Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TRIAWAN MUNAF
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
A. FUNGSI FASILITATIF
HM. HUBUNGAN MASYARAKAT (Komunikasi Publik) 01 Penerangan dan Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerangan kepada masyarakat melalui kegiatan: wawancara, wartawan, konferensi pers/press realese, media masa (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa dan media sosial, termasuk layanan informasi publik.
02 Dengar pendapat/hearing DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ hearing dengan DPR.
03 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, jaringan informasi dan dokumentasi.
04 Hubungan Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan media massa (Televisi, Radio, Surat Kabar).
05 Bakohumas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bakohumas) baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.
06 Dokumentasi dan Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan bulletin/majalah /jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran.
07 Ucapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa dan ucapan permohonan maaf.
08 Pengelolaan Website Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan website.
HK. HUKUM 01 Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan program legislasi nasional.
02 Program Regulasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan program regulasi Badan Ekonomi Kreatif.
03 Produk Hukum
03.01 Produk Hukum yang bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur diantaranya Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Operasional Standar, Surat Edaran mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.
03.02 Produk Hukum yang bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), sejak perencanaan penyusunan naskah hingga penandatanganan.
04 Perjanjian
04.01 Kerjasama Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
04.02 Kerjasama Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama diantaranya: traktat, letter of intent, konvensi, perjanjian multilateral/regional.
05 Advokasi Hukum
05.01 Advokasi Hukum Kasus Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang ekonomi kreatif.
05.02 Advokasi Hukum Kasus Pidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang ekonomi kreatif.
05.03 Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara (TUN) di bidang ekonomi kreatif.
06 Telaah Hukum
06.01 Telaah Hukum Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Badan Ekonomi Kreatif.
06.02 Telaah Hukum Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Badan Ekonomi Kreatif.
06.03 Telaah Perjanjian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerjasama.
06.04 Telaah Akta Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara.
06.05 Pertimbangan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian Pertimbangan Hukum yang diminta oleh masyarakat.
07 Sosialisasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
08 Dokumentasi dan Publikasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan penyebaran informasi hukum.
KP. KEPEGAWAIAN 01 Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi.
01.01 Pegawai Negeri Sipil
01.02 Non Pegawai Negeri Sipil/P3K 02 Pengadaan Pegawai
02.01 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.
02.02 Pengangkatan CPNS dan PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
02.03 Prajabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.
02.04 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja.
03 Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
03.01 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.
03.02 Pengangkatan P3K Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan P3K, pengangkatan P3K mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan.
03.03 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan P3K di unit-unit kerja.
04 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan
04.01 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS.
04.02 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS.
04.03 Ujian Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk promosi jabatan.
05 Mutasi
05.01 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan pegawai.
05.02 Kenaikan Gaji Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai.
05.03 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
05.04 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
05.05 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
05.06 Rotasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
05.07 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan.
06 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
06.01 Pengangkatan Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan.
06.02 Pemberhentian Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional.
07 Pendelegasian Wewenang
07.01 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
07.02 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh) dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
08 Pendidikan Pegawai
08.01 Program Diploma Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
08.02 Program Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
08.03 Program Pasca Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
08.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, administrator dan pengawas.
08.05 Kursus/Diklat Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
08.06 Kursus/ Diklat Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat teknis baik di dalam negeri maupun di luar negeri mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi.
09 Administrasi Pegawai
09.01 Data/keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
09.02 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
09.03 Karis/Karsu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
09.04 Kartu Taspen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
09.05 Kartu Jaminan/Asuransi Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Jaminan/Asuransi Kesehatan.
09.06 Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai Badan Ekonomi Kreatif.
10 Pembinaan Pegawai
10.01 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
10.02 SKP (Satuan Kinerja Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
10.03 Pembinaan Mental Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai diantaranya ceramah keagamaan, outbound, dll.
10.04 Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/penurunan pangkat/golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai CPNS, PNS, dan P3K.
11 Pembinaan Jabatan Fungsional
11.01 Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
11.02 Jabatan Fungsional Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional umum, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan pemberian tunjangan jabatan.
11.03 Jabatan Fungsional Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan.
12 Kesejahteraan Pegawai
12.01 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan pegawai dan general check up pegawai.
12.02 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.
12.03 Rekreasi / Kesenian / Olah Raga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian dan olah raga.
12.04 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.
