PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Clearing House Teknologi Nuklir

PERBAN Nomor 11 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN CHTN

Article 6

Correction

(1) CHTN diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan CHTN, dibentuk struktur organisasi.

Article 7

Correction

Struktur CHTN terdiri atas unsur: a. pimpinan; b. sekretariat; c. divisi personel; d. divisi teknis; dan e. divisi pengelolaan data/informasi.

Article 8

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Pimpinan mempunyai tugas memimpin pengelolaan organisasi secara menyeluruh meliputi pengelolaan personel, sarana dan prasarana, data/informasi, administrasi, operasional dan mekanisme layanan, serta pemberian layanan CHTN.

Article 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkedudukan pada unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu pimpinan dalam urusan operasional, administrasi, keuangan, mekanisme layanan, sarana dan prasarana.

Article 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Article 11

Divisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Pengkajian (Clearance Test), memberikan Rekomendasi, dan sertifikasi melalui skema Standardisasi dan peraturan perundang- undangan terhadap Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Article 12

Divisi pengelolaan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas menyediakan dan mengelola data/informasi, pemantauan dan evaluasi jaminan mutu Produk, teknologi, proses dan sistem manajemen.

Article 13

(1) Dalam memberikan layanan, CHTN dapat bekerjasama dengan: a. unit kerja lain; dan/atau b. perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha dan lembaga lainnya yang kompeten. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang.

Article 14

Sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi/terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

Article 15

Mekanisme layanan CHTN dilakukan melalui 2 (dua) cara: a. aktif; atau b. pasif.

Article 16

(1) Mekanisme layanan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas dasar kebutuhan meskipun tidak ada permintaan dari Pemohon, atau atas amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme layanan CHTN secara aktif dapat dilakukan dengan: a. Pengkajian (Clearance Test) terhadap Produk dan Teknologi Nuklir; b. identifikasi perkembangan Produk dan Teknologi Nuklir terkini untuk penyusunan pangkalan data; c. pertemuan antar pemangku kepentingan untuk pemutakhiran data/informasi perkembangan Teknologi Nuklir; d. kerja sama dengan lembaga lain yang kompeten; e. peningkatan kualitas layanan.

Article 17

(1) Mekanisme layanan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan atas permintaan dari Pemohon. (2) Mekanisme layanan CHTN secara pasif, dilakukan melalui tahapan: a. permohonan; b. Pengkajian (Clearance Test); dan c. pemberian Rekomendasi atau penerbitan Sertifikat.

Article 18

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pemohon secara tertulis kepada CHTN, dengan melengkapi: a. persyaratan administrasi; b. informasi teknis; dan c. biaya layanan.

Article 19

Pengkajian (Clearance Test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh CHTN dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c didasarkan pada hasil kajian teknis. (2) Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c setelah memenuhi persyaratan Sertifikasi.

Article 21

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan CHTN.

Article 22

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

Layanan CHTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diakses melalui website Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB Kesatu

Penyelenggara CHTN

Article 6

Correction

(1) CHTN diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi standardisasi dan mutu nuklir. (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan CHTN, dibentuk struktur organisasi.

Article 7

Correction

Struktur CHTN terdiri atas unsur: a. pimpinan; b. sekretariat; c. divisi personel; d. divisi teknis; dan e. divisi pengelolaan data/informasi.

Article 8

Article 9

Article 10

Divisi personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas menentukan personil teknis yang kompeten dalam pemberian layanan CHTN.

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersertifikasi/terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB Kedua

Layanan CHTN

Article 15

Correction

Mekanisme layanan CHTN dilakukan melalui 2 (dua) cara: a. aktif; atau b. pasif.

Article 16

Correction

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

Layanan CHTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diakses melalui website Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Clearing House Teknologi Nuklir

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB III

Article 24

Article 25

Article 26

BAB IV

Article 27

BAB V

Article 28

BAB VI

Article 29