PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

PERBAN Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Article 5

Correction

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/Inpassing meliputi: a. pengusulan; b. verifikasi dan validasi usulan; c. pelaksanaan uji kompetensi; d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi; e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina, kebutuhan jabatan fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan f. pelaporan pelaksanaan.

Article 6

(1) Instansi Pemerintah menyampaikan daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kepada Kepala BATAN, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN. (2) Daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi masing-masing.

Article 7

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan: a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; c. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang; d. fotokopi surat keputusan penempatan di bidang Kepranatanukliran; e. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran; f. daftar riwayat hidup; dan g. surat pernyataan komitmen menjalankan kegiatan Kepranatanukliran. (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 8

(1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan meliputi: a. verifikasi dan validasi usulan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7; dan b. verifikasi dan validasi terhadap penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN. (3) Verifikasi dan validasi dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap. (4) Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pengusul.

Article 9

(1) Dalam hal dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum lengkap, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil verifikasi dan validasi diumumkan.

Article 10

(1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui verifikasi dan validasi, harus mengikuti uji kompetensi. (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. portofolio; b. ujian tertulis; dan c. wawancara. (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 Oktober 2020.

Article 11

(1) Pelaksanaan uji kompetensi dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

Article 12

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur teknis dan kepegawaian. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BATAN. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BATAN.

Article 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala BATAN paling lama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya pelaksanaan uji kompetensi.

Article 14

(1) Kepala BATAN MENETAPKAN rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi. (2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN menyampaikan hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi Pemerintah. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan 6 April 2021.

Article 15

(1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah ditetapkan, dan tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah ditetapkan, namun tidak terdapat formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, Kepala BATAN dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan peta jabatan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk MENETAPKAN angka kredit kumulatif dalam Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan pembulatan ke bawah, yaitu: a. kurang dari 1(satu) tahun, dihitung kurang dari 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; atau e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Article 16

Kepala BATAN dan Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/Inpassing kepada: a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi; dan b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi, dan disertai dengan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui Penyesuaian/Inpassing.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB Ketujuh

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23