PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Article 6

Correction

(1) Dalam mengelola LHKPN, Ketua Bawaslu membentuk unit Pengelola LHKPN; (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala unit Pengelola LHKPN setingkat pejabat eselon I; b. koordinator teknis LHKPN setingkat pejabat eselon II yang membidangi pengawasan internal; c. koordinator administrasi LHKPN setingkat pejabat eselon II yang membidangi sumber daya manusia; d. Admin Instansi setingkat pejabat eselon III dan/atau eselon IV yang membidangi pengawasan internal; dan e. Admin Unit Kerja setingkat pejabat eselon III dan/atau eselon IV yang membidangi sumber daya manusia.

Article 7

Tugas unit Pengelola LHKPN yaitu: a. kepala unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. b. koordinator teknis LHKPN bertugas untuk: 1. mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Bawaslu untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 2. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN. c. koordinator administrasi LHKPN bertugas untuk: 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lama tanggal 15 Desember setiap tahun; dan 2. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ke dalam aplikasi e- LHKPN;

Article 8

(1) Bawaslu Provinsi membentuk Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN. (2) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat pejabat eselon IV yang membidangi administrasi. (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN; b. membuat/memutakhirkan daftar Wajib Lapor LHKPN; c. melakukan pendampingan pengisian; dan d. memonitor pelaporan LHKPN di setiap unit kerja; (4) Melaporkan hasil monitoring LHKPN kepada kepala unit Pengelola LHKPN Bawaslu melalui kepala sekretariat.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VI

Article 11