Correct Article 28

(1) Untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari proses verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan untuk dimintai keterangannya atas dugaan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Pelanggaran Kinerja. (2) Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. (3) Penyampaian keterangan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pihak yang mewakili dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang.