PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 4 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Article 4

Correction

Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui tahapan: a. pendaftaran; b. penelitian administrasi; dan c. Akreditasi.

Article 5

Correction

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Article 6

(1) Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Pemantau Pemilu nasional, permohonan disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) provinsi; b. bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota; atau c. bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. (3) Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang diperoleh dari website Bawaslu.

Article 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kelengkapan administrasi yang terdiri atas: a. akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain; b. profil organisasi/lembaga; c. memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; d. nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga; e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu; f. alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah; g. rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu; h. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; i. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru; j. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan k. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

Article 8

Selain menyerahkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemantau Pemilu asing harus menyerahkan kelengkapan administrasi tambahan antara lain: a. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari lembaga Pemantau Pemilu yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri; dan b. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Republik INDONESIA bagi Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat.

Article 9

Pemantau Pemilu yang telah memenuhi syarat administrasi mendapatkan tanda terima dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Article 10

(1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pemantau Pemilu yang melakukan perubahan rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu serta wajib melapor ke Bawaslu Provinsi setempat; dan b. perubahan lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota pada 1 (satu) provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Article 11

Persetujuan rencana pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.

Article 12

(1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan administrasi Pemantau Pemilu nasional dan Pemantau Pemilu daerah provinsi. (2) Penelitian kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.

Article 13

(1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan penelitian dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi. (2) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu.

Article 14

(1) Bawaslu menerbitkan sertifikat Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja pemantauan. (2) Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilu. (3) Akreditasi Pemantau Pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu apabila pemantauan diajukan tidak seluruh tahapan Pemilu.

Article 15

(1) Pemantau Pemilu dapat melakukan perubahan terhadap rencana pemantauan dan wilayah kerja pemantauan. (2) Perubahan terhadap rencana pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan. (3) Perubahan terhadap wilayah kerja pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

BAB Kesatu

Pendaftaran

Article 5

Correction

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Article 6

Correction

Article 7

Article 8

Article 9

Pemantau Pemilu yang telah memenuhi syarat administrasi mendapatkan tanda terima dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Article 10

Article 11

Persetujuan rencana pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.

BAB V

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Article 19

Correction

(1) Pemantau Pemilu mempunyai hak: a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik INDONESIA; b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu; c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara; d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; dan f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Article 20

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu; c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan; g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu; h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat; i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Article 21

(1) Pemantau Pemilu dilarang: a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu; b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu; d. memihak kepada peserta Pemilu tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu; f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu; g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan; h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik INDONESIA.

Article 22

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu.

Article 23

(1) Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Article 24

(1) Terhadap pelanggaran yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu. (2) Bagi Pemantau Pemilu asing yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta terbukti kebenarannya, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk MENETAPKAN pencabutan status dan hak Pemantau Pemilu luar negeri.

Article 25

Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

BAB VIII

Article 28