PERBAN

Peraturan Badan Nomor +11-29-pbi-2009 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PERBAN Nomor +11-29-pbi-2009 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJPS

Article 2

Correction

(1) BPRS yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) BPRS dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang peringkat komposit 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir; b. memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 (dua) periode terakhir; dan c. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir. (3) Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

Article 3

FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah. Pasal 4 ...

Article 4

FPJPS wajib dijamin oleh BPRS dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Article 5

(1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa : a. aset Pembiayaan; b. surat berharga yang dimiliki pemegang saham. (2) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama jangka waktu FPJPS; b. memiliki kolektibilitas lancar selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir; c. memiliki agunan; d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BPRS; dan e. memiliki saldo pokok tidak melebihi plafon Pembiayaan dan batas maksimum penyaluran dana. (3) Surat berharga yang dimiliki pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa : a. surat ... a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA yang meliputi Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sertifikat Bank INDONESIA (SBI); b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari. (4) Surat berharga yang dimiliki pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal aset Pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.

Article 6

(1) Nilai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut : a. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan yang diagunkan. b. dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI yang diagunkan; c. dalam hal agunan berupa SUN atau SBSN, nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari ... dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga tersebut. d. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, nilai agunan ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga. (2) Ketentuan mengenai nilai jual dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 7

(1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. (2) BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS. (4) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, BPRS dapat menjaminkan kembali aset Pembiayaan yang sedang menjadi agunan FPJPS. Pasal 8 ...

Article 8

(1) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (2) Dokumen-dokumen agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank INDONESIA.

Article 9

(1) BPRS yang memerlukan FPJPS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank INDONESIA. (2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. perhitungan jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek yang didukung dengan data-data keuangan terkait; b. surat pernyataan BPRS mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek; c. surat pernyataan BPRS bahwa seluruh agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; d. surat pernyataan kesanggupan BPRS untuk membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo; e. surat ... e. surat pernyataan BPRS mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA; f. surat kuasa dari BPRS kepada Bank INDONESIA untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPRS pada bank umum dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPRS terkait FPJPS; g. daftar aset Pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki pemegang saham yang menjadi agunan FPJPS beserta dokumen pendukung; dan h. akta pengikatan agunan FPJPS. (3) Tata cara permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 10

(1) Persetujuan Bank INDONESIA atas permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan apabila: a. BPRS memenuhi persyaratan permohonan FPJPS; b. BPRS memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJPS; dan c. berdasarkan analisis Bank INDONESIA diperkirakan bahwa BPRS tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka pendek. (2). Persetujuan ... (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS secara notariil antara Bank INDONESIA dengan BPRS penerima FPJPS. (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS secara gadai dan/atau fidusia. (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank INDONESIA dilakukan dengan mengkredit rekening BPRS yang bersangkutan pada bank umum, setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Article 11

Bank INDONESIA dapat menolak permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila permohonan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan/atau persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Article 12

(1) Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Pasal 13 ...

Article 13

Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila: a. imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu; b. BPRS tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen); dan c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Article 14

(1) BPRS dapat mengajukan tambahan plafon FPJPS yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang tidak dapat diselesaikan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang: a. BPRS menambah agunan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan sepanjang Rasio Kebutuhan Kas kurang dari 10% (sepuluh persen). (3) Jangka waktu setiap tambahan plafon FPJPS adalah sampai dengan jatuh tempo FPJPS. BAB III ...

Peraturan Badan Nomor +11-29-pbi-2009 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB III

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23