PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

PERBAN Nomor 17 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Article 10

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara terpadu oleh Inspektorat.

Article 11

Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. pencatatan; b. penelaahan; c. penyaluran; d. tindak lanjut; e. pelaporan; dan f. pengarsipan.

Article 12

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berlaku untuk pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. data pengaduan: 1. nomor dan tanggal agenda; 2. tanggal pengaduan; dan 3. ruang lingkup pengaduan. b. identitas pelapor: 1. nama; 2. alamat; 3. pekerjaan; dan 4. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya. c. identitas terlapor: 1. nama; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. alamat; 4. jabatan; dan/atau 5. asal unit kerja. d. lokasi kasus.

Article 13

Untuk pengaduan masyarakat secara tidak langsung yang disampaikan melalui media sosial di kategorikan sebagai pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan.

Article 14

(1) Penelahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas: a. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan; b. merumuskan inti masalah yang diadukan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan pengaduan; d. menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan; dan e. MENETAPKAN hasil penelahaan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya. (2) Hasil penelahaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan yang memiliki: 1. indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, identitas pelapornya jelas atau tidak jelas serta didukung dengan bukti-bukti dapat direkomendasikan untuk dilakukan; dan 2. substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas jelas, dan dapat direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi. b. Pengaduan Masyarakat tidak berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur oleh satuan unit kerja yang bersangkutan; c. Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis, berupa keinginan Pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut; dan d. Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Badan Ekonomi Kreatif. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unit kerja eselon 2 terkait. (4) Proses Penelaahan Penanganan Pengaduan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Article 15

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan penyampaian Pengaduan Masyarakat kepada Aparatur Pemerintah, satuan unit kerja yang bersangkutan atau instansi lain. (2) Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan yang direkomendasikan untuk dilakukan audit dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang diampaikan kepada Inspektur Badan Ekonomi Kreatif. (3) Pengaduan Masyarakat yang tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada pimpinan satuan unit kerja yang bersangkutan. (4) Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diberiktahukan kepada unit kerja yang bersangkutan. (5) Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, disampaikan kepada instansi lain yang berwenang untuk menangani.

Article 16

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, penelitian, dan pemeriksaan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat yang tidak berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Article 17

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan hasil dari tindak lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang disusun dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematik, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan/atau saran tindak lanjut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan secara periodik setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan unit eselon 2 yang terkait.

Article 18

(1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, merupakan penataan dokumen laporan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat. (2) Penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis masalah, unit kerja Terlapor, dalam waktu pengaduan.