Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLA KLASIFIKASI ARSIP A. KODE MASALAH DAN POKOK MASALAH
1. FUNGSI SUBSTANTIF HK. HUKUM 00 Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program Perencanaan Pembentukan Peraturan BAWASLU dan program Perencanaan Pembentukan Peraturan DKPP.
01 Produk Hukum
01.00 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap (protap) atau prosedur operasional standar, surat edaran di bidang kearsipan mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan, dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.
01.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksana kegiatan di bidang kearsipan sejak awal proses hingga penandatanganan.
02 Perjanjian Kerjasama
02.00 Kerjasama Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
02.01 Kerjasama Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
03 Bantuan Hukum
03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang kearsipan.
03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang kearsipan.
03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum TUN di bidang kearsipan.
04 Telaah Hukum
04.00 Telaah Hukum Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal BAWASLU.
04.01 Telaah Hukum Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal BAWASLU.
05 Sosialisasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
06 Dokumentasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan, dan penyebaran informasi hukum.
07 Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah HAKI sampai dengan penyelesaian masalah HAKI.
08 Kasus Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, perdata, dan peradilan tata usaha oleh BAWASLU.
PM. PENGAWASAN PEMILU 00 Teknis Pengawasan Pemilu
00.00 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat yang meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Pusat, Kalender Pengawasan Tingkat Pusat, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Pusat.
00.01 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi yang meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, Kalender Pengawasan Tingkat Provinsi, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Provinsi.
00.02 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, Teknis Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Kalender Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Jurnal Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota.
01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu
01.00 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat.
01.01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi.
01.02 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.
02 Kerjasama Pengawasan Pemilu 03 Partisipasi Masyarakat 04 Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis teknis pengawasan pemilu dan potensi pelanggaran.
05 Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran
05.00 Penanganan Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Pusat.
05.01 Penanganan Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Provinsi.
05.02 Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota.
06 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
06.00 Penanganan Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat.
06.01 Penanganan Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi.
06.02 Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.
07 Penyelesaian Sengketa Pemilu
07.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat.
07.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi.
07.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.
HM. HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Penerangan dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang kearsipan dan non kearsipan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.
01 Dengar pendapat/hearing DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ hearing dengan DPR.
02 Hubungan Antar Lembaga
02.00 Lembaga Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah.
02.01 Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi- organisasi kearsipan.
02.02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta).
02.03 Organisasi Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
02.04 Perguruan Tinggi/ Sekolah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL).
02.05 Bakohumas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).
03 Keprotokolan
03.00 Upacara/ Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.
03.01 Kunjungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.
03.02 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.
04 Dokumentasi dan Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
05 Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang kearsipan.
06 Ucapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.
07 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site.
PP. PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 00 Perkara Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran KEPP yang meliputi Registrasi Pengaduan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Materiil, Registrasi Perkara, Resume Perkara, Penetapan Majelis Sidang, Pelimpahan dan Penerimaan Berkas Perkara, Pemanggilan Sidang, Risalah Sidang, dan Putusan.
01 Penanganan Pengaduan/Laporan yang Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penanganan Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran KEPP yang meliputi Registrasi Pengaduan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Materiil, dan Resume Pengaduan.
02 Sosialisasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KEPP.
2. FUNGSI FASILITATIF KP. KEPEGAWAIAN 00 Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi.
01 Pengadaan
01.00 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.
01.01 Pengangkatan CPNS dan PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
01.02 Prajabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.
01.03 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja.
02 Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan
02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.
02.01 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.
02.02 Ujian Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.
03 Mutasi
03.00 Kenaikan Pangkat/ Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/ golongan pegawai.
03.01 Kenaikan Gaji Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
03.02 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
03.04 Penyesuaian Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyesuaian Tunjangan Arsip Statis.
03.05 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
03.06 Rotasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
03.07 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
04.00 Pengangkatan Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
04.01 Pemberhentian Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
05 Pendelegasian Wewenang
05.00 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
05.01 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
06.00 Program Diploma Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma.
06.01 Program Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana.
06.02 Program Pasca Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana.
06.03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
06.04 Kursus/ Diklat Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat fungsional.
06.05 Kursus/ Diklat Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat teknis.
07 Administrasi Pegawai
07.00 Data/ Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
07.01 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
07.02 Karis/ Karsu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
07.03 Kartu Taspen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
07.04 Kartu Askes Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang Askes.
07.05 Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai BAWASLU.
08 Pembinaan Pegawai
08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
08.01 SKP (Satuan Kinerja Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
08.02 Pembinaan Mental Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan.
08.03 Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/ tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/ penurunan pangkat/ golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.
09 Pembinaan Jabatan Fungsional
09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, sejak usulan pengangkatan,
penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.01 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis kepegawaian, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsioanal widyaiswara, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.03 Jabatan Fungsional Peneliti Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.04 Jabatan Fungsional Perencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.05 Jabatan Fungsional Perancang UNDANG-UNDANG Naskah-naskah yang berkaiatan dengan jabatan fungsional perancang UNDANG-UNDANG, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.06 Jabatan Fungsional Auditor Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.07 Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pustakawan, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
09.08 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pranata komputer, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
09.09 Jabatan fungsional Pranata Humas Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pranata humas, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan.
09.10 Jabatan Fungsional Konservator Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional konservator, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
09.11 Jabatan Fungsional Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
10 Kesejahteraan
10.00 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general check up pejabat.
10.01 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.
10.02 Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga.
10.03 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.
10.04 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai BAWASLU.
11 Pemberhentian Pegawai
11.00 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai
dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/ duda/ janda/ anak dan Taspen.
11.01 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
12 Oganisasi Non Kedinasan
12.00 KORPRI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI BAWASLU.
12.01 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita BAWASLU.
12.02 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi BAWASLU.
12.03 Yayasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan BAWASLU.
12.04 Asosiasi Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi Arsiparis.
12.05 Lain-lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.
KU. KEUANGAN 00 Pelaksanaan Anggaran
00.00 DIPA/ POK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/ POK.
00.01 RAB Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Belanja.
00.02 Penggajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.
00.03 Pengeluaran Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang), SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/ mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.
01 Pengelolaan Perbendaharaan
01.00 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.
01.01 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.
01.02 Kartu Pengawasan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.
01.03 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
01.04 Penerimaan Non Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.
01.05 Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
01.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
01.07 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/ penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran anggaran.
01.08 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
02 Perhitungan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa: laporan keuangan, LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
03 Ketatausahaan Keuangan
03.00 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.
03.01 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).
03.02 Permohonan Pinjaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.
TU. KETATAUSAHAAN 00 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.
00.00 Pengurusan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pegurusan surat masuk.
00.01 Pengurusan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.
01 Penggandaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan BAWASLU.
02 Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis di lingkungan BAWASLU.
02.00 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi, dan bimbingan teknis.
02.01 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi juklak-juklak dan JRA.
