Peraturan Badan Nomor pk-8 Tahun 2016 tentang PENDIDIKAN ...

Article 2

(1) Diklat Dasar diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Basarnas. (2) Dalam hal menyelenggarakan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Diklat Basarnas dapat memanfaatkan fasilitas pihak lain sesuai dengan kebutuhan Diklat Dasar.

Article 3

Correction

Persiapan Diklat Dasar meliputi: a. rapat persiapan; b. survei; c. penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar; d. seleksi Peserta Diklat Dasar; dan e. penyusunan dokumen administrasi.

Article 4

Correction

Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Diklat Dasar.

Article 5

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi pelaksanaan Diklat Dasar.

Article 6

Penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan untuk mempersiapkan seluruh komponen penunjang pelaksanaan Diklat Dasar.

Article 7

Seleksi calon Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan memilih dan/atau menyaring untuk mendapatkan peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Article 8

(1) Persyaratan Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. administrasi; dan b. kesehatan. (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat perintah dari pimpinan unit kerja terkait; b. surat keputusan pengangkatan calon pegawai; dan c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. (3) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan melakukan verifikasi kondisi kesehatan peserta. (4) Calon peserta yang memenuhi persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Diklat Dasar.

Article 9

Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan dokumen yang harus dilengkapi guna menunjang pelaksanaan Diklat Dasar.

Article 10

Correction

Pelaksanaan Diklat Dasar meliputi: a. pembukaan; b. penyampaian materi; dan c. penutupan.

Article 11

Correction

(1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. penjelasan program Diklat Dasar; dan b. upacara pembukaan. (2) Upacara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. laporan penyelenggaraan; b. pernyataan pembukaan; c. penyematan tanda Peserta Diklat Dasar; dan d. amanat.

Article 12

(1) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kegiatan interaksi belajar mengajar guna mencapai tujuan pengajaran. (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. materi kelas; b. aplikasi lapangan; dan c. pembinaan fisik dan sikap mental.

Article 13

(1) Materi kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas. (2) Materi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui metode: a. ceramah interaktif; dan b. praktik. (3) Ceramah interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian materi Diklat Dasar secara lisan. (4) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mempraktikkan materi Diklat Dasar sebelum pelaksanaan aplikasi lapangan.

Article 14

(1) Aplikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan untuk menerapkan materi yang dipelajari untuk diaplikasikan di lapangan. (2) Aplikasi lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan, keselamatan, dan memadai berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tahap persiapan. (3) Aplikasi lapangan wajib didukung dengan ketersediaan tenaga medis, peralatan medis, dan fasilitas medis. (4) Aplikasi lapangan terdiri atas: a. teknik pertolongan dari medan ketinggian (high angle rescue technique/HART); b. Pencarian dan Pertolongan di air (water rescue); c. Pencarian dan Pertolongan di hutan (jungle rescue); dan d. pertolongan pertama medis (medical first responder/MFR).

Article 15

Pembinaan fisik dan sikap mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesamaptaan dan sikap mental Peserta Diklat Dasar.

Article 16

(1) Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pengakhiran kegiatan Diklat Dasar melalui upacara penutupan. (2) Upacara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan Penyelenggaraan Diklat Dasar; b. pernyataan penutupan Diklat Dasar; c. pelepasan tanda Peserta Diklat Dasar dan pemasangan brevet; d. penyerahan simbolis Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan e. amanat.

Article 17

Correction

Tenaga kediklatan Diklat Dasar meliputi: a. tenaga pendidik; b. tenaga pengelola Diklat Dasar; dan c. tenaga kediklatan lainnya.

Article 18

Correction

(1) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tenaga pendidik yang mendapat tugas memberikan pengajaran kepada peserta didik. (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Instruktur; b. mentor/pelatih; dan c. nara sumber. (3) Tenaga pendidik yang ditunjuk berkewajiban untuk menyusun Rencana Pokok Pengajaran (RPP) dan mempersiapkan alat bantu instruksi sesuai materi pelajaran. (4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari internal maupun eksternal Basarnas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Article 19

(1) Tenaga pengelola Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan pegawai Basarnas dan/atau seseorang yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat Dasar. (2) Tenaga pengelola Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di bawah Lembaga Diklat Basarnas yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Penyelenggaraan Diklat Dasar.

Article 20

Tenaga kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan seseorang yang bukan tenaga pendidik dan bukan tenaga pengelola Diklat Dasar dengan kemampuan atau kedudukannya untuk diikutsertakan dalam pencapaian tujuan Diklat Dasar.

Article 21

Correction

Setiap Peserta Diklat Dasar berhak: a. mendapatkan pelayanan akademis, menjalankan ibadah, memanfaatkan fasilitas Diklat, mendapatkan pelayanan kesehatan, permakanan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan disesuaikan dengan program kegiatan, bimbingan dari tenaga pengajar, mengikuti tes dan evaluasi pelajaran; b. mendapatkan perlengkapan sesuai dengan rencana distribusi kebutuhan Diklat Dasar; c. memperoleh layanan informasi Diklat Dasar; dan d. mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama antar sesama Peserta Diklat Dasar.

Article 22

Setiap Peserta Diklat Dasar berkewajiban: a. menaati tata tertib Diklat; b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Instruktur dan/atau mentor; c. mengikuti proses belajar mengajar; dan d. menghargai kearifan lokal.

Article 23

(1) Tata tertib Peserta Diklat Dasar disusun oleh Lembaga Diklat Basarnas sesuai Rencana Garis Besar Diklat. (2) Jumlah Peserta Diklat Dasar paling banyak: a. 35 (tiga puluh lima) orang untuk pembelajaran teknis keterampilan; dan b. 100 (seratus) orang untuk pembelajaran yang sifatnya klasikal.

Article 24

Correction

(1) Evaluasi penyelenggaraan Diklat Dasar dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Basarnas terhadap Peserta Diklat Dasar, kinerja Penyelenggara Diklat Dasar, dan tenaga pendidik. (2) Evaluasi terhadap Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek pencapaian hasil, indikator hasil belajar setiap mata pelajaran dan aspek kedisiplinan selama program Diklat berlangsung serta pada saat presentasi. (3) Evaluasi kinerja penyelenggara Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aspek penilaian terhadap kinerja Penyelenggara Diklat. (4) Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; b. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; c. penyiapan fasilitas Diklat; d. ketersediaan dan kelengkapan bahan ajar Diklat; e. pelayanan terhadap peserta dan tenaga pendidik; f. penatausahaan pelaksanaan Diklat; dan g. penataan administrasi Diklat. (5) Evaluasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidik yang melaksanakan tugas pengajaran, meliputi: a. pencapaian hasil belajar; b. sistematika penyajian; c. penguasaan materi; d. kemampuan menyajikan; e. ketepatan waktu dan kehadiran; f. penggunaan metode dan media; g. kemampuan membangun hubungan dengan peserta; h. penggunaan bahasa; i. pemberian motivasi kepada peserta; j. penampilan dan kerapihan berpakaian; dan k. kerjasama antar Instruktur, mentor/pelatih, dan nara sumber.

Article 25

(1) Evaluasi harian dilaksanakan oleh panitia Penyelenggara Diklat Dasar. (2) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Dasar dilaksanakan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi Diklat. (3) Evaluasi hasil Diklat Dasar dilaksanakan secara komprehensif oleh unit kerja terkait guna perbaikan program pendidikan.

Article 26

Correction

(1) Struktur kurikulum Diklat Dasar disusun berlandaskan pada sifat dan karakter yang diimplementasikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Basarnas. (2) Struktur kurikulum Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kompetensi dasar; b. kompetensi inti; dan c. kompetensi penunjang. (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada sikap mental peserta agar memiliki disiplin, loyalitas, menghormati orang lain, responsif, militan, dan santun. (4) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam rangka menunjang kegiatan Basarnas. (5) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pembekalan peserta dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang telah diberikan.

Article 27

(1) Susunan mata pelajaran kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan: a. kebijakan umum Pencarian dan Pertolongan Nasional; b. peraturan baris berbaris dan tata upacara; c. pembentukan sikap mental; d. pendidikan bela negara; dan e. kesamaptaan jasmani. (2) Susunan mata pelajaran kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan: a. rencana strategis Basarnas; b. sejarah dan organisasi Basarnas; c. manajemen operasi Pencarian dan Pertolongan; d. aspek hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; e. pembinaan dan koordinasi potensi Pencarian dan Pertolongan; f. manajemen sumber daya manusia; g. dasar-dasar kepemimpinan; h. sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan; i. sistem kediklatan; j. pengelolaan sarana prasarana dan administrasi pergudangan; k. kerjasama nasional dan internasional; l. sistem administrasi perkantoran; m. sistem pengawasan dan reformasi birokrasi; n. pengelolaan data dan informasi Basarnas; o. pengenalan penanggulangan bencana; p. manajemen keamanan dan keselamatan kerja; q. sistem informasi dan kehumasan; r. pengelolaan stres; s. sistem pengelolaan keuangan; t. pengenalan disaster victim identification; u. pengenalan pemadaman api; v. dasar-dasar pertolongan pertama medis (medical first responder); w. pertolongan korban di ketinggian (high angle rescue technique); x. Pencarian dan Pertolongan di hutan (jungle rescue); dan y. Pencarian dan Pertolongan di air (water rescue). (3) Susunan mata pelajaran kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan: a. observasi lapangan; dan b. tugas mandiri.

Article 28

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Diklat Dasar merupakan peserta yang berhasil memperoleh nilai batas kelulusan. (2) Nila batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 70.

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Diklat Dasar merupakan peserta yang berhasil memperoleh nilai batas kelulusan. (2) Nila batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 70.

Article 29

Correction

(1) STTPP diberikan kepada Peserta Diklat Dasar yang dinyatakan lulus. (2) Dalam hal peserta yang dinyatakan tidak lulus Diklat Dasar, diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklat Dasar. (3) STTPP dan surat keterangan ditanda tangani oleh pimpinan Lembaga Diklat Basarnas.

Article 30

Correction

(1) Anggaran program Diklat Dasar dibebankan pada anggaran Lembaga Diklat Basarnas. (2) Pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Basarnas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 31

Correction

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Diklat Dasar secara lengkap tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 32

Correction

Sekretaris Utama dan Deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang bina ketenagaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Kepala Badan ini.

Article 33

Correction

Peraturan Deputi Bidang Potensi SAR yang mengatur mengenai silabus Diklat Dasar SAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 34

Correction

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016 KEPALA BADAN SAR NASIONAL, ttd FHB. SOELISTYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BADAN SAR NASIONAL PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DIKLAT DASAR BADAN SAR NASIONAL A. Latar Belakang Seiring dengan ditetapkannya UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, kegiatan Pencarian dan Pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam penanganan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Basarnas sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan wajib menyiapkan sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Sebagai langkah awal dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan, Basarnas menyelenggarakan kegiatan Diklat Dasar yang diperuntukkan kepada seluruh calon pegawai negeri maupun pegawai di lingkungan Basarnas. B. Tujuan dan Sasaran Diklat Dasar 1. Tujuan Penyelenggaraan Diklat Dasar Penyelenggaraan Diklat Dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, membentuk sikap mental dan meningkatkan kesamaptaan jasmani sebagai calon pegawai dan/atau pegawai Basarnas. 2. Sasaran Sasaran Penyelenggaraan Diklat Dasar yaitu: a. membentuk etika kerja; b. memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas sebagai pegawai Basarnas; c. memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan d. membentuk jiwa korsa. C. Persiapan Sebelum melaksanakan kegiatan Diklat Dasar dilakukan persiapan yang meliputi: 1. Rapat Persiapan Rapat persiapan dilakukan untuk: a. penunjukan tenaga kediklatan; b. penentuan waktu dan tempat diklat; c. identifikasi calon peserta diklat; dan d. penjelasan rencana diklat. 2. Survei Survei meliputi: a. Koordinasi 1) perizinan; 2) informasi kearifan lokal; 3) penggunaan fasilitas; dan 4) identifikasi resiko lingkungan. b. Penentuan fasilitas 1) ruang kelas; 2) tempat simulasi dan aplikasi diklat; 3) lintas medan/kawasan; 4) lapangan terbuka; 5) rute evakuasi dalam kondisi darurat. 6) tempat praktik kelas; 7) tempat olahraga; 8) ruang tamu; 9) tempat ibadah; 10) gedung serbaguna; 11) perpustakaan; 12) laboratorium komputer; 13) kantin; dan 14) poliklinik. 3. Penyiapan Komponen Penyiapan komponen meliputi: a. Medis 1) tenaga medis; 2) peralatan medis; dan 3) obat-obatan. b. Kendaraan 1) kendaraan angkut personil; 2) ambulan; 3) kendaraan operasional pengelola diklat; 4) rescue truck; dan 5) rescue car. c. Alat Tulis Kantor (ATK) ATK merupakan alat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Dasar Basarnas. d. Perlengkapan 1) Peserta a) Pakaian Dinas Lapangan (PDL); b) pakaian olah raga; c) pakaian renang; d) sarung tangan; e) kacamata keselamatan; f) carrier; g) matras; h) veldples; i) sepatu olah raga; j) sepatu coral; k) brevet; l) raincoat; m) sleeping bag; n) headlamp; o) helm; dan p) masker. 2) Instruktur a) celana lapangan; b) kaos lapangan instruktur; c) topi instruktur; d) ikat pinggang; e) kaos kaki; f) pakaian olah raga; g) pakaian renang; h) sarung tangan; i) kacamata keselamatan; j) tas daypack; k) sepatu olah raga; l) sepatu coral; m) raincoat; dan n) sleeping bag. 3) Tenaga diklat lainnya: a) kaos; dan b) topi. e. Akomodasi 1) barak; dan 2) tenda. f. Konsumsi 1) makanan siap saji; dan 2) natura (bahan makanan mentah untuk siap dimasak). g. Peralatan Komunikasi 1) handy talky; 2) telepon seluler; 3) dispatcher system; dan 4) pengeras suara. h. Dokumentasi 1) foto kegiatan; dan 2) video kegiatan. i. Publikasi Publikasi merupakan upaya penyampaian kegiatan diklat kepada masyarakat melalui website, buletin, media elektronik, media cetak, dan media online. 4. Penyusunan Dokumen Administrasi a. Rencana Garis Besar Penyelenggaraan Diklat; 1) dasar penyelenggaraan; 2) waktu pelaksanaan; 3) lokasi kegiatan; 4) peserta; 5) tenaga kediklatan; 6) akomodasi dan konsumsi; 7) fasilitas kediklatan; 8) dukungan kesehatan; 9) dukungan transportasi; 10) dukungan perlengkapan; 11) dukungan alat bantu instruksi; 12) dokumentasi dan publikasi; 13) petunjuk pelaksanaan; dan 14) lampiran terdiri atas: a) keputusan kepanitiaan; b) surat perintah penugasan; c) diagram jaring komunikasi; d) peta latihan; dan e) petunjuk keamanan dan keselamatan. b. Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat Basarnas c. Pemanggilan Peserta Diklat Dasar Pemanggilan Peserta Diklat Dasar dilakukan oleh pimpinan lembaga Diklat Basarnas kepada unit kerja melalui surat pemanggilan. d. Permohonan perijinan area latihan Permohonan perijinan area Diklat Dasar dimaksudkan untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kelayakan fasilitas Diklat yang akan digunakan. e. Penyusunan kebutuhan bahan dan perlengkapan Diklat Penyusunan kebutuhan bahan dan perlengkapan Diklat dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya bahan ajar dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam Diklat. f. Penyusunan tata tertib Penyusunan tata tertib dimaksudkan untuk memberikan panduan, larangan, dan kewajiban dalam Diklat. g. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan Penyiapan pertanggungjawaban keuangan merupakan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Diklat oleh lembaga Diklat Basarnas. h. Surat perintah penugasan Tenaga Kediklatan Surat penugasan tenaga kediklatan diberikan kepada: 1) instruktur; 2) petugas medis; 3) petugas komunikasi; 4) penyiap sarana diklat; dan 5) pengemudi. i. Administrasi Diklat. Administrasi Diklat sebagai dokumen administrasi yang diperlukan dan disiapkan yaitu: 1) daftar hadir peserta; 2) daftar hadir instruktur; 3) tanda terima perlengkapan peserta; 4) tata tertib pendidikan dan pelatihan; 5) blanko sertifikat; 6) formulir evaluasi dan penilaian; 7) biodata peserta; 8) dokumentasi; dan 9) buku panduan. D. Bobot Kelulusan dan Klasifikasi Kelulusan Peserta 1. Bobot Kelulusan terdiri atas: a. Sikap mental dan kesamaptaan 40% b. Pengetahuan 35% c. Keterampilan 25% d. Kehadiran 95% 2. Klasifikasi a. sangat memuaskan (skor 90,0 – 100); b. memuaskan (skor 80,0 – 89,9); c. cukup memuaskan (skor 70,0 – 79,9); dan d. tidak lulus (skor kurang dari 70,0).

Peraturan Badan Nomor pk-8 Tahun 2016 tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BADAN SAR NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB VIII

Article 29

BAB IX

Article 30

BAB X

Article 31

Article 32

BAB XI

Article 33

Article 34