Correct Article 11

(1) Plt atau Plh tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (2) Perubahan status hukum organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dapat berdampak pada perubahan struktur organisasi. (3) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengangkatan Pegawai; b. pemindahan Pegawai; dan c. pemberhentian Pegawai. (4) Perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang dapat berdampak pada perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Pasal12 (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh diberikan Tunjangan Kinerja tambahan. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh pada kelas jabatan setingkat atau lebih rendah dengan jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima pada jabatan yang digantikan. b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh satu tingkat lebih tinggi dari jabatan definitifnya, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang digantikan, dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal penunjukan sebagai Plt atau Plh. (4) Plt atau Plh dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).