PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

PERBAN Nomor 6 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan: 1. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan sementara bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, serta instalasi penyimpanan lestari. 2. Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya. 3. Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. 4. Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas instalasi dan bahan nuklir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang dimilikinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, dan/atau pemanfaatan bahan nuklir dari badan pengawas tenaga nuklir. 6. Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja. 7. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Petugas IBN adalah petugas yang bekerja di instalasi nuklir, yang berkualifikasi sebagai Operator, Supervisor, Teknisi Perawatan, Supervisor Perawatan, Pengurus Inventori Bahan Nuklir, Pengawas Inventori Bahan Nuklir, atau Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir. 8. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan/atau safeguards. 9. Kualifikasi adalah Pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. 10. Rekualifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja. 11. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori dan/atau praktik dalam rangka memenuhi Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. 12. Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja. 13. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi. 14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 15. Sindrom Radiasi Akut adalah kumpulan gejala klinis yang terjadi setelah seluruh tubuh atau hampir seluruh tubuh terpapar radiasi dosis tinggi dalam jangka waktu pendek.

BAB 1

Operator

Article 11

Correction

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator INNR meliputi: a. paling rendah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi; dan b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani PI. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator RND meliputi: a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator RD meliputi: a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.

Article 12

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor INNR meliputi: a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR yang ditandatangani PI. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor RND meliputi: a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan b. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RND yang ditandatangani PI. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor RD meliputi: a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan b. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RD yang ditandatangani PI.

BAB 1

Tim Penguji

Article 17

Correction

(1) Pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus dilakukan oleh Tim Penguji. (2) Tim Penguji ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN. (3) Tim Penguji terdiri atas perwakilan dari BAPETEN dan PI, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi lain yang terkait.

Article 18

Correction

Untuk menjamin obyektivitas, anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diperbolehkan bertindak sebagai pengajar pada Pelatihan. (1) Persyaratan anggota Tim Penguji dari BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus: a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta; b. memiliki pengalaman di bidang keselamatan nuklir yang sesuai dengan bidang yang diuji paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal pengujian memerlukan keahlian tertentu, Persyaratan anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta; b. memiliki pengalaman sesuai bidang Kompetensi paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian.

Article 19

(1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas melakukan: a. penyusunan soal; b. pengujian; dan c. evaluasi hasil ujian. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk: a. menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian; b. menjaga obyektivitas dan netralitas; dan c. bersikap profesional.

Article 20

(1) Dalam melakukan pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Tim Penguji harus mengacu pada materi ujian. (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

BAB V

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN BEKERJA

Article 28

Correction

(1) Kepala BAPETEN menerbitkan Izin Bekerja bagi Pemohon Izin Bekerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus ujian Kualifikasi. (2) Izin Bekerja Petugas IBN berlaku untuk jangka waktu: a. 3 (tiga) tahun untuk Operator INNR, Supervisor INNR, Operator RND, Supervisor RND, Operator RD, Supervisor RD; dan b. 4 (empat) tahun untuk Teknisi Perawatan RND, Supervisor Perawatan RND, Teknisi Perawatan RD, Supervisor Perawatan RD, Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir, Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 29

(1) Petugas IBN hanya dapat bekerja pada 1 (satu) instalasi nuklir dan pada bidang yang sesuai. (2) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari satu instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN. (3) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari 1 (satu) instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi yang baru tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan permohonan Izin Bekerja baru.

Article 30

(1) PI dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN paling lama 4 (empat) bulan sebelum Izin Bekerja Petugas IBN berakhir. (2) Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan: a. formulir permohonan izin yang telah diisi; b. salinan bukti identitas diri Petugas IBN; c. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; d. salinan sertifikat lulus Pelatihan penyegaran; e. salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja; dan f. lulus ujian Rekualifikasi. (3) Pelatihan Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diikuti Petugas IBN paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlaku Izin Bekerja. (4) Pelatihan Penyegaran dilaksanakan oleh lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (5) Ketentuan dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelulusan ujian Rekualifikasi Petugas IBN. (6) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Rekualifikasi, maka Petugas IBN dapat mengikuti ujian ulang Rekualifikasi paling banyak 1 (satu) kali. (7) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Rekualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas IBN harus mengikuti Pelatihan www.djpp.kemenkumham.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ujian Kualifikasi. (8) Ujian Rekualifikasi dilakukan oleh Tim Penguji. (9) Materi Pelatihan Penyegaran dan materi Ujian Rekualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 32

Correction

(1) Kepala BAPETEN menjatuhkan sanksi administratif kepada Petugas IBN dan PI apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin Petugas IBN; dan/atau c. pencabutan izin.

Article 33

Correction

(1) Petugas IBN yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a. (2) PI yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a. (3) Petugas IBN dan/atau PI wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kembali. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau PI dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan. (6) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPETEN melakukan pembekuan pada Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan. (7) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir, Kepala BAPETEN mencabut Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.

Article 34

Kepala BAPETEN dapat langsung membekukan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b apabila Petugas IBN terbukti menerima paparan radiasi dan/atau kontaminasi dosis tunggal 100 mSv atau lebih.

Article 35

Kepala BAPETEN dapat langsung mencabut Izin Bekerja Pasal 32 ayat (2) huruf c apabila Petugas IBN terbukti: a. memalsukan dokumen persyaratan untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16; b. memperoleh paparan radiasi dan/atau kontaminasi setara dengan dosis sindrom radiasi akut; atau c. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Izin Bekerja paling singkat lebih dari 1 (satu) tahun secara terus menerus.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

BAB 4

Article 14

Article 15

BAB 5

Article 15

Article 16

BAB 6

Article 16

BAB IV

Article 27

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 3

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 4

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kedua

Article 27

BAB V

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 30

BAB VI

Article 31