PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut

PERBAN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Article 8

Correction

Setiap Penyelenggara Negara dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/ aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk untuk hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara; g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun untuk kedinasan atau hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla; i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakamla, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Article 9

(1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik pegawai Bakamla; c. prinsip pelayanan prima; d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Article 10

(1) Setiap tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang berpotensi adanya benturan kepentingan, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan. (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing unit kerja. (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Utama.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Article 11

Correction

(1) Penyelenggara Negara yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam MENETAPKAN keputusan dan/atau tindakan. (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung/pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait. (3) Atasan langsung/pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut dinyatakan tetap berlaku. (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak keputusan dan/atau tindakan berdasarkan hal tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung/pejabat pengambil keputusan tersebut. (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Article 12

(1) Penyelenggara Negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara Negara atau pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Article 13

Dalam situasi benturan kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara dapat melakukan tindakan: a. pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. membatasi akses informasi; d. mutasi; e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau f. pengunduran diri dari jabatan.

Article 14

(1) Setiap Pegawai Bakamla yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala Badan ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja. (2) Setiap Pegawai Bakamla yang terbukti melakukan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Kemanan Laut

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16