12.05 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Badan Ekonomi Kreatif.
13 Pemberhentian Pegawai
13.01 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.
13.02 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.
14 Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai Naskah–naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai.
15 Berkas Perseorangan Pegawai (Personal File) Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai (personal file) mulai dari lamaran kerja sampai dengan pensiun.
16 Organisasi Non Kedinasan
16.01 KORPRI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Badan Ekonomi Kreatif.
16.02 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Badan Ekonomi Kreatif.
16.03 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Badan Ekonomi Kreatif.
16.04 Lain-lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.
17 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang ekonomi kreatif.
OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 01 Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi dan perumusan organisasi.
02 Uraian Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum.
03 Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan dan beban kerja.
04 Mekanisme Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi.
05 Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan
antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional.
PR. PERENCANAAN 01 Usulan Perencanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
02 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
02.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
02.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
03 Rencana Kerja Tahunan
03.01 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.
03.02 Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dengan Menteri PAN dan RB.
04 Penyusunan Rencana Anggaran
04.01 Penyusunan Rencana Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Badan Ekonomi Kreatif seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP, Standar Biaya Khusus/SBK), ADIK (Aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja), KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah).
04.02 Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi /perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO.
05 Laporan
05.01 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Badan Ekonomi Kreatif.
05.02 Laporan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti:
Pidato PRESIDEN, rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
05.03 Progress Report Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
05.04 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.
05.05 Evaluasi Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.
05.06 Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis, aplikasi e-Monev, dll.
05.07 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk reviunya.
KU. KEUANGAN 01 Pelaksanaan Anggaran
01.01 DIPA/POK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/POK.
01.02 RAB Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Belanja.
01.03 Penggajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.
01.04 Pengeluaran Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP- GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Juklak/mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.
02 Pengelolaan Perbendaharaan
02.01 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.
02.02 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat Keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.
02.03 Kartu Pengawasan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.
02.04 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
02.05 Penerimaan Non Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.
02.06 Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
02.07 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
02.08 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
02.09 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
03 Perhitungan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa:
Laporan Keuangan, LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
04 Ketatausahaan Keuangan
04.01 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.
04.02 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran).
04.03 Permohonan Pinjaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
04.04 Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.
TU. KETATAUSAHAAN 01 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/ barang cetakan.
01.01 Pengurusan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk.
01.02 Pengurusan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.
02 Penggandaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
03 Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
03.01 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib arsip, penilaian arsiparis berprestasi dan bimbingan teknis.
03.02 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi tata naskah dinas, pola klasifikasi arsip, JRA, klasifikasi keamanan dan akses arsip, juklak, juknis kearsipan lainnya.
03.03 Pemindahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip.
03.04 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip.
03.05 Penyerahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip.
04 Rapat/Rakor/Rakernis Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi maupun rapat kerja teknis internal Badan Ekonomi Kreatif, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya.
05 Keprotokolan
05.01 Upacara/Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.
05.02 Kunjungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.
05.03 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan.
PL. PERLENGKAPAN 01 Analisa Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.
02 Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.
03 Daftar Perkenalan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Badan Ekonomi Kreatif.
04 Pengadaan
04.01 Pengadaan Swakelola Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Swakelola pengadaan barang dan jasa.
04.02 Pengadaan Melalui Penyedia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia.
04.03 Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
04.04 Kendaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
04.05 Instalasi/Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.
05 Penyimpanan/Pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari gudang.
06 Distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan distribusi barang untuk kepentingan intern maupun ekstern.
07 Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.
08 Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) dan hibah di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif., termasuk Buku Inventaris.
09 Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk Berita Acaranya dan laporan kehilangan barang.
RT. KERUMAHTANGGAAN 01 Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa dan tiket pesawat.
02 Fasilitas
02.01 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas.
02.02 Ruang Rapat/Konsumsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.
02.03 Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).
03 Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Badan Ekonomi Kreatif dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir.
PN. PENGAWASAN 01 Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit pengelolaan keuangan, operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan
tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
02 Reviu Naskah-naskah yang berkaiatan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
03 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.
04 Pengaduan Masyarakat
04.01 Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari internal Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan penyelesaiannya.
04.02 Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan penyelesaiannya.
04.03 Pengawasan Melekat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.
05 Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar lapoaran hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Badan Ekonomi Kreatif semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4 serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
06 Pemantauan/Pendampingan Kegiatan Satker
06.01 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring
pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
06.02 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti;
Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR.
