PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 3 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra. 2. Nota Kesepahaman adalah dokumen yang memuat saling pengertian antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra mengenai Kerja Sama sebelum perjanjian teknis dibuat yang mengikat bagi para pihak dan tidak memuat ketentuan yang menimbulkan akibat hukum. 3. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen yang memuat perjanjian antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra yang mengatur mengenai hubungan kerja sama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mitra dan memuat ketentuan yang menimbulkan akibat hukum. 4. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 7. Biro Hukum dan Kerja Sama adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi, dan pengelolaan administrasi Kerja Sama. 8. Mitra Kerja yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak di luar Badan yang akan atau telah menandatangani naskah Kerja Sama. 9. Surat Kuasa yang selanjutnya disebut Full Powers adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri Luar Negeri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik INDONESIA untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional. 10. Pemrakarsa adalah unit kerja pimpinan tinggi madya dan unit pelaksana teknis yang mengajukan usul penyusunan Kerja Sama dengan Mitra.

BAB III

PELAKSANA KERJA SAMA

Article 8

Correction

(1) Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh: a. Kepala Badan; dan b. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Selain Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kerja Sama Utama dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Article 9

Correction

(1) Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh: a. Kepala Badan; dan b. Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Selain Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kerja Sama Teknis dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Article 10

(1) Kerja Sama utama dan Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaksanakan dengan Mitra. (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; b. organisasi/ komunitas masyarakat/lembaga nonpemerintah/badan usaha; c. pemerintah daerah; d. lembaga pendidikan; dan/atau e. individu.

Article 11

(1) Organisasi/komunitas masyarakat/Lembaga nonpemerintah/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b minimal harus memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. bukan merupakan partai politik; c. bukan merupakan organisasi terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. memiliki sumber anggaran yang sah. (2) Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e minimal harus memenuhi kriteria: a. memiliki kemampuan di bidang pencarian dan pertolongan; dan/atau b. memiliki sumber daya di bidang pencarian dan pertolongan.

Article 12

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan Mitra. (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. lembaga pemerintah negara asing; dan b. organisasi internasional. (3) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pemrakarsa di lingkungan Badan.

Article 13

(1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab unit kerja yang membidangi subtansi yang dikerjasamakan. (2) Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dan unit kerja di lingkungan Badan sesuai dengan lingkup naskah Kerja Sama berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

BAB V

Article 30

BAB VI

Article 31

Article 32

Article 33

BAB VII

Article 34

BAB VIII

Article 35

BAB VIII

Article 36