PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

PERBAN Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

Article 5

Correction

Bank INDONESIA melakukan pengawasan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui: a. surveilans Sistem Keuangan; dan b. pemeriksaan terhadap Bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.

Article 6

Correction

(1) Bank INDONESIA melakukan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan.

Article 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank INDONESIA. (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Article 8

(1) Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap Systemically Important Bank dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank. (2) Untuk meyakini Risiko Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan pemeriksaan oleh Bank INDONESIA dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank INDONESIA dan/atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank INDONESIA.

Article 9

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank INDONESIA dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain jika perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik.

Article 10

(1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memberikan kepada pemeriksa: a. dokumen dan/atau data yang diminta; b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; c. akses terhadap sistem informasi Bank; dan/atau d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. (2) Bank dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghambat proses pemeriksaan.

Article 11

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 16-11-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16