02.02 Pemindahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip.
02.03 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.
02.04 Penyerahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip.
03 Rapat/ Rakor/ Rakernis Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi, maupun rapat kerja teknis internal Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya.
OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 00 Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi.
01 Uraian Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.
02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja.
03 Mekanisme Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.
04 Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.
PL. PERLENGKAPAN 00 Analisa Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.
01 Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.
02 Daftar Perkenalan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan BAWASLU.
03 Pengadaan
03.00 Alat Tulis Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ATK dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.
03.01 Perlengkapan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak
filing kabinet, brankas, dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.
03.02 Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/ kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
03.03 Kendaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
03.04 Instalasi/ Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
03.05 Peralatan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film, dan lain lain dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.
04 Penyimpanan/ pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang dari gudang.
05 Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern.
06 Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.
07 Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk buku inventaris.
08 Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/ pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya.
PR. PERENCANAAN 00 Usulan Perencanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
02 Rencana Kerja Tahunan
02.00 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus.
02.01 Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
03 Penyusunan Rencana Anggaran
03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional RI Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran BAWASLUseperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan
Negara Bukan Pajak/ PNBP, Standar Biaya Khusus/SBK).
03.01 Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi/ perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO.
04 Laporan
04.00 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan triwulan, laporan tahunan) BAWASLU.
04.01 Laporan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/ program tertentu seperti:
Pidato PRESIDEN, Rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
04.02 Progress Report Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.
04.04 Evaluasi Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.
RT. KERUMAHTANGGAAN 00 Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa, dan tiket pesawat.
01 Fasilitas
01.00 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti:
formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.
01.01 Ruang Rapat/ Konsumsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.
01.02 Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).
02 Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir.
PW. PENGAWASAN 00 Audit Nasakah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
01 Reviu Naskah-naskah yang berkaiatan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
02 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
03 Pengaduan Masyarakat
03.00 Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan- pengaduan masyarakat yang datang dari internal BAWASLU sampai dengan laporan penyelesaiannya.
03.01 Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan- pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal BAWASLU sampai dengan laporan penyelesaiannya.
04 Pengawasan Melekat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.
05 Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar lapoaran hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BAWASLUsemesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4, serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
06 Pemantauan
06.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan BAWASLU.
06.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: Laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggung jawab mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR.
06.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.
06.03 Penerapan Early Warning System Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.
