Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini, yang dimaksud dengan:
1. Pakta Integritas adalah berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Integritas adalah prinsip perilaku yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
3. Pemantau Independen Pakta Integritas adalah lembaga independent yang berasal dari masyarakat yang dikenal luas dan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penerapan Pakta Integritas.
4. Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh penjabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum.
5. Program Aksi adalah serangkaian kegiatan yang terencana/ dirancang dalam rangka mengaktualisasikan penerapan Pakta Integritas, sehingga terciptanya Good Governance dan Clean Government.
6. Badan SAR Nasional untuk selanjutnya disebut Basarnas adalah kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2014 KEPALA BADAN SAR NASIONAL, MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 14 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMO PK. 09 TAHUN 2014 TENTANG PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
1. PERSYARATAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS Persyaratan penandatanganan dokumen Pakta Integritas berisi beberapa komitmen yang meliputi:
a. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
b. tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah,tiket pesawat, sewa kamar hotel, voucher, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
d. menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam pakta integritas;
f. melindungi saksi atau pelapor pelanggaran pakta integritas;
g. melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan pakta integritas;
h. melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten;
i. bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas.
2. PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BASARNAS MELIPUTI:
a. Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
1) Tujuan kebijakan meliputi:
a) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
b) menjadikan Basarnas sebagai Island of Integrity dan panutan (role model) pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan instansi pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2) Sasaran kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemberian kontribusi aktif dalam rangka pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) INDONESIA 5,0 pada tahun 2015.
3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dalam pelaksanaan perubahan dalam berbagai sistem secara bertahap antara lain:
a) manajemen kepegawaian;
b) anggaran;
c) pelayanan publik pengadaan barang;
d) jasa;
e) pengawasan.
b. Program aksi pelaksanaaan Pakta Integritas diawali pada 15 aksi strategis, yang meliputi:
1) Sosialisasi Pakta Integritas dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) pada tahap sosialisasi, seluruh pejabat/ karyawan Basarnas diberikan pemahaman mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pakta Integritas;
b) acara penandatanganan DokumenPakta Integritas oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Basarnas, serta oleh para anggota forum pemantau independen;
c) sosialisasi lebih lanjut dilaksanakan melalui media masa baik cetak maupun elektronik;
d) pencetakan dan penyebarluasan atribut Pakta Integritas di tempat strategis di lingkungan Basarnas;
e) pembuatan dan pengoperasian kotak saran Pakta Integritas Basarnas;
f) penyediaan formulir isian bagi para tamu di lingkungan Basarnas yang berisi dukungan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
g) melaksanakan pemilihan pegawai yang berintegritas dan memberikan penghargaan setiap tahun dalam suatu upacara khusus.
2) Penandatanganan Pakta Integritas diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengamanatkan, bahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintahan wajib melaksanakan prinsip-prinsip keuangan negara yang berbasis kinerja.
3) Pelaksanaan anggaran keuangan negara yang berbasis kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran dari aspek administrasi keuangan, substansi kegiatan yang dikelola, serta aspek lainnya yang terkait, maka dilakukan penandatanganan DokumenPakta Integritas Pengelolaan Anggaran, dengan mekanisme sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. Pejabat Eselon I melakukan penunjukan kepada pejabat struktural Eselon II dibawahnya sebagai penanggung jawab dan pengelola anggaran tahun berjalan dilengkapi dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran yang dikelolanya masing- masing.
b. Para penanggung jawab dan pengelola anggaran yang telah ditunjuk, selanjutnya membuat pernyataan pelaksanaan anggaran yang berisi:
(1) Pernyataan untuk mengelola kegiatan dan anggaran tertentu yang terdapat dalam DIPA Basarnas sesuai dengan pagu dan Program yang bersangkutan;
(2) Kesediaan untuk mempertanggungjawabkan anggaran, pengawasan internal atas setiap penyimpangan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya;
(3) Kesediaan untuk dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat penyimpangan atau kerugian negara.
4) Peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan penerapan system manajemen berbasis kinerja yang antara lain dapat dilakukan melalui:
a) Penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang benar;
b) Pembagian beban kerja yang adil dan proporsional, sehingga semua pekerjaan dibagi habis kepada seluruh pejabat dan pelaksana;
c) Sistem penilaian dan evaluasi pekerjaan yang obyektif;
d) Pemberian insentif yang proporsional bagi pejabat pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang melebihi jam kerja yang ditetapkan.
