Correct Article 47
PERBAN Nomor 2 Tahun 2025 | Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota
Current Text
(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(3);
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3); atau
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1).
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan Format 36 Surat Penagihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
(5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
a. lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. lembar kedua untuk Kepala Satker/Atasan Kepala Satker;
c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang; dan
d. lembar keempat untuk Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(6) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
(7) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
(8) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan
c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat
(3), atau ayat (4).
(9) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan.
(10) Surat penagihan disampaikan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalui surat, baik secara elektronik maupun nonelektronik.
(11) Penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui:
a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
b. Pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan bukti pengiriman dari jasa pengiriman;
c. penyampaian melalui surat elektronik atau media komunikasi elektronik lainnya yang dibuktikan sudah diterima; dan
d. papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
(12) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah terpenuhi, penyampaian surat penagihan dianggap telah diterima.
Your Correction