06.04 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan BAWASLU sampai dengan laporan.
07 Kegiatan Pengawasan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya.
TI.
TEKNOLOGI INFORMASI 00 Rencana Stategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) 01 Dokumen Arsitektur
01.00 Sistem Informasi.
01.01 Sistem Aplikasi.
01.02 Infrastuktur.
02 Dokumentasi Implementasi
02.00 Sistem Informasi.
02.01 Sistem Aplikasi.
02.02 Infrastuktur.
03 Perekam dan Pemutakhiran Data
03.00 Formulir Isian.
03.01 Daftar Petugas Perekaman.
03.02 Jadwal Pelaksanaan.
03.03 Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data.
04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data
04.00 Perencanaan Migrasi.
04.01 Pelaksanaan Migrasi.
04.02 Berita Acara Kegiatan Migrasi.
04.03 Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Imigrasi.
05 Dokumen Hosting
05.00 Formulir Permintaan Hosting.
05.01 Laporan Hsil Uji Kelayakan.
05.02 Laporan Pelaksanaan Hosting.
06 Layanan Back-up Data Digital B. KODE SATUAN KERJA
1. PUSAT
a. Ketua = BAWASLU
b. Sekretaris Jenderal = SJ 1) Biro Administrasi = ADM 2) Biro Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu = TP3
3) Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal = H2PI 4) Biro Administrasi DKPP = ADM.DKPP
2. DAERAH DAERAH KODE
a. PROVINSI ACEH 1) Kabupaten Aceh Barat 2) Kabupaten Aceh Barat Daya 3) Kabupaten Aceh Besar 4) Kabupaten Aceh Jaya 5) Kabupaten Aceh Selatan 6) Kabupaten Aceh Singkil 7) Kabupaten Aceh Tamiang 8) Kabupaten Aceh Tengah 9) Kabupaten Aceh Tenggara 10) Kabupaten Aceh Timur 11) Kabupaten Aceh Utara 12) Kabupaten Bener Meriah 13) Kabupaten Bireun 14) Kabupaten Gayo Lues 15) Kabupaten Nagan Raya 16) Kabupaten Pidie 17) Kabupaten Pidie Jaya 18) Kabupaten Simeulue 19) Kota Banda Aceh 20) Kota Subulussalam 21) Kota Langsa 22) Kota Lhokseumawe 23) Kota Sabang
a. BAWASLU-PROV.AC 1) BAWASLU-PROV. AC-01 2) BAWASLU-PROV. AC-02 3) BAWASLU-PROV. AC-03 4) BAWASLU-PROV. AC-04 5) BAWASLU-PROV. AC-05 6) BAWASLU-PROV. AC-06 7) BAWASLU-PROV. AC-07 8) BAWASLU-PROV. AC-08 9) BAWASLU-PROV. AC-09 10) BAWASLU-PROV. AC-10 11) BAWASLU-PROV. AC-11 12) BAWASLU-PROV. AC-12 13) BAWASLU-PROV. AC-13 14) BAWASLU-PROV. AC-14 15) BAWASLU-PROV. AC-15 16) BAWASLU-PROV. AC-16 17) BAWASLU-PROV. AC-17 18) BAWASLU-PROV. AC-18 19) BAWASLU-PROV. AC-19 20) BAWASLU-PROV. AC-20 21) BAWASLU-PROV. AC-21 22) BAWASLU-PROV. AC-22 23) BAWASLU-PROV. AC-23
b. PROVINSI SUMATERA UTARA 1) Kabupaten Asahan 2) Kabupaten Batubara 3) Kabupaten Dairi 4) Kabupaten Deli Serdang 5) Kabupaten Humbang Hasundutan 6) Kabupaten Karo 7) Kabupaten Labuhanbatu 8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 9) Kabupaten Labuhanbatu Utara 10) Kabupaten Langkat
b. BAWASLU-PROV. SU 1) BAWASLU-PROV. SU-01 2) BAWASLU-PROV. SU-02 3) BAWASLU-PROV. SU-03 4) BAWASLU-PROV. SU-04 5) BAWASLU-PROV. SU-05 6) BAWASLU-PROV. SU-06 7) BAWASLU-PROV. SU-07 8) BAWASLU-PROV. SU-08 9) BAWASLU-PROV. SU-09 10) BAWASLU-PROV. SU-10 11) BAWASLU-PROV. SU-11 12) BAWASLU-PROV. SU-12 13) BAWASLU-PROV. SU-13
DAERAH KODE 11) Kabupaten Mandailing Natal 12) Kabupaten Nias 13) Kabupaten Nias Barat 14) Kabupaten Nias Selatan 15) Kabupaten Nias Utara 16) Kabupaten Padang Lawas 17) Kabupaten Padang Lawas Utara 18) Kabupaten Pakpak Bharat 19) Kabupaten Samosir 20) Kabupaten Serdang Bedag 21) Kabupaten Simalungun Raya 22) Kabupaten Tapanuli Selatan 23) Kabupaten Tapanuli Tengah 24) Kabupaten Tapanuli Utara 25) Kabupaten Toba Samosir 26) Kota Binjai 27) Kota Gunung Sitoli 28) Kota Medan 29) Kota Padangsidempuan 30) Kota Pematangsiantar 31) Kota Sibolga 32) Kota Tanjungbalai 33) Kota Tebing Tinggi 14) BAWASLU-PROV. SU-14 15) BAWASLU-PROV. SU-15 16) BAWASLU-PROV. SU-16 17) BAWASLU-PROV. SU-17 18) BAWASLU-PROV. SU-18 19) BAWASLU-PROV. SU-19 20) BAWASLU-PROV. SU-20 21) BAWASLU-PROV. SU-21 22) BAWASLU-PROV. SU-22 23) BAWASLU-PROV. SU-23 24) BAWASLU-PROV. SU-24 25) BAWASLU-PROV. SU-25 26) BAWASLU-PROV. SU-26 27) BAWASLU-PROV. SU-27 28) BAWASLU-PROV. SU-28 29) BAWASLU-PROV. SU-29 30) BAWASLU-PROV. SU-30 31) BAWASLU-PROV. SU-31 32) BAWASLU-PROV. SU-32 33) BAWASLU-PROV. SU-33
c. PROVINSI SUMATERA BARAT 1) Kabupaten Agam 2) Kabupaten Dharmasraya 3) Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Kabupaten Lima Puluh Kota 5) Kabupaten Padang Pariaman 6) Kabupaten Pasaman 7) Kabupaten Pasaman Barat 8) Kabupaten Pesisir Selatan 9) Kabupaten Sijunjung 10) Kabupaten Solok
c. BAWASLU PROV. SB 1) BAWASLU-PROV. SB-01 2) BAWASLU-PROV. SB-02 3) BAWASLU-PROV. SB-03 4) BAWASLU-PROV. SB-04 5) BAWASLU-PROV. SB-05 6) BAWASLU-PROV. SB-06 7) BAWASLU-PROV. SB-07 8) BAWASLU-PROV. SB-08 9) BAWASLU-PROV. SB-09 10) BAWASLU-PROV. SB-10 11) BAWASLU-PROV. SB-11 12) BAWASLU-PROV. SB-12 13) BAWASLU-PROV. SB-13
