PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Nasional

PERBAN Nomor 9 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan Pemasaran adalah kegiatan memasarkan produk ekonomi kreatif dalam lingkup Badan Ekonomi Kreatif. 2. Produk Ekonomi Kreatif adalah barang dan/atau jasa yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, gagasan original, dan keterampilan individu yang memiliki potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan penambahan lapangan kerja yang berasal dari subsektor ekonomi kreatif. 3. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah warga negara INDONESIA perseorangan, komunitas atau badan hukum selaku pencipta dan/atau pemegang hak kekayaan intelektual atas Produk Ekonomi Kreatif. 4. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 5. Hak Kekayaan Intelektual adalah terdiri dari merek, paten, desain industri, rahasia dagang, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis, serta jenis hak kekayaan intelektual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 7. Deputi Pemasaran adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas merumuskan, MENETAPKAN, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan serta melaksanakan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif nasional di dalam dan luar negeri. 8. Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri adalah unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif, yang mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi dan mengevaluasi program pengembangan kegiatan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Article 2

Correction

(1) Pemasaran dilaksanakan dengan maksud mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kualitas Produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri. (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran yang spesifik, terukur, realistis dan dalam kurun waktu tertentu, untuk: a. meningkatkan citra Produk Ekonomi Kreatif di dalam dan luar negeri; b. meningkatnya nilai kerja sama bisnis pada setiap Subsektor Ekonomi Kreatif; c. meningkatnya nilai investasi pada Subsektor Ekonomi Kreatif; d. meningkatnya transaksi bisnis di dalam dan luar negeri; dan e. meningkatnya nilai ekspor Produk Ekonomi Kreatif.

Article 3

Pemasaran dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: a. memperkenalkan Produk Ekonomi Kreatif sebagai citra bangsa di pasar dalam dan luar negeri; b. meningkatkan jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif dalam hal pemasaran; c. mendorong kualitas Produk Ekonomi Kreatif untuk dapat bersaing di dalam dan luar negeri; d. menciptakan peluang kerja sama dan transaksi bisnis Produk Ekonomi Kreatif di dalam dan luar negeri; dan e. mengukur daya saing Produk Ekonomi Kreatif.

Article 4

Pemasaran yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri secara terkoordinasi dan terpadu dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan tidak diskriminatif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

(1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara: a. penyelenggaraan pameran; b. penyelenggaraan pertunjukan; c. penyelenggaraan temu bisnis; d. pemasangan media promosi; dan/atau e. pengadaan ruang pamer. (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi media luar ruang, media tatap muka, media cetak, media penyiaran, dan media digital.

Article 6

Ruang lingkup pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. koordinasi dan kewenangan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; d. laporan; dan e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PERENCANAAN

Article 10

Correction

(1) Kegiatan Pemasaran di dalam dan luar negeri direncanakan dan dianggarkan sebelum tahun anggaran berjalan. (2) Kegiatan Pemasaran di dalam dan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan: a. ketersediaan anggaran; b. tercapainya sasaran prioritas nasional dan/atau prioritas Badan Ekonomi Kreatif; dan c. tercapainya indikator kinerja Deputi Pemasaran. (3) Kegiatan Pemasaran diluar perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar Keputusan Deputi Pemasaran.

Article 11

Dalam perencanaan Kegiatan Pemasaran di dalam dan di luar negeri, KPA memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada program prioritas Badan Ekonomi Kreatif.

Article 12

Penentuan kegiatan dan lokasi yang dipilih sebagai tempat Kegiatan Pemasaran di dalam dan luar negeri ditentukan berdasarkan: a. arahan dan/atau keputusan Kepala Badan; b. arahan dan/atau keputusan Deputi Pemasaran; atau c. keputusan penilaian SATU PINTU.

Article 13

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui kegiatan pendukungan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri dengan kriteria sebagai berikut: a. memiliki ciri khas daerah yang disepakati pemerintah daerah dan/atau organisasi profesi; b. meningkatkan keterampilan, wawasan dan pengetahuan pemasaran Produk Ekonomi Kreatif nasional; dan c. dapat meningkatkan branding, promosi dan publikasi Produk Ekonomi Kreatif.

Article 14

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan kegiatan pendukungan dari Deputi Pemasaran dapat menerima pendukungan dari pihak lain. (2) Pendukungan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan apabila pendukungan tersebut berbeda dengan yang diberikan oleh Deputi Pemasaran.

Article 15

Pendukungan yang diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berupa sarana, prasarana, rekomendasi dan korespondensi.

Article 16

Pelaku Ekonomi Kreatif yang di dukung oleh Deputi Pemasaran wajib melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: a. profil Pelaku Ekonomi Kreatif; b. proposal Kegiatan dengan target yang terukur; c. KAK (Kerangka Acuan Kerja Kegiatan); dan d. RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

Article 17

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang terpilih wajib menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 25

Correction

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017 KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd. TRIAWAN MUNAF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PEMASARAN PRODUK EKONOMI KREATIF NASIONAL SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Alamat : Nomor Telepon : Instansi/Asosiasi/Perusahaan : Jabatan : bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan ini sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan pemasaran di dalam dan di luar negeri yang dilakukan oleh Deputi Pemasaran, dan akan mentaati kewajiban untuk: 1. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh Badan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyelenggaraan Keuangan Negara. 2. Menyiapkan Laporan, yang terdiri dari: a. Laporan penyelenggaraan kegiatan, yang disampaikan kepada Badan Ekonomi Kreatif paling lambat lima (5) hari setelah kegiatan selesai. b. Laporan bulanan yang disampaikan secara online melalui situs Badan Ekonomi Kreatif selama satu (1) tahun setelah kegiatan dilaksanakan. Apabila saya dalam melaksanakan kewajiban yang diatas tidak memunuhi ketentuan sebagaimana hal diatas maka saya bersedia untuk menjadi bahan pertimbangan dan penilai terhadap pendukungan selanjutnya. Dengan menandatangani Surat Pernyataan ini, saya bertanggung jawab atas data yang diisi, serta bersedia menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Jakarta, 2017 Materai Rp 6.000,- ( Nama Jelas ) Tembusan: Deputi Pemasaran KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB VIII

Article 25