PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19-13-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum Dengan Bank Indonesia

PERBAN Nomor 19-13-pbi-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 11

Correction

(1) Dalam hal Bank memiliki informasi yang memengaruhi data Bank di Bank INDONESIA maka Bank harus menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada Bank INDONESIA. (2) Informasi yang memengaruhi data Bank di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: a. pemegang saham pengendali; b. pengurus Bank; dan/atau c. alamat kantor pusat Bank. (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK. (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan kerja di Bank INDONESIA yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran. (5) Bank INDONESIA dapat meminta penjelasan, data, informasi, dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank, sehubungan dengan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat: Bank INDONESIA c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank INDONESIA, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank INDONESIA setempat. (8) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank INDONESIA memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank melalui surat. (9) Bank INDONESIA menindaklanjuti penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA.

Article 12

Tata cara dan persyaratan Perizinan, sanksi, dan kewajiban lainnya dilakukan sesuai ketentuan Bank INDONESIA, kecuali ketentuan mengenai penyampaian informasi dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Article 13

Berkaitan dengan pelaksanaan PPTBU, Bank wajib mematuhi seluruh ketentuan Bank INDONESIA di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

Peraturan Badan Nomor 19-13-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan Operasional Bank Umum Dengan Bank Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VIII

Article 14