Correct Article 8

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK. (2) Pengawasan pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memastikan pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memastikan ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK; c. memeriksa kelengkapan LADK, LPSDK, dan LPPDK; d. memeriksa identitas pemberi sumbangan Dana Kampanye; e. memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal batasan Dana Kampanye; g. memeriksa terkait kelebihan sumbangan Dana Kampanye; dan h. memeriksa kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye. (3) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan kelebihan sumbangan Dana Kampanye dan/atau sumbangan Dana Kampanye yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing: a. mencatatkan kelebihan sumbangan Dana Kampanye dan/atau sumbangan Dana Kampanye yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan ke dalam laporan hasil pengawasan; b. berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing- masing; dan c. melakukan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.