5) Disiplin pegawai dalam rangka mencapai komitmen pegawai yang memiliki Integritas tinggi, maka diperlukan penegakan disiplin pegawai yang dilakukan melalui berbagai upaya meliputi:
a) Disiplin Kehadiran:
(1) Biro Hukum dan Kepegawaian setiap akhir bulan mencatat, mendata dan membuat rekap tingkat kehadiran pejabat/pegawai Basarnas pada setiap unit kerja, kemudian dikirimkan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektorat, sistem penerapan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 222/MPAN/8/2001 tanggal 21 Agustus 2001 yang intinya jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Hari Senin-Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WIB Hari Jum'at : Jam 07.30 - 16.30 WIB
(2) Inspektorat kemudian membuat surat kepada pimpinan unit kerja mengenai kondisi tingkat kehadiran setiap pejabat/pegawai pegawai di lingkungan kerjanya masing- masing untuk mendapatkan perhatian;
(3) Para pimpinan unit kerja melakukan pembinaan terhadap pejabat/pegawai negeri di lingkungan kerjanya masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil pembinaan disampaikan kepada Kepala Badan SAR Nasional;
(4) Pada tahap berikutnya kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja diberikan sanksi berupa pengurangan/pemotongan tunjangan khusus.
b) Administrasi Kepegawaian perlu merapikan data base pegawai menyangkut kuantitas dan kualitas data yang setiap 6 bulan sekali diadakan validasi oleh seluruh Eselon I Basarnas.
6) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan Proses pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
a) Pelaksanaan Operasi SAR;
b) Pelatihan Potensi SAR;
c) Pemberian informasi dan data yang berkaitan dengan kinerja Badan SAR Nasional.
7) Anti Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dalam berbagai bentuk sosialisasi, poster, leaflet dirancang untuk membudidayakan butir Pakta Integritas ini.
a) merumuskan mekanisme penerimaan tamu untuk memastikan bahwa tamu dapat diterima baik.
b) tamu dari LSM dan "wartawan" agar dapat diterima Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS).
c) Basarnas mengeluarkan formulir isian kepada tamu yang berurusan dalam bentuk pernyataan dukungan untuk tidak menerima dan/atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang bersifat koruptif dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
8) Kesederhanaan gerakan pola hidup sederhana pernah dilaksanakan pada era tahun 1980-an, PRESIDEN Republik INDONESIA mengingatkan kembali pentingnya gerakan pola hidup sederhana dan menginstruksikan para pimpinan instansi untuk revitalisasi gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, misalnya melalui www.djpp.kemenkumham.go.id
penyusunan program penghematan, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan.
9) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h kewajiban para pimpinan instansi harus mendorong seluruh pejabat di lingkungannya, melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Surat Edaran Meneg PAN Nomor SE/03/M.PAN/1/2005.
a) Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK yaitu:
(1) Para Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan;
(2) Semua kepala kantor di lingkungan Basarnas;
(3) Auditor;
(4) Pejabat/Kepala unit Pelayanan Masyarakat;
(5) Pejabat Pembuat Komitmen;
10) Pengadaan barang dan jasa berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I merupakan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah adalah salah satu peluang terjadinya KKN, untuk menghasilkan pengadaan berang/jasa yang sesuai dengan ketentuan, maka ditentukan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Syarat penunjukan panitia pengadaan barang/jasa antara lain:
(1) memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
(2) memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
(3) memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
(4) memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan;
(5) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai penitia/pejabat pengadaan;
(6) memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
b) Prosedur Pengadaan barang/jasa agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan bebas KKN, maka pejabat/karyawan Basarnas harus:
(1) Tidak ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk mengatur peserta pengadaan barang/jasa yang menguntungkan dirinya.
(2) Melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui tahapan yang benar.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Menggunakan perangkat terknologi informasi melalui website Basarnas www.basarnas.go.id dalam pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi terjadinya niat dan kesempatan melakukan KKN.
11) Penerapan teknologi informasi dapat melalui proses manajemen sehingga terwujud adanya trasparansi, obyektivitas dan percepatan arus informasi.
12) Penerapan Reward and Punishment untuk mencapai kinerja PNS Badan SAR Nasional bagi pegawai yang berprestasi dan memiliki integritas tinggi dan memberikan sanksi pembinaan terhadap pegawai yang kurang disiplin, yang menunjukkan prestasi dan dedikasi serta dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya dapat diberikan Tanda Kehormatan/penghargaan, dapat berupa Dokumenmaupun bentuk lain sesuai peraturan dan prestasi yang diperoleh.
13) Penetapan wilayah bebas Korupsi merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang bebas dari tindakan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dapat diterapkan di Kantor Pusat maupun Kantor SAR di daerah.
