Correct Article 76
PERBAN Nomor 3 Tahun 2020 | Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Current Text
(1) Dalam hal Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan tidak memberikan
dukungan administrasi dan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melaporkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno untuk melakukan pembinaan kinerja.
(3) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan kinerja Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan secara langsung.
(4) Pemantauan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan perintah dari Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5) Dalam pemantauan kinerja, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan:
a. inventarisasi permasalahan kinerja di Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
b. melakukan klarifikasi kepada Ketua dan/atau Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
c. membuat rekomendasi.
(6) Hasil pemantauan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan.
(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
23. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Your Correction