DAERAH KODE 11) Kabupaten Solok Selatan 12) Kabupaten Tanah Datar 13) Kota Bukittinggi 14) Kota Padang 15) Kota Padangpanjang 16) Kota Pariaman 17) Kota Payakumbuh 18) Kota Sawahlunto 19) Kota Solok 14) BAWASLU-PROV. SB-14 15) BAWASLU-PROV. SB-15 16) BAWASLU-PROV. SB-16 17) BAWASLU-PROV. SB-17 18) BAWASLU-PROV. SB-18 19) BAWASLU-PROV. SB-19
d. PROVINSI JAMBI 1) Kabupaten Batang Hari 2) Kabupaten Bungo 3) Kabupaten Kerinci 4) Kabupaten Merangin 5) Kabupaten Muaro Jambi 6) Kabupaten Sarolangun 7) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8) Kabupaten Tanjung Timur 9) Kabupaten Tebo 10) Kota Jambi 11) Kota Sungai Penuh
d. BAWASLU PROV. JA 1) BAWASLU-PROV. JA-01 2) BAWASLU-PROV. JA-02 3) BAWASLU-PROV. JA-03 4) BAWASLU-PROV. JA-04 5) BAWASLU-PROV. JA-05 6) BAWASLU-PROV. JA-06 7) BAWASLU-PROV. JA-07 8) BAWASLU-PROV. JA-08 9) BAWASLU-PROV. JA-09 10) BAWASLU-PROV. JA-10 11) BAWASLU-PROV. JA-11
e. PROVINSI RIAU 1) Kabupaten Bengkalis 2) Kabupaten Indragiri Hilir 3) Kabupaten Indragiri Hulu 4) Kabupaten Kampar 5) Kabupaten Kuantan Singingi 6) Kabupaten Pelalawan 7) Kabupaten Rokan Hulu 8) Kabupaten Rokan Hilir 9) Kabupaten Siak 10) Kabupaten Kep. Meranti 11) Kota Pekanbaru 12) Kota Dumai
e. BAWASLU PROV. RI 1) BAWASLU-PROV. RI-01 2) BAWASLU-PROV. RI-02 3) BAWASLU-PROV. RI-03 4) BAWASLU-PROV. RI-04 5) BAWASLU-PROV. RI-05 6) BAWASLU-PROV. RI-06 7) BAWASLU-PROV. RI-07 8) BAWASLU-PROV. RI-08 9) BAWASLU-PROV. RI-09 10) BAWASLU-PROV. RI-10 11) BAWASLU-PROV. RI-11 12) BAWASLU-PROV. RI-12
f. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1) Kabupaten Karimun 2) Kabupaten Bintan (Kep. Riau) 3) Kabupaten Lingga 4) Kabupaten Natuna
f. BAWASLU PROV. KR 1) BAWASLU-PROV. KR-01 2) BAWASLU-PROV. KR-02 3) BAWASLU-PROV. KR-03 4) BAWASLU-PROV. KR-04 5) BAWASLU-PROV. KR-05
DAERAH KODE 5) Kabupaten Kep. Anambas 6) Kota Tanjungpinang 7) Kota Batam 6) BAWASLU-PROV. KR-06 7) BAWASLU-PROV. KR-07
g. PROVINSI SUMATERA SELATAN 1) Kabupaten Banyuasin 2) Kabupaten Empat Lawang 3) Kabupaten Lahat 4) Kabupaten Muara Enim 5) Kabupaten Musi Banyuasin 6) Kabupaten Musi Rawas 7) Kabupaten Musi Rawas Utara 8) Kabupaten Ogan Ilir 9) Kabupaten Ogan Komering Ilir 10) Kabupaten Ogan Komering Ulu 11) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 13) Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir 14) Kota Lubuklinggau 15) Kota Pagar Alam 16) Kota Palembang 17) Kota Prabumulih
g. BAWASLU PROV. SS 1) BAWASLU-PROV. SS-01 2) BAWASLU-PROV. SS-02 3) BAWASLU-PROV. SS-03 4) BAWASLU-PROV. SS-04 5) BAWASLU-PROV. SS-05 6) BAWASLU-PROV. SS-06 7) BAWASLU-PROV. SS-07 8) BAWASLU-PROV. SS-08 9) BAWASLU-PROV. SS-09 10) BAWASLU-PROV. SS-10 11) BAWASLU-PROV. SS-11 12) BAWASLU-PROV. SS-12 13) BAWASLU-PROV. SS-13 14) BAWASLU-PROV. SS-14 15) BAWASLU-PROV. SS-15 16) BAWASLU-PROV. SS-16 17) BAWASLU-PROV. SS-17
h. PROVINSI BANGKA BELITUNG 1) Kabupaten Bangka 2) Kabupaten Bangka Barat 3) Kabupaten Bangka Selatan 4) Kabupaten Bangka Tengah 5) Kabupaten Belitung 6) Kabupaten Belitung Timur 7) Kota Pangkalpinang
h. BAWASLU PROV. BB 1) BAWASLU-PROV. BB-01 2) BAWASLU-PROV. BB-02 3) BAWASLU-PROV. BB-03 4) BAWASLU-PROV. BB-04 5) BAWASLU-PROV. BB-05 6) BAWASLU-PROV. BB-06 7) BAWASLU-PROV. BB-07
i. PROVINSI BENGKULU 1) Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Kabupaten Bengkulu Tengah
i. BAWASLU PROV. BE 1) BAWASLU-PROV. BE-01 2) BAWASLU-PROV. BE-02 3) BAWASLU-PROV. BE-03 4) BAWASLU-PROV. BE-04
DAERAH KODE 3) Kabupaten Bengkulu Utara 4) Kabupaten Kaur 5) Kabupaten Kepahiang 6) Kabupaten Lebong 7) Kabupaten Mukomuko 8) Kabupaten Rejang Lebong 9) Kabupaten Seluma 10) Kota Bengkulu 5) BAWASLU-PROV. BE-05 6) BAWASLU-PROV. BE-06 7) BAWASLU-PROV. BE-07 8) BAWASLU-PROV. BE-08 9) BAWASLU-PROV. BE-09 10) BAWASLU-PROV. SU-10
j. PROVINSI LAMPUNG 1) Kabupaten Lampung Barat 2) Kabupaten Lampung Selatan 3) Kabupaten Lampung Tengah 4) Kabupaten Lampung Timur 5) Kabupaten Lampung Utara 6) Kabupaten Mesuji 7) Kabupaten Pesawaran 8) Kabupaten Tanggamus 9) Kabupaten Tulang Bawang 10) Kabupaten Tulang Bawang Barat 11) Kabupaten Way Kanan 12) Kabupaten Pesisir Barat 13) Kabupaten Pringsewu 14) Kota Bandar Lampung 15) Kota Metro
j. BAWASLU PROV. LA 1) BAWASLU-PROV. LA-01 2) BAWASLU-PROV. LA-02 3) BAWASLU-PROV. LA-03 4) BAWASLU-PROV. LA-04 5) BAWASLU-PROV. LA-05 6) BAWASLU-PROV. LA-06 7) BAWASLU-PROV. LA-07 8) BAWASLU-PROV. LA-08 9) BAWASLU-PROV. LA-09 10) BAWASLU-PROV. LA-10 11) BAWASLU-PROV. LA-11 12) BAWASLU-PROV. LA-12 13) BAWASLU-PROV. LA-13 14) BAWASLU-PROV. LA-14 15) BAWASLU-PROV. LA-15
k. PROVINSI BANTEN 1) Kabupaten Lebak 2) Kabupaten Pandeglang 3) Kabupaten Serang 4) Kabupaten Tangerang 5) Kota Cilegon 6) Kota Serang 7) Kota Tangerang 8) Kota Tangerang Selatan
k. BAWASLU PROV. BT 1) BAWASLU-PROV. BT-01 2) BAWASLU-PROV. BT-02 3) BAWASLU-PROV. BT-03 4) BAWASLU-PROV. BT-04 5) BAWASLU-PROV. BT-05 6) BAWASLU-PROV. BT-06 7) BAWASLU-PROV. BT-07 8) BAWASLU-PROV. BT-08
