PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

PERBAN Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE MELALUI BANK DEVISA

Article 8

BAB III

KEWAJIBAN PENARIKAN DULN MELALUI BANK DEVISA

Article 13

Correction

(1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa. (2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari: a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing; b. selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan c. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP). (3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA.

Article 14

(1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. (2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN, dan Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. (3) Dalam hal selisih kurang antara akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai. (4) Penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN. (5) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Article 15

(1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan laporan realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur www.djpp.kemenkumham.go.id dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa. (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank INDONESIA melalui kurir atau pos, atau menggunakan faksimili, email, atau media lainnya.

Article 16

(1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank INDONESIA secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian dokumen pendukung dapat disampaikan pada Hari berikutnya. (3) Pelapor DULN dinyatakan terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (4) Pelapor DULN dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen pendukung tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) apabila Pelapor DULN tidak menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 17

Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank INDONESIA bersifat rahasia.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

Article 19

Correction

(1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Article 20

(1) Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dalam hal: a. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); b. Eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah membayar administratif berupa sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau c. Eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun tidak memenuhi Pasal 3 dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Article 21

(1) Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari setiap nilai nominal penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Hari keterlambatan.

Article 22

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan/atau Pasal 21 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Article 23

(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 disetorkan ke Bank INDONESIA. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan/atau pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank INDONESIA diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 24

(1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pembebasan sanksi administratif berupa denda dilakukan setelah Eksportir menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan berdasarkan penelitian Bank INDONESIA, Eksportir tidak melakukan www.djpp.kemenkumham.go.id pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Article 25

(1) Untuk Eksportir yang telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal berdasarkan penelitian Bank INDONESIA terhadap bukti- bukti yang disampaikan setelah dikenakannya sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor, Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3; b. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda; atau c. dalam hal Eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3, Eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda dan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan Pasal 3. (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik barang. (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Peraturan Badan Nomor 16-10-pbi-2014 Tahun 2014 tentang PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

BAB I

BAB II

Article 8

BAB I

BAB II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

BAB VIII

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31