PERBAN

Peraturan Badan Nomor pk-06 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

PERBAN Nomor pk-06 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN (TPSKJ)

Article 7

Correction

(1) Untuk kelancaran penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dilingkungan Basarnas dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ); www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembentukan dan tugas tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.

Article 8

Correction

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu Kepala Biro atau Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian/ketatalaksanaan; (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu Kepala Bagian atau Pejabat Eselon III yang membidangi ketatalaksanaan; dan (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Pegawai yang telah dibekali pelatihan penyusunan standar kompetensi; dan b. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada unit kerja yang menangani ketatalaksanaan dan pejabat struktural dan/atau fungsional dari masing-masing unit kerja yang akan disusun standar kompetensinya. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang.

Article 9

(1) Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan c. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan; c. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; d. menyusun dokumen standar kompetensi manajerial dan teknis; dan e. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Article 10

Correction

Proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: a. Pengumpulan data; b. Pengisian dokumen standar kompetensi manajerial; c. Pengisian dokumen standar kompetensi teknis; d. Penyusunan standar kompetensi jabatan; e. Validasi kompetensi jabatan; f. Penentuan standar kompetensi jabatan; g. Penetapan hasil; dan h. Evaluasi.

Article 11

Correction

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Struktur organisasi dan tata kerja; b. Visi dan misi organisasi; c. Ikhtisar jabatan dan uraian tugas; dan d. Peta jabatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 12

(1) Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat nama jabatan yang akan dirumuskan standar kompetensi jabatannya, yang terdiri atas: a. Nama jabatan; dan b. Tugas pokok dan fungsi. (2) Visi dan misi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperlukan sebagai landasan untuk mengkonfirmasi jenis kompetensi jabatan yang diperlukan. (3) Ikhtisar jabatan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diperlukan sebagai informasi yang lebih spesifik untuk menentukan jenis kompetensi dan tingkatan dari setiap jabatan dalam unit organisasi. (4) Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diperlukan untuk mengetahui jumlah nomenklatur jabatan dari setiap pemangku jabatan yang akan disusun standar kompetensi jabatannya.

Article 13

(1) Pengisian dokumen standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas : a. Formulir 1 Pengisian Data Jabatan; b. Formulir 2 Identifikasi Kompetensi Manajerial; c. Formulir 3 Daftar Sementara Kompetensi Manajerial; d. Formulir 4 Kompetensi Tambahan; e. Formulir 5 Penentuan Kategori Kompetensi; dan f. Formulir 6 Standar Kompetensi Manajerial (2) Pengisian dokumen standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b disusun dengan berpedoman pada kamus kompetensi manajerial sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini; (3) Pengisian dokumen standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Article 14

(1) Pengisian dokumen standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas : a. Bagan pemetaan fungsi organisasi Standar Kompetensi Teknis; b. Formulir 1 Inventarisasi Fungsi Organisasi; c. Formulir 2 Identifikasi Unit Kompetensi; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Formulir 3 Daftar Unit Kompetensi; e. Formulir 4 Unit Kompetensi; dan f. Formulir 5 Kualifikasi Kompetensi Teknis (2) Dokumen standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disusun berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Article 15

(1) Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan memasukkan hasil akhir dokumen standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis. (2) Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Article 16

(1) Validasi kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berupa konfirmasi kompetensi kepada pihak-pihak terkait yaitu atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk; (2) Konfirmasi keabsahan kompetensi jabatan dilakukan kepada atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian/ketatalaksanaan. (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tujuan memperoleh tanggapan mengenai kesesuaian kompetensi yang telah dirumuskan dalam Daftar Sementara Kompetensi Manajerial dengan jabatan atau pekerjaan yang akan ditetapkan kompetensinya; (4) Dalam hal masih terdapat kompetensi lain yang perlu ditambahkan pada masing-masing jabatan, selanjutnya perlu dijelaskan alasan penambahan kompetensi yang dimaksud kepada Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ); (5) Kompetensi yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam lampiran II Peraturan ini pada Formulir 4 Kompetensi Tambahan untuk selanjutnya dituangkan dalam Formulir 5 Penentuan Kategori Kompetensi dari dokumen Standar Kompetensi Manajerial yang bersangkutan. (6) Dalam hal Kompetensi Manajerial akan ditetapkan, perlu penentuan kategori kompetensi dengan melakukan konfirmasi kepada atasan pemegang jabatan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian/ketatalaksanaan. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Kategori kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas: a. Mutlak; b. Penting; dan c. Perlu. (8) Tahap validasi ini dilakukan sampai dengan daftar kompetensi manajerial yang telah dibuat dianggap telah memadai untuk suatu jabatan tersebut. (9) Dalam hal penentuan kategori kompetensi masih melebihi standar yang telah ditentukan, kategori kompetensi "Perlu" sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dimungkinkan untuk ditiadakan.

Article 17

(1) Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a merupakan kompetensi yang harus ada, apabila ketiadaan kompetensi ini akan menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif dan ketiadaan kompetensi ini tidak dapat diganti oleh kompetensi lain. (2) Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf b merupakan ketiadaan kompetensi ini tidak menyebabkan pelaksanaan tugas tidak efektif karena dapat diganti/diwakili oleh kompetensi lain. (3) Perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf c merupakan kompetensi yang tidak harus ada dalam jabatan tertentu karena tanpa kompetensi ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Article 18

(1) Penentuan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (2) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan Standar Kompetensi Jabatan, selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan eselon, jenjang jabatan dan jenis jabatannya.

Article 19

(1) Penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh Kepala Badan SAR Nasional. (2) Penetapan hasil Standar Kompetensi Jabatan tersebut diikuti dengan pelaksanaan sosialisasi, penggandaan dan pendistribusian ke seluruh unit kerja Basarnas.

Article 20

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan apabila terjadi perubahan organisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (TPSKJ) setelah dilakukan analisis.

Article 21

Standar Kompetensi Jabatan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan yang bersifat teknis maupun strategis.

Article 22

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor pk-06 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24