l. PROVINSI DKI JAKARTA 1) Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 2) Kota Administratif Jakarta
l. BAWASLU PROV. JK 1) BAWASLU-PROV. JK-01 2) BAWASLU-PROV. JK-02
DAERAH KODE Barat 3) Kota Administratif Jakarta Pusat 4) Kota Administratif Jakarta Selatan 5) Kota Administratif Jakarta Timur 6) Kota Administratif Jakarta Utara 3) BAWASLU-PROV. JK-03 4) BAWASLU-PROV. JK-04 5) BAWASLU-PROV. JK-05 6) BAWASLU-PROV. JK-06
m. PROVINSI JAWA BARAT 1) Kabupaten Bandung 2) Kabupaten Bandung Barat 3) Kabupaten Bekasi 4) Kabupaten Bogor 5) Kabupaten Ciamis 6) Kabupaten Cianjur 7) Kabupaten Cirebon 8) Kabupaten Garut 9) Kabupaten Indramayu 10) Kabupaten Karawang 11) Kabupaten Kuningan 12) Kabupaten Majalengka 13) Kabupaten Pangandaran 14) Kabupaten Purwakarta 15) Kabupaten Subang 16) Kabupaten Sukabumi 17) Kabupaten Sumedang 18) Kabupaten Tasikmalaya 19) Kota Bandung 20) Kota Banjar 21) Kota Bekasi 22) Kota Bogor 23) Kota Cimahi 24) Kota Cirebon 25) Kota Depok 26) Kota Sukabumi 27) Kota Tasikmalaya
m.BAWASLU PROV. JB 1) BAWASLU-PROV. JB-01 2) BAWASLU-PROV. JB-02 3) BAWASLU-PROV. JB-03 4) BAWASLU-PROV. JB-04 5) BAWASLU-PROV. JB-05 6) BAWASLU-PROV. JB-06 7) BAWASLU-PROV. JB-07 8) BAWASLU-PROV. JB-08 9) BAWASLU-PROV. JB-09 10) BAWASLU-PROV. JB-10 11) BAWASLU-PROV. JB-11 12) BAWASLU-PROV. JB-12 13) BAWASLU-PROV. JB-13 14) BAWASLU-PROV. JB-14 15) BAWASLU-PROV. JB-15 16) BAWASLU-PROV. JB-16 17) BAWASLU-PROV. JB-17 18) BAWASLU-PROV. JB-18 19) BAWASLU-PROV. JB-19 20) BAWASLU-PROV. JB-20 21) BAWASLU-PROV. JB-21 22) BAWASLU-PROV. JB-22 23) BAWASLU-PROV. JB-23 24) BAWASLU-PROV. JB-24 25) BAWASLU-PROV. JB-25 26) BAWASLU-PROV. JB-26 27) BAWASLU-PROV. JB-27
n. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1) Kabupaten Bantul 2) Kabupaten Gunung Kidul 3) Kabupaten Kulonprogo
n. BAWASLU PROV. YO 1) BAWASLU-PROV. YO-01 2) BAWASLU-PROV. YO-02 3) BAWASLU-PROV. YO-03
DAERAH KODE 4) Kabupaten Sleman 5) Kota Yogyakarta 4) BAWASLU-PROV. YO-04 5) BAWASLU-PROV. YO-05
o. PROVINSI JAWA TENGAH 1) Kabupaten Banjarnegara 2) Kabupaten Banyumas 3) Kabupaten Batang 4) Kabupaten Blora 5) Kabupaten Boyolali 6) Kabupaten Brebes 7) Kabupaten Cilacap 8) Kabupaten Demak 9) Kabupaten Grobogan 10) Kabupaten Jepara 11) Kabupaten Karanganyar 12) Kabupaten Kebumen 13) Kabupaten Kendal 14) Kabupaten Klaten 15) Kabupaten Kudus 16) Kabupaten Magelang 17) Kabupaten Pati 18) Kabupaten Pekalongan 19) Kabupaten Pemalang 20) Kabupaten Purbalingga 21) Kabupaten Purworejo 22) Kabupaten Rembang 23) Kabupaten Semarang 24) Kabupaten Sragen 25) Kabupaten Sukoharjo 26) Kabupaten Tegal 27) Kabupaten Temanggung 28) Kabupaten Wonogiri 29) Kabupaten Wonosobo 30) Kota Magelang 31) Kota Pekalongan 32) Kota Salatiga 33) Kota Semarang 34) Kota Surakarta 35) Kota Tegal
o. BAWASLU PROV. JT 1) BAWASLU-PROV. JT-01 2) BAWASLU-PROV. JT-02 3) BAWASLU-PROV. JT-03 4) BAWASLU-PROV. JT-04 5) BAWASLU-PROV. JT-05 6) BAWASLU-PROV. JT-06 7) BAWASLU-PROV. JT-07 8) BAWASLU-PROV. JT-08 9) BAWASLU-PROV. JT-09 10) BAWASLU-PROV. JT-10 11) BAWASLU-PROV. JT-11 12) BAWASLU-PROV. JT-12 13) BAWASLU-PROV. JT-13 14) BAWASLU-PROV. JT-14 15) BAWASLU-PROV. JT-15 16) BAWASLU-PROV. JT-16 17) BAWASLU-PROV. JT-17 18) BAWASLU-PROV. JT-18 19) BAWASLU-PROV. JT-19 20) BAWASLU-PROV. JT-20 21) BAWASLU-PROV. JT-21 22) BAWASLU-PROV. JT-22 23) BAWASLU-PROV. JT-23 24) BAWASLU-PROV. JT-24 25) BAWASLU-PROV. JT-25 26) BAWASLU-PROV. JT-26 27) BAWASLU-PROV. JT-27 28) BAWASLU-PROV. JT-28 29) BAWASLU-PROV. JT-29 30) BAWASLU-PROV. JT-30 31) BAWASLU-PROV. JT-31 32) BAWASLU-PROV. JT-32 33) BAWASLU-PROV. JT-33 34) BAWASLU-PROV. JT-34 35) BAWASLU-PROV. JT-35
p. PROVINSI JAWA TIMUR 1) Kabupaten Kabupaten Bangkalan
p. BAWASLU PROV. JI 1) BAWASLU-PROV. JI-01 2) BAWASLU-PROV. JI-02
DAERAH KODE 2) Kabupaten Banyuwangi 3) Kabupaten Blitar 4) Kabupaten Bojonegoro 5) Kabupaten Bondowoso 6) Kabupaten Gresik 7) Kabupaten Jember 8) Kabupaten Jombang 9) Kabupaten Kediri 10) Kabupaten Lumajang 11) Kabupaten Lamongan 12) Kabupaten Madiun 13) Kabupaten Magetan 14) Kabupaten Malang 15) Kabupaten Mojokerto 16) Kabupaten Nganjuk 17) Kabupaten Ngawi 18) Kabupaten Pacitan 19) Kabupaten Pamekasan 20) Kabupaten Pasuruan 21) Kabupaten Ponorogo 22) Kabupaten Probolinggo 23) Kabupaten Sampang 24) Kabupaten Sidoarjo 25) Kabupaten Situbondo 26) Kabupaten Sumenep 27) Kabupaten Trenggalek 28) Kabupaten Tuban 29) Kabupaten Tulungagung 30) Kota Batu 31) Kota Blitar 32) Kota Kediri 33) Kota Madiun 34) Kota Malang 35) Kota Mojokerto 36) Kota Pasuruan 37) Kota Probolinggo 38) Kota Surabaya 3) BAWASLU-PROV. JI-03 4) BAWASLU-PROV. JI-04 5) BAWASLU-PROV. JI-05 6) BAWASLU-PROV. JI-06 7) BAWASLU-PROV. JI-07 8) BAWASLU-PROV. JI-08 9) BAWASLU-PROV. JI-09 10) BAWASLU-PROV. JI-10 11) BAWASLU-PROV. JI-11 12) BAWASLU-PROV. JI-12 13) BAWASLU-PROV. JI-13 14) BAWASLU-PROV. JI-14 15) BAWASLU-PROV. JI-15 16) BAWASLU-PROV. JI-16 17) BAWASLU-PROV. JI-17 18) BAWASLU-PROV. JI-18 19) BAWASLU-PROV. JI-19 20) BAWASLU-PROV. JI-20 21) BAWASLU-PROV. JI-21 22) BAWASLU-PROV. JI-22 23) BAWASLU-PROV. JI-23 24) BAWASLU-PROV. JI-24 25) BAWASLU-PROV. JI-25 26) BAWASLU-PROV. JI-26 27) BAWASLU-PROV. JI-27 28) BAWASLU-PROV. JI-28 29) BAWASLU-PROV. JI-29 30) BAWASLU-PROV. JI-30 31) BAWASLU-PROV. JI-31 32) BAWASLU-PROV. JI-32 33) BAWASLU-PROV. JI-33 34) BAWASLU-PROV. JI-34 35) BAWASLU-PROV. JI-35 36) BAWASLU-PROV. JI-36 37) BAWASLU-PROV. JI-37 38) BAWASLU-PROV. JI-38
