Peraturan Badan Nomor 16-7-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PE…

Article I

Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bank INDONESIA: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4905); b. Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5193); c. Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5442); diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 3B

Correction

(1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dikecualikan terhadap: a. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank; b. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil; c. Dana Usaha kantor cabang Bank asing di INDONESIA sampai dengan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Dana Usaha yang dinyatakan (declared Dana Usaha); d. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional; e. giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di INDONESIA yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi INDONESIA, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN); f. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi INDONESIA, dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN); g. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana untuk pembelian Sertifikat Bank INDONESIA (SBI) dan hasil penjualan kembali Sertifikat Bank INDONESIA (SBI); www.djpp.kemenkumham.go.id h. kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai; i. giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan/atau j. giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional dalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek- proyek infrastruktur. (2) PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh Bank.

Article II

Correction

1. Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, maka dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA ini beserta semua peraturan pelaksanaannya, semua penyebutan: a. Direktorat Luar Negeri harus dibaca sebagai Departemen Surveillance Sistem Keuangan; dan b. Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank INDONESIA harus dibaca sebagai Otoritas Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 16-7-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

Article I

Article I

Article 3B

Article II