PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut

PERBAN Nomor 5 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada melalui Menteri yang mengoordinasikannya. 2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla dan penanggung jawab penyelenggara fungsi keamanan dan keselamatan laut. 3. Personal Bakamla adalah pegawai di lingkungan Bakamla yang terdiri dari TNI, POLRI dan PNS. 4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan di darat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. 6. Kendaraan Bermotor Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara. 7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan. 8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya. 9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut STNKD adalah STNK khusus yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu, untuk Kendaraan Bermotor Dinas yang digunakan oleh pejabat tertentu dan untuk kegiatan operasional dalam mendukung tugas. 11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla yang selanjutnya disebut TNKBD adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus berbentuk plat, yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Dinas Bakamla, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi berisikan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Bakamla dengan spesifikasi teknis tertentu. 12. Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM adalah lisensi atau izin yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. 13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. 14. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas adalah buku yang berisi antara lain nomor registrasi Kendaraan Bermotor Dinas, data identifikasi, dan pengguna.

BAB II

PENERBITAN STNKD DAN TNKBD

Article 5

Correction

Penerbitan STNKD dan TNKBD meliputi: a. persyaratan; b. identifikasi; c. registrasi; dan d. penomoran.

Article 6

Correction

Persyaratan penerbitan STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. Kendaraan Bermotor Dinas harus tercatat dalam SIMAK BMN; b. Kendaraan Bermotor Dinas harus memiliki BPKB, STNK dan TNKB instansi pemerintah yang sah serta masih berlaku; dan c. memiliki bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah serta masih berlaku.

Article 7

Identifikasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas; dan b. pemeriksaan fisik terhadap Kendaraan Bermotor Dinas.

Article 8

Registrasi STNKD dan TNKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam buku registrasi Kendaraan Bermotor Dinas.

Article 9

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. pemeriksaan terhadap dokumen Kendaraan Bermotor Dinas; b. pencatatan ke dalam daftar barang inventaris dinas milik Bakamla; c. pencatatan data identitas kendaraan dinas ke dalam buku registrasi sesuai dengan data yang ada pada BPKB, STNK dan TNKB termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas; d. penerbitan STNKD dan TNKBD sesuai dengan peruntukkan pejabat atau penanggung jawab yang menggunakan Kendaraan Bermotor Dinas; dan e. perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

Pelaksanaan identifikasi dan registrasi Kendaraan Bermotor Dinas diselenggarakan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik.

Article 11

(1) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas berdasarkan lokasi wilayah dan nama jabatan. (2) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara terpusat oleh pejabat unit kerja di bidang sarana dan prasarana atau logistik. (3) Contoh format dan bentuk penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Badan Keamanan Laut

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20