q. PROVINSI BALI 1) Kabupaten Badung 2) Kabupaten Bangli 3) Kabupaten Buleleng 4) Kabupaten Gianyar 5) Kabupaten Jembrana
q. BAWASLU PROV. BA 1) BAWASLU-PROV. BA-01 2) BAWASLU-PROV. BA-02 3) BAWASLU-PROV. BA-03 4) BAWASLU-PROV. BA-04 5) BAWASLU-PROV. BA-05
DAERAH KODE 6) Kabupaten Karangasem 7) Kabupaten Klungkung 8) Kabupaten Tabanan 9) Kota Denpasar 6) BAWASLU-PROV. BA-06 7) BAWASLU-PROV. BA-07 8) BAWASLU-PROV. BA-08 9) BAWASLU-PROV. BA-09
r. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1) Kabupaten Bima 2) Kabupaten Dompu 3) Kabupaten Lombok Barat 4) Kabupaten Lombok Tengah 5) Kabupaten Lombok Timur 6) Kabupaten Lombok Utara 7) Kabupaten Sumbawa 8) Kabupaten Sumbawa Barat 9) Kota Bima 10) Kota Mataram
r. BAWASLU PROV. NB 1) BAWASLU-PROV. NB-01 2) BAWASLU-PROV. NB-02 3) BAWASLU-PROV. NB-03 4) BAWASLU-PROV. NB-04 5) BAWASLU-PROV. NB-05 6) BAWASLU-PROV. NB-06 7) BAWASLU-PROV. NB-07 8) BAWASLU-PROV. NB-08 9) BAWASLU-PROV. NB-09 10) BAWASLU-PROV. NB-10
s. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1) Kabupaten Alor 2) Kabupaten Belu 3) Kabupaten Ende 4) Kabupaten Flores Timur 5) Kabupaten Kupang 6) Kabupaten Lembata 7) Kabupaten Malaka 8) Kabupaten Manggarai 9) Kabupaten Manggarai Barat 10) Kabupaten Manggarai Timur 11) Kabupaten Ngada 12) Kabupaten Nagekeo 13) Kabupaten Rote Ndao 14) Kabupaten Sabu Raijua 15) Kabupaten Sikka 16) Kabupaten Sumba Barat 17) Kabupaten Sumba Barat Daya 18) Kabupaten Sumba Tengah 19) Kabupaten Sumba Timur 20) Kabupaten Timor Tengah Utara
s. BAWASLU PROV. NT 1) BAWASLU-PROV. NT-01 2) BAWASLU-PROV. NT-02 3) BAWASLU-PROV. NT-03 4) BAWASLU-PROV. NT-04 5) BAWASLU-PROV. NT-05 6) BAWASLU-PROV. NT-06 7) BAWASLU-PROV. NT-07 8) BAWASLU-PROV. NT-08 9) BAWASLU-PROV. NT-09 10) BAWASLU-PROV. NT-10 11) BAWASLU-PROV. NT-11 12) BAWASLU-PROV. NT-12 13) BAWASLU-PROV. NT-13 14) BAWASLU-PROV. NT-14 15) BAWASLU-PROV. NT-15 16) BAWASLU-PROV. NT-16 17) BAWASLU-PROV. NT-17 18) BAWASLU-PROV. NT-18 19) BAWASLU-PROV. NT-19 20) BAWASLU-PROV. NT-20 21) BAWASLU-PROV. NT-21 22) BAWASLU-PROV. NT-22
DAERAH KODE 21) Kabupaten Timor Tengah Selatan 22) Kota Kupang
t. PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1) Kabupaten Bulungan 2) Kabupaten Malinau 3) Kabupaten Nunukan 4) Kabupaten Tana Tidung 5) Kota Tarakan
t. BAWASLU PROV. KU 1) BAWASLU-PROV. KU-01 2) BAWASLU-PROV. KU-02 3) BAWASLU-PROV. KU-03 4) BAWASLU-PROV. KU-04 5) BAWASLU-PROV. KU-05
u. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1) Kabupaten Bengkayang 2) Kabupaten Kapuas Hulu 3) Kabupaten Ketapang 4) Kabupaten Kayong Utara 5) Kabupaten Kubu Raya 6) Kabupaten Landak 7) Kabupaten Melawi 8) Kabupaten Mempawah 9) Kabupaten Sambas 10) Kabupaten Sanggau 11) Kabupaten Sintang 12) Kabupaten Sekadau 13) Kota Pontianak 14) Kota Singkawang
u. BAWASLU PROV. KB 1) BAWASLU-PROV. KB-01 2) BAWASLU-PROV. KB-02 3) BAWASLU-PROV. KB-03 4) BAWASLU-PROV. KB-04 5) BAWASLU-PROV. KB-05 6) BAWASLU-PROV. KB-06 7) BAWASLU-PROV. KB-07 8) BAWASLU-PROV. KB-08 9) BAWASLU-PROV. KB-09 10) BAWASLU-PROV. KB-10 11) BAWASLU-PROV. KB-11 12) BAWASLU-PROV. KB-12 13) BAWASLU-PROV. KB-13 14) BAWASLU-PROV. KB-14
v. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1) Kabupaten Balangan 2) Kabupaten Banjar 3) Kabupaten Barito Kuala 4) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6) Kabupaten Hulu Sungai Utara 7) Kabupaten Kotabaru 8) Kabupaten Tabalong 9) Kabupaten Tanah Bumbu 10) Kabupaten Tanah Laut
v. BAWASLU PROV. KS 1) BAWASLU-PROV. KS-01 2) BAWASLU-PROV. KS-02 3) BAWASLU-PROV. KS-03 4) BAWASLU-PROV. KS-04 5) BAWASLU-PROV. KS-05 6) BAWASLU-PROV. KS-06 7) BAWASLU-PROV. KS-07 8) BAWASLU-PROV. KS-08 9) BAWASLU-PROV. KS-09 10) BAWASLU-PROV. KS-10 11) BAWASLU-PROV. KS-11 12) BAWASLU-PROV. KS-12 13) BAWASLU-PROV. KS-13
DAERAH KODE 11) Kabupaten Tapin 12) Kota Banjarbaru 13) Kota Banjarmasin
w. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1) Kabupaten Barito Selatan 2) Kabupaten Barito Timur 3) Kabupaten Barito Utara 4) Kabupaten Gunung Mas 5) Kabupaten Kapuas 6) Kabupaten Katingan 7) Kabupaten Kotawaringin Barat 8) Kabupaten Kotawaringin Timur 9) Kabupaten Lamandau 10) Kabupaten Seruyan 11) Kabupaten Sukamara 12) Kabupaten Pulang Pisau 13) Kabupaten Murung Raya 14) Kota Palangka Raya
