PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

PERBAN Nomor 12 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 996), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Article 12

Correction

(1) Panwas Kecamatan memastikan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain dengan langkah sebagai berikut: a. membuka kotak suara tersegel; b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir ModelC-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1- KWK; c. menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan rekapitulasi; d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi; e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1- KWK dan lampiran Model C1-KWK; f. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya; g. mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano; h. menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan i. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan. (2) Panwas Kecamatan memastikan PPK melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut: a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan; b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan rekapitulasi hasil penghitungan suara atau menggunakan LCD projector; c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK; d. mencatat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano; e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK; f. membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwas Kecamatan memastikan PPK terlebih dahulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 6

Article 9

Article 11

Article 11A

Article 12

Article 12A

Article 13

Article 13A

Article 13B

Article 17

Article 20

Article 22

Article 25

Article 25A

Article 30

Article 32

Article 35

Article 35A

Article 35B

Article 36

Article 39A

Article 47

Article II