14) Dukungan terhadap upaya penindakan korupsi diberikan dalam bentuk pemberian informasi yang diperlukan serta pemberian ijin pemeriksaaan terhadap pelaku korupsi, agar efektif, pemberian informasi dan ijin pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu dengan tetap menghargai asas praduga tak bersalah, disamping itu pimpinan juga memberikan perlindungan terhadap saksi atas pelapor terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15) Pengawasan kegiatan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku, tujuan pengawasan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan, bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan obyek pengawasan, dan agar pelaksanaan pengawasan mencapai tujuannya, maka perlu dilaksanakanbeberapa hal sebagai berikut:
a) pengawasan harus dilaksanakan secara professional, artinya auditor harus mempunyai kemampuan memadai untuk melaksanakan audit;
b) pengawasan harus direncanakan secara memadai, artinya pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan strategis;
c) Auditor harus manaati kode etik dan norma pengawasan;
d) Pengawasan harus dilaksankan secara independent;
e) Auditor harus melaporkan seluruh temuan yang menyangkut kerugian Negara dan temuan yang terkait dengan pidana sesuai prosedur yang berlaku;
f) Auditor dalam membuat rekomendasi harus konstruktif dan dapat ditindaklanjuti.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Para Auditor akan menandatangani DokumenPakta Intregitas Auditor untuk dapat melaksanakan pengawasan secara khusus yang berisi komitmen guna melaksanakan hal-hal tersebut diatas, dan pembinaan kepada para auditor serta pengembangan sistem reward and punishment secara tegas.
16) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Basarnas, Pemantauann dan Evaluasi dilaksankan secara internal maupun eksternal dengan memperhatikan kode etik dan pedoman operasional yang telah ditetapkan.
c. Organisasi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c implementasinya sebagai berikut:
1) Koordinator : Sekretaris Utama 2) Monitoring & Evaluasi : Inspektur 3) Koordinator Unit Eselon I : Masing-masing Pejabat Eselon I yang bersangkutan 4) Penanggung jawab agenda aksi :
Aksi-1 : Masing-masing Eselon-I Aksi-2 : Masing-masing Eselon-I Aksi-3 : Masing-masing Eselon-I Aksi-4 : Masing-masing Eselon-I Aksi-5 : Sekretaris Utama Aksi-6 : Sekretaris Utama Aksi-7 : Masing-masing Eselon-I Aksi-8 : Masing-masing Eselon-I Aksi-9 : Masing-masing Eselon-I Aksi-10 : Sekretaris Utama Aksi-11 : Sekretaris Utama Aksi-12 : Masing-masing Eselon-I Aksi-13 : Masing-masing Eselon-I Aksi-14 : Inspektur Aksi-15 : Inspektur www.djpp.kemenkumham.go.id
3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS.
a. Pemantauan dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dilaksanakan oleh satuan pengawas intern, yaitu Inspektorat sekaligus selaku pelaksana monitoring pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun
2004. Fungsi ini dijalankan antara lain melalui penyebaran dan asistensi pengisian formulir pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 kepada satuan kerja, mengevaluasi laporan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 serta mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
b. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Forum Pemantau Independen dengan anggota unsur-unsur masyarakat yang anggotanya dikenal luas serta memiliki integritas.
Untuk sementara ini aksi monitoring dan evaluasi lebih memantapkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara internal, dan selanjutnya baru MENETAPKAN monitoring dan evaluasi secara eksternal.
Dalam pelaksanaanya forum pemantau independent berkewajiban mematahui kode etik dan pedoman operasional Monitoring dan Evaluasi.
c. Angota Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri dari wakil masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Basarnas.
d. Kode Etik Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tim pemantau Internal maupun Eksternal berkewajiban mematuhi kode etik dan pedoman pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
1) Kode etik antara lain:
a) bertekat membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
b) menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
c) berorientasi kepada solusi;
d) tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal;
e) tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2) Pedoman operasional antara lain:
a) benturan kepentingan (conflict of interest):
(1) tidak berkolusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
(2) menghindari diri dari tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pribadi.
(3) menghindari diri dari keadaan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b) keterbukaan akses informasi/dokumen merupakan cara mendapatkan akses untuk memperoleh segala informasi/dokumen yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas operasional;
3) Kerahasiaan informasi dan dokumen;
4) Mekanisme dan hubungan kerja meliputi:
a) Forum menerima pemberitahuan secara tertulis dari unsur- unsur pelaksana pakta integritas tentang jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan;
b) Forum dapat meminta klarifikasi/penjelasan dalam pelaksanaan tugasnya;
c) Forum melaporkan temuan kepada pejabat yang kompeten secara lisan dan tertulis.
KEPALA BADAN SAR NASIONAL, MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id