w. BAWASLU PROV. KT 1) BAWASLU-PROV. KT-01 2) BAWASLU-PROV. KT-02 3) BAWASLU-PROV. KT-03 4) BAWASLU-PROV. KT-04 5) BAWASLU-PROV. KT-05 6) BAWASLU-PROV. KT-06 7) BAWASLU-PROV. KT-07 8) BAWASLU-PROV. KT-08 9) BAWASLU-PROV. KT-09 10) BAWASLU-PROV. KT-10 11) BAWASLU-PROV. KT-11 12) BAWASLU-PROV. KT-12 13) BAWASLU-PROV. KT-13 14) BAWASLU-PROV. KT-14
x. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1) Kabupaten Berau 2) Kabupaten Kutai Barat 3) Kabupaten Kutai Kartanegara 4) Kabupaten Kutai Timur 5) Kabupaten Paser 6) Kabupaten Penajam Paser Utara 7) Kabupaten Mahakam Ulu 8) Kota Balikpapan 9) Kota Bontang 10) Kota Samarinda
x. BAWASLU PROV. KI 1) BAWASLU-PROV. KI-01 2) BAWASLU-PROV. KI-02 3) BAWASLU-PROV. KI-03 4) BAWASLU-PROV. KI-04 5) BAWASLU-PROV. KI-05 6) BAWASLU-PROV. KI-06 7) BAWASLU-PROV. KI-07 8) BAWASLU-PROV. KI-08 9) BAWASLU-PROV. KI-09 10) BAWASLU-PROV. KI-10
y. PROVINSI SULAWESI UTARA 1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2) Kabupaten Bolaang Mongondow
y. BAWASLU PROV. SA 1) BAWASLU-PROV. SA-01 2) BAWASLU-PROV. SA-02 3) BAWASLU-PROV. SA-03
DAERAH KODE 3) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 4) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5) Kabupaten Kepulauan Sangihe 6) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 7) Kabupaten Kepulauan Talaud 8) Kabupaten Minahasa 9) Kabupaten Minahasa Selatan 10) Kabupaten Minahasa Tenggara 11) Kabupaten Minahasa Utara 12) Kota Bitung 13) Kota Kotamobagu 14) Kota Manado 15) Kota Tomohon 4) BAWASLU-PROV. SA-04 5) BAWASLU-PROV. SA-05 6) BAWASLU-PROV. SA-06 7) BAWASLU-PROV. SA-07 8) BAWASLU-PROV. SA-08 9) BAWASLU-PROV. SA-09 10)BAWASLU-PROV. SA-10 11)BAWASLU-PROV. SA-11 12)BAWASLU-PROV. SA-12 13)BAWASLU-PROV. SA-13 14)BAWASLU-PROV. SA-14 15)BAWASLU-PROV. SA-15
z. PROVINSI SULAWESI TENGAH 1) Kabupaten Banggai 2) Kabupaten Banggai Kepulauan 3) Kabupaten Banggai Laut 4) Kabupaten Buol 5) Kabupaten Donggala 6) Kabupaten Morowali 7) Kabupaten Morowali Utara 8) Kabupaten Parigi Moutong 9) Kabupaten Poso 10) Kabupaten Sigi 11) Kota Palu 12) Kabupaten Tojo Una-Una 13) Kabupaten Toli-Toli
z. BAWASLU PROV. ST 1) BAWASLU-PROV. ST-01 2) BAWASLU-PROV. ST-02 3) BAWASLU-PROV. ST-03 4) BAWASLU-PROV. ST-04 5) BAWASLU-PROV. ST-05 6) BAWASLU-PROV. ST-06 7) BAWASLU-PROV. ST-07 8) BAWASLU-PROV. ST-08 9) BAWASLU-PROV. ST-09 10) BAWASLU-PROV. ST-10 11) BAWASLU-PROV. ST-11 12) BAWASLU-PROV. ST-12 13) BAWASLU-PROV. ST-13 aa. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1) Kabupaten Bombana 2) Kabupaten Buton 3) Kabupaten Buton Selatan 4) Kabupaten Buton Tengah aa. BAWASLU PROV. SG 1) BAWASLU-PROV. SG-01 2) BAWASLU-PROV. SG-02 3) BAWASLU-PROV. SG-03 4) BAWASLU-PROV. SG-04 5) BAWASLU-PROV. SG-05
DAERAH KODE 5) Kabupaten Buton Utara 6) Kabupaten Kolaka 7) Kabupaten Kolaka Timur 8) Kabupaten Kolaka Utara 9) Kabupaten Konawe 10) Kabupaten Konawe Kepulauan 11) Kabupaten Konawe Selatan 12) Kabupaten Konawe Utara 13) Kabupaten Muna 14) Kabupaten Muna Barat 15) Kabupaten Wakatobi 16) Kota Bau-Bau 17) Kota Kendari 6) BAWASLU-PROV. SG-06 7) BAWASLU-PROV. SG-07 8) BAWASLU-PROV. SG-08 9) BAWASLU-PROV. SG-09 10)BAWASLU-PROV. SG-10 11)BAWASLU-PROV. SG-11 12)BAWASLU-PROV. SG-12 13)BAWASLU-PROV. SG-13 14)BAWASLU-PROV. SG-14 15)BAWASLU-PROV. SG-15 16)BAWASLU-PROV. SG-16 17)BAWASLU-PROV. SG-17 bb. PROVINSI SULAWESI BARAT 1) Kabupaten Majene 2) Kabupaten Mamasa 3) Kabupaten Mamuju 4) Kabupaten Mamuju Tengah 5) Kabupaten Mamuju Utara 6) Kabupaten Polewali Mandar bb. BAWASLU PROV. SR 1) BAWASLU-PROV. SR-01 2) BAWASLU-PROV. SR-02 3) BAWASLU-PROV. SR-03 4) BAWASLU-PROV. SR-04 5) BAWASLU-PROV. SR-05 6) BAWASLU-PROV. SR-06 cc. PROVINSI SULAWESI SELATAN 1) Kabupaten Bantaeng 2) Kabupaten Barru 3) Kabupaten Bone 4) Kabupaten Bulukumba 5) Kabupaten Enrekang 6) Kabupaten Gowa 7) Kabupaten Jeneponto 8) Kabupaten Kepulauan Selayar 9) Kabupaten Luwu 10)Kabupaten Luwu Timur 11)Kabupaten Luwu Utara 12)Kabupaten Maros 13)Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 14)Kabupaten Pinrang 15)Kabupaten Sidenreng cc.BAWASLU PROV. SN 1) BAWASLU-PROV. SN-01 2) BAWASLU-PROV. SN-02 3) BAWASLU-PROV. SN-03 4) BAWASLU-PROV. SN-04 5) BAWASLU-PROV. SN-05 6) BAWASLU-PROV. SN-06 7) BAWASLU-PROV. SN-07 8) BAWASLU-PROV. SN-08 9) BAWASLU-PROV. SN-09 10) BAWASLU-PROV. SN-10 11) BAWASLU-PROV. SN-11 12) BAWASLU-PROV. SN-12 13) BAWASLU-PROV. SN-13 14) BAWASLU-PROV. SN-14 15) BAWASLU-PROV. SN-15 16) BAWASLU-PROV. SN-16 17) BAWASLU-PROV. SN-17 18) BAWASLU-PROV. SN-18
DAERAH KODE Rappang 16)Kabupaten Sinjai 17)Kabupaten Soppeng 18)Kabupaten Takalar 19)Kabupaten Tana Toraja 20)Kabupaten Toraja Utara 21)Kabupaten Wajo 22)Kota Makassar 23)Kota Palopo 24)Kota Parepare 19) BAWASLU-PROV. SN-19 20) BAWASLU-PROV. SN-20 21) BAWASLU-PROV. SN-21 22) BAWASLU-PROV. SN-22 23) BAWASLU-PROV. SN-23 24) BAWASLU-PROV. SN-24 dd.
PROVINSI GORONTALO 1) Kabupaten Boalemo 2) Kabupaten Bone Bolango 3) Kabupaten Gorontalo 4) Kabupaten Gorontalo Utara 5) Kabupaten Pohuwato 6) Kota Gorontalo dd. BAWASLU PROV. GO 1) BAWASLU-PROV. GO-01 2) BAWASLU-PROV. GO-02 3) BAWASLU-PROV. GO-03 4) BAWASLU-PROV. GO-04 5) BAWASLU-PROV. GO-05 6) BAWASLU-PROV. GO-06 ee. PROVINSI MALUKU 1) Kabupaten Buru 2) Kabupaten Buru Selatan 3) Kabupaten Kepulauan Aru 4) Kabupaten Maluku Barat Daya 5) Kabupaten Maluku Tengah 6) Kabupaten Maluku Tenggara 7) Kabupaten Maluku Tenggara Barat 8) Kabupaten Seram Bagian Timur 9) Kabupaten Seram Bagian Barat 10)Kota Ambon 11)Kota Tual ee.BAWASLU PROV. MA 1) BAWASLU-PROV. MA-01 2) BAWASLU-PROV. MA-02 3) BAWASLU-PROV. MA-03 4) BAWASLU-PROV. MA-04 5) BAWASLU-PROV. MA-05 6) BAWASLU-PROV. MA-06 7) BAWASLU-PROV. MA-07 8) BAWASLU-PROV. MA-08 9) BAWASLU-PROV. MA-09 10)BAWASLU-PROV. MA-10 11)BAWASLU-PROV. MA-11 ff. PROVINSI MALUKU UTARA 1) Kabupaten Halmahera Barat 2) Kabupaten Halmahera Tengah 3) Kabupaten Halmahera Utara 4) Kabupaten Halmahera Selatan ff. BAWASLU PROV. MU 1) BAWASLU-PROV. MU-01 2) BAWASLU-PROV. MU-02 3) BAWASLU-PROV. MU-03 4) BAWASLU-PROV. MU-04 5) BAWASLU-PROV. MU-05 6) BAWASLU-PROV. MU-06
DAERAH KODE 5) Kabupaten Kepulauan Sula 6) Kabupaten Halmahera Timur 7) Kabupaten Pulau Morotai 8) Kabupaten Pulau Taliabu 9) Kota Ternate 10) Kota Tidore Kepulauan 7) BAWASLU-PROV. MU-07 8) BAWASLU-PROV. MU-08 9) BAWASLU-PROV. MU-09 10)BAWASLU-PROV. MU-10 gg. PROVINSI PAPUA 1) Kabupaten Asmat 2) Kabupaten Biak Numfor 3) Kabupaten Boven Digoel 4) Kabupaten Deiyai 5) Kabupaten Dogiyai 6) Kabupaten Jayawijaya 7) Kabupaten Jayapura 8) Kabupaten Intan Jaya 9) Kabupaten Keerom 10) Kabupaten Kepulauan Yapen 11) Kabupaten Lanny Jaya 12) Kabupaten Mamberamo Raya 13) Kabupaten Mamberamo Tengah 14) Kabupaten Mappi 15) Kabupaten Merauke 16) Kabupaten Mimika 17) Kabupaten Nabire 18) Kabupaten Nduga 19) Kabupaten Paniai 20) Kabupaten Pegunungan Bintang 21) Kabupaten Puncak 22) Kabupaten Puncak Jaya 23) Kabupaten Sarmi 24) Kabupaten Supiori 25) Kabupaten Tolikara 26) Kabupaten Waropen 27) Kabupaten Yahukimo 28) Kabupaten Yalimo 29) Kota Jayapura gg. BAWASLU PROV. PA 1) BAWASLU-PROV. PA-01 2) BAWASLU-PROV. PA-02 3) BAWASLU-PROV. PA-03 4) BAWASLU-PROV. PA-04 5) BAWASLU-PROV. PA-05 6) BAWASLU-PROV. PA-06 7) BAWASLU-PROV. PA-07 8) BAWASLU-PROV. PA-08 9) BAWASLU-PROV. PA-09 10)BAWASLU-PROV. PA-10 11)BAWASLU-PROV. PA-11 12)BAWASLU-PROV. PA-12 13)BAWASLU-PROV. PA-13 14)BAWASLU-PROV. PA-14 15)BAWASLU-PROV. PA-15 16)BAWASLU-PROV. PA-16 17)BAWASLU-PROV. PA-17 18)BAWASLU-PROV. PA-18 19) BAWASLU-PROV. PA-19 20) BAWASLU-PROV. PA-20 21) BAWASLU-PROV. PA-21 22) BAWASLU-PROV. PA-22 23) BAWASLU-PROV. PA-23 24) BAWASLU-PROV. PA-24 25) BAWASLU-PROV. PA-25 26) BAWASLU-PROV. PA-26 27) BAWASLU-PROV. PA-27 28) BAWASLU-PROV. PA-28 29) BAWASLU-PROV. PA-29
DAERAH KODE hh. PROVINSI PAPUA BARAT 1) Kabupaten Fakfak 2) Kabupaten Kaimana 3) Kabupaten Manokwari 4) Kabupaten Manokwari Selatan 5) Kabupaten Pegunungan Arfak 6) Kabupaten Maybrat 7) Kabupaten Raja Ampat 8) Kabupaten Sorong 9) Kabupaten Sorong Selatan 10) Kabupaten Tambrauw 11) Kabupaten Teluk Bintuni 12) Kabupaten Teluk Wondama 13) Kota Sorong hh. BAWASLU PROV. PB 1) BAWASLU-PROV. PB-01 2) BAWASLU-PROV. PB-02 3) BAWASLU-PROV. PB-03 4) BAWASLU-PROV. PB-04 5) BAWASLU-PROV. PB-05 6) BAWASLU-PROV. PB-06 7) BAWASLU-PROV. PB-07 8) BAWASLU-PROV. PB-08 9) BAWASLU-PROV. PB-09 10)BAWASLU-PROV. PB-10 11)BAWASLU-PROV. PB-11 12)BAWASLU-PROV. PB-12 13)BAWASLU-PROV. PB-13 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD