Correct Article 15
PERBAN Nomor 9 Tahun 2022 | Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Current Text
(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk:
a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:
1. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
dan
2. putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil
penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan
g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Your Correction