PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

PERBAN Nomor 13 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 17

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, td WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF NAMA UNIT KERJA l ) Nomor Tanggal . Lampiran Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang l . Yth. SESMEN/DEPUTI KEPALA BIRO 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI. di Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Petugas Pengelolaan BMN*) a.n. NIP ………….. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . .) Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah: 1……………………. 2……………………. 2) Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan: a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang; b. Register Penutupan Kas; c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban; d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kepala Unit Kerja 3) *) Coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang. 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF LAMPIRAN II PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Yang bertandatangan di bawah ini Nama : ………………………………………………….. NIP : ………………………………………………….. Pangkat / Golongan : ………………………………………………….. Tempat/Tanggal Lahir : ………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………….. No. & Tgl. SK Pengangkatan . Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungiawab atas kerugian Negara sebesar sebesar Rp yakni kerugian yang disebabkan kerugian sebagaimana tersebut diatas saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di ............................................. 3) dalam jangka waktu . . . . . • hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. Apabila dalam jangka waktu . . . . . . ( . . . . . . . . . .) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengetahui Kepala. . . . . . . . . ...5) Materai (Nama Pegawai) Saksi-saksi : 6) 1. 2. coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian: l) Diisi dengan identitas lengkap penandatanganan. 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara. 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan. 4) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani. 5) Diisi dengan nama Unit Kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja. 6) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pengawas/Pemeriksa Fungsional atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF LAMPIRAN III PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (SPKMKN) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP/NIK : Instansi/Perusahaan : Pekerjaan : Pangkat : Jabatan : Alamat Instansi/Perusahaan : Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp…………… yakni kerugian yang disebabkan…………………………….Terhadap kerugian negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan menyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai/mengangsur paling lama bulan. Apabila dikemudian hari ternyata saya dibebaskan baik sebagian atau seluruhnya dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian Negara, maka saya berhak menerima kembali sebagian/seluruhnya jumlah yang telah saya setorkan sesuai dengan tanggung jawab saya Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF Mengetahui, Kepala Unit Kerja Meterai cukup Tanda tangan, nama, NIP Tanda tangan, nama, NIP LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF DAFTAR KERUGIAN NEGARA TRIWULAN : TAHUN : UNIT KERJA : N o Nama bendahara/ PNS non Bendahara/ Pihak Ketiga No.SKTJM/ SPKMKN/SK Pembebanan Sementara SK Pembebanan TGR Uraian Kasus/Tahun Kejadian Jumlah Kerugian Negara Pemba yaran/ angsur an s.d bulan.. ........ Sisa Kerugian Negara Jenis dan jumlah Barang jaminan Ket Petunjuk Pengisian: 1. Diisi dengan nomor urut; 2. Diisi dengan nama Bendahara/PNS Bukan Bendahara Pihak Ketiga yang mengakibatkan terjadinya kerugiaan negara 3. Diisi dengan Nomor rrgl.SKTJW SPKMKN/SK Pembebanan Sementara TP/SK Pembebaban TGR 4. Diisi dengan Uraian Kas Tahun Kejadian 5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (Rp). 6. Diisi dengan jumlah Pembayaran s.d Bulan ..... (Rp.) 7. Diisi dengan Sisa Kerugian (Rp.) 8. Diisi dengm Jenis dan Jumlah Barang Jaminan (apabila ada) 9). Diisi dengan: • Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas, tunai atau melalui penjualan barang; • Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara TP, misalnya telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan. • Pelaksanaan SK Pembebanan TGR, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang. KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF LAMPIRAN V PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF LAPORAN : PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BULAN : UNIT KERJA : NO NOMOR DAN TANGGAL LHP PENYEBAB KERUGIAN NEGARA KERUGIAN NEGARA BULAN YANG LALU BULAN JUMLAH TL SISA KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Unit Eselon l . No. LHP Tgı. JUMLAH KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF LAPORAN : REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BULAN : UNIT ESELON 1 : NO NOMOR DAN TANGGAL LHP PENYEBAB KERUGIAN NEGARA KERUGIAN NEGARA BULAN YANG LALU BULAN INI JUMLAH TL SISA KET. 2 3 4 5 6 7 8 9 Unit Eselon 1 NO. LHP Tgl. JUMLAH KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd TRIAWAN MUNAF

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB V

Article 5

BAB VI

Article 6

Article 7

BAB VII

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17