06.03 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Intern dan Ekstern Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan (LHP) BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.
06.04 Penerapan Early Warning System Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.
06.05 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan laporan.
07 Kegiatan Pengawasan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forum Bersama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.
B.
FUNGSI SUBSTANTIF
RE. RISET, EDUKASI DAN PENGEMBANGAN 01 Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan program riset, edukasi dan pengembangan.
02 Riset dan Pengembangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan riset dan pengembangan (berbagai sektor) sejak pengumpulan data, pengolahan, penyusunan instrumen riset, metodologi, analisis, hingga hasil riset.
03 Pencetakan Hasil Riset Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pencetakan hasil riset dan pengembangan (berbagai sektor).
04 Layanan Informasi Hasil Riset Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan informasi hasil riset dan pengembangan (berbagai sektor).
05 Edukasi Ekraf Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi Ekraf (berbagai sektor).
06 Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis riset, edukasi dan pengembangan Ekraf (berbagai sektor).
07 Supervisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi riset, edukasi dan pengembangan Ekraf (berbagai sektor).
08 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pemberian dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan Ekraf.
AP. AKSES PERMODALAN 01 Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan program akses permodalan.
02 Akses Perbankan
02.01 Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses perbankan konvensional.
02.02 Perbankan Syariah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses perbankan syariah.
03 Akses Non Perbankan
03.01 Dana Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses non perbankan.
03.02 Modal Ventura Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akses non perbankan.
04 Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyiapan kebijakan akses permodalan berbagai sektor.
05 Bimbingan Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis akses permodalan sejak persiapan hingga laporan.
06 Supervisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi akses permodalan sejak persiapan hingga laporan.
07 Pembinaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dalam rangka akses permodalan.
08 Komunikasi Akses Permodalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan komunikasi dalam rangka akses permodalan dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
09 Evaluasi dan Laporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan laporan, termasuk monitoring, sejak persiapan, pelaksanaan dan laporan.
IF. INFRASTRUKTUR 01 Fasilitasi Infrastruktur Fisik
01.01 Pengembangan Kota Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan kota kreatif.
01.02 Pengembangan Desa Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan desa kreatif.
01.03 Pengembangan Pusat Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan pusat kreatif.
01.04 Pengembangan Inkubator Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi pengembangan inkubator bisnis.
01.05 Infrastruktur Sub Sektor Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur Sub sektor ekonomi kreatif.
02 Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
02.01 Perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
02.02 Manajemen Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang fasilitasi infrastruktur manajemen pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
PM. PEMASARAN 01 Pengembangan Pasar Segmen Retail Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang pengembangan pasar segmen retail.
01.01 Branding Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan strategi branding dan peningkatan kualitas produk dan jasa kreatif.
01.02 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dalam rangka pengembangan pasar.
01.03 Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dalam rangka pengembangan pasar.
02 Pengembangan Pasar Bisnis Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang pengembangan pasar segmen bisnis dan pemerintah.
02.01 Branding Naskah-naskah yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan strategi branding dan peningkatan kualitas produk dan jasa kreatif.
02.02 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi dalam rangka pengembangan pasar.
02.03 Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi dalam rangka pengembangan pasar.
03 Bimtek Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis pengembangan pasar (berbagai sektor).
04 Supervisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi pengembangan pasar (berbagai sektor).
HR. FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN REGULASI 01 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
01.01 Advokasi HKI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang advokasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
01.02 Pengelolaan HKI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi,
pembinaan dan pemberian dukungan, bidang pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
02 Harmonisasi Regulasi dan Standarisasi
02.01 Harmonisasi Regulasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang harmonisasi regulasi.
02.02 Standarisasi dan Sertifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, bidang standardisasi dan Sertifikasi.
HL. Hubungan Antarlembaga dan Wilayah 01 Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri
01.01 Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Pemerintah di dalam negeri.
01.02 Non-pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Non pemerintah di dalam negeri.
02 Hubungan Antarlembaga Luar Negeri
02.01 Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama, bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga pemerintah di luar negeri.
02.02 Non-pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan, kerjasama bimtek dan supervisi, pembinaan dan pemberian dukungan, komunikasi dan koordinasi bidang Hubungan Antarlembaga Non pemerintah di luar negeri.
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TRIAWAN MUNAF