PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN KAMPANYE

Article 4

Pengawasan tahapan kampanye dilaksanakan oleh: a. Bawaslu, untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan luar negeri; b. Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi; c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan, untuk wilayah Kecamatan atau nama lain; e. Pengawas Pemilu Lapangan, untuk wilayah desa atau nama lain/Kelurahan; dan f. Pengawas Pemilu Luar Negeri, untuk wilayah luar negeri.

BAB Kesatu

Pelaksana

Article 15

Correction

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga meliputi: a. Peserta Pemilu tidak melaporkan daftar peserta kampanye dan rencana kegiatan pelaksanaan kampanye. b. Pelaksana dan/atau peserta kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye, seperti; 1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id 5. mengganggu ketertiban umum; 6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; 7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu; 8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; 9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu baik langsung maupun tidak langsung untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c) memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota; atau e) memilih calon anggota DPD tertentu. c. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tidak terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu; d. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang-seorang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye, antara lain; 1. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; 2. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 3. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank INDONESIA; 4. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan 5. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 6. pegawai negeri sipil; www.djpp.kemenkumham.go.id 7. anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 8. kepala desa; dan 9. perangkat desa. e. Pelaksana Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah pejabat negara yang tidak memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye; f. pejabat negara Pelaksana Kampanye menggunakan fasilitas negara, kewenangan dan atau kekuasaannya dalam kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga; g. pejabat negara Pelaksana Kampanye menggunakan kewenangan dan atau kekuasaannya dalam memobilisasi PNS untuk ikut sebagai peserta kampanye; h. pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga dilakukan pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan; i. Alat Peraga Kampanye dipasang diluar tempat yang telah ditentukan; j. KPU sesuai tingkatannya tidak memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; k. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB II

Article 4

BAB Kesatu

BAB II

Article 4

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 6

Article 7

BAB 3

Article 7

Article 8

BAB 4

Article 8

Article 9

BAB 5

Article 9

Article 10

BAB 6

Article 10

BAB III

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB IV

Article 26

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

BAB 1

Article 27

Article 28

BAB 2

Article 28

Article 29

BAB 3