PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Biro Administrasi

Article 5

Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP; b. pengelolaan keuangan; c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan; dan d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Article 7

Biro Administrasi terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Umum; dan d. Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan.

Article 8

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran; dan d. penyiapan bahan tugas-tugas strategis.

Article 10

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Article 11

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan sistem dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan rencana anggaran dan penyerasian program dan anggaran. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Article 12

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan; b. pengelolaan dan pelaporan keuangan; c. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan d. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Article 14

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Article 15

(1) Subbagian Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran serta penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Article 16

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan keprotokolan.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi persuratan; b. pelaksanaan urusan kearsipan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan d. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Article 18

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Persuratan dan Arsip; b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan c. Subbagian Protokol.

Article 19

(1) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan sarana dan prasarana kantor Bawaslu. (3) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Article 20

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai; c. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai; d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

Article 22

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal.

Article 23

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, serta penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen dan pengangkatan pegawai, serta pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pimpinan Bawaslu. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal dan tata usaha Biro.

BAB Ketiga

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu

Article 24

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan dan evaluasi sosialisasi pengawasan Pemilu; b. pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu; c. pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan d. pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Article 26

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu terdiri atas: a. Bagian Sosialisasi; b. Bagian Teknis Pengawasan Pemilu; c. Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran; dan d. Bagian Penyelesaian Sengketa.

Article 27

Bagian Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Sosialisasi menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu; b. penyiapan pelaksanaan sosialisasi peningkatan pemahaman peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu; c. evaluasi teknis pelaksanaan sosialisasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Article 29

Bagian Sosialisasi terdiri atas: a. Subbagian Partisipasi Masyarakat; b. Subbagian Peserta dan Penyelenggara Pemilu; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Article 30

(1) Subbagian Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. (2) Subbagian Peserta dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi peningkatan pemahaman peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Biro.