PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-21-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

PERBAN Nomor 16-21-pbi-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Article 2

Correction

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan: a. Rasio Lindung Nilai; b. Rasio Likuiditas; dan c. Peringkat Utang (Credit Rating).

Article 3

Correction

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum tertentu dengan melakukan transaksi Lindung Nilai Valuta Asing terhadap Rupiah. (2) Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari: a. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan b. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan. (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perbankan di INDONESIA. (4) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN batasan nilai selisih negatif (threshold) yang wajib dilindungnilaikan untuk memenuhi Rasio Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Aset Valuta Asing, Kewajiban Valuta Asing, dan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta batasan nilai selisih negatif (threshold) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 4

(1) Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditas minimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan. (2) Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Article 5

(1) Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi minimum Peringkat Utang (Credit Rating) setara BB- yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank INDONESIA. (2) Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (issuer rating) dan/atau surat utang (issue rating) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing. (3) Masa berlaku Peringkat Utang (Credit Rating) atas korporasi (issuer rating) dan/atau surat utang (issue rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan dan/atau ditetapkan. (4) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) dilakukan pada saat pinjaman ditandatangani dan/atau diterbitkan. (5) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) bagi Korporasi Nonbank yang melakukan perjanjian ULN dalam Valuta Asing dari perusahaan induk, atau yang dijamin oleh perusahaan induk, dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (Credit Rating) perusahaan induk. (6) Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) bagi Korporasi Nonbank yang baru didirikan dapat dilakukan dengan menggunakan Peringkat Utang (Credit Rating) perusahaan induk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Korporasi Nonbank beroperasi secara komersial. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Utang (Credit Rating) dan Lembaga Pemeringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

BAB III

PENGECUALIAN

Article 6

Correction

(1) Kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi Korporasi Nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan memenuhi kriteria tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 7

Correction

(1) Kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi: a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (refinancing); b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari: 1) seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral); 2) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen); c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah; d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral); e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (trade credit); atau f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (other loans). (2) ULN dalam Valuta Asing yang merupakan refinancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dikecualikan sepanjang tidak menambah jumlah (outstanding) utang atau penambahannya tidak lebih dari nilai tertentu (threshold). (3) Bank INDONESIA MENETAPKAN besaran nilai tertentu (threshold) atas penambahan jumlah (outstanding) utang pada ULN refinancing yang dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga internasional (bilateral atau multilateral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d, ULN refinancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan besaran nilai tertentu (threshold) atas penambahan jumlah (outstanding) utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 13

Correction

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku: a. ketentuan mengenai Rasio Lindung Nilai minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari: 1. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan 2. selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan, sampai dengan 31 Desember 2015. b. ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 31 Desember 2015.

Article 14

(1) Ketentuan mengenai transaksi Lindung Nilai dengan perbankan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. (2) Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan dengan bank di luar negeri yang perjanjiannya telah dilakukan sebelum 1 Januari 2017 tetap diakui sebagai Aset Valuta Asing dan diperhitungkan dalam pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum. (3) Ketentuan mengenai pemenuhan minimum Peringkat Utang (Credit Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.

Article 15

Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak penyampaian laporan triwulan keempat tahun 2015.

Article 16

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati- hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5620), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 18

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 16-21-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18