PERBAN

Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2015 tentang PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

PERBAN Nomor 28 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TIM AKREDITASI KEARSIPAN

Article 7

Correction

Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan yang terdiri dari: a. Tim Asesor Kearsipan; dan b. Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan.

Article 8

Correction

(1) Tim Asesor Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas: a. melaksanakan bimbingan teknis pengisian instrumen akreditasi kearsipan dan pemenuhan portofolio. b. melakukan verifikasi dan pengamatan langsung terhadap hasil pengisian instrumen akreditasi kearsipan. c. MENETAPKAN nilai sementara hasil akreditasi kearsipan dan memaparkannya pada rapat pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan. (2) Tim Asesor Kearsipan terdiri dari: a. Ketua, dan b. Anggota. (3) Ketua Tim Asesor Kearsipan dijabat oleh serendah-rendahnya pejabat fungsional Arsiparis Madya serta telah mengikuti dan memiliki sertifikat bimbingan teknis asesor akreditasi kearsipan. (4) Anggota Tim Asesor Kearsipan dijabat oleh serendah-rendahnya pejabat fungsional Arsiparis Pertama dan/atau pejabat fungsional lain yang setara serta telah mengikuti dan memiliki sertifikat bimbingan teknis asesor akreditasi kearsipan. (5) Tim Asesor Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil.

Article 9

(1) Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala ANRI. (2) Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. memeriksa hasil penilaian sementara oleh Tim Asesor Kearsipan. b. memberikan saran dan pertimbangan perbaikan kepada Tim Asesor Kearsipan. c. MEMUTUSKAN nilai dan kualifikasi akreditasi kearsipan sebagai bahan pertimbangan penetapan akreditasi kearsipan oleh Kepala ANRI. (3) Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan terdiri dari: a. pejabat setingkat eselon II yang menyelenggarakan fungsi akreditasi kearsipan sebagai ketua merangkap anggota; b. pejabat setingkat eselon III yang menyelenggarakan fungsi akreditasi kearsipan sesuai bidang tugasnya sebagai sekretaris merangkap anggota; c. pejabat setingkat eselon II di ANRI yang menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan, dan fungsi pembinaan kearsipan pusat atau daerah sebagai anggota; d. ketua Tim Asesor Kearsipan sebagai anggota. (4) Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil.

BAB III

JENIS DAN ASPEK

Article 10

Correction

Jenis Akreditasi Kearsipan meliputi: a. akreditasi Lembaga Kearsipan; b. akreditasi Unit Kearsipan; c. akreditasi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan; dan d. akreditasi LP3K.

Article 11

Correction

Akreditasi Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan terhadap: a. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; b. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota; dan c. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi.

Article 12

(1) Aspek Akreditasi Lembaga Kearsipan meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan; dan b. sumber daya kearsipan. (2) Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap: a. kebijakan kearsipan; b. pembinaan kearsipan; dan c. pengelolaan arsip. (3) Sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap: a. sumber daya manusia kearsipan; b. prasarana dan sarana kearsipan; dan c. organisasi kearsipan.

Article 13

(1) Akreditasi Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan terhadap unit kearsipan pada pencipta arsip tingkat pusat dan unit kearsipan pada pencipta arsip tingkat daerah. (2) Unit kearsipan pada pencipta arsip tingkat pusat terdiri dari: a. unit kearsipan lembaga negara; b. unit kearsipan perguruan tinggi; c. unit kearsipan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d. unit kearsipan organisasi politik nasional; e. unit kearsipan organisasi kemasyarakatan berskala nasional; dan f. unit kearsipan perusahaan swasta berskala nasional. (3) Unit kearsipan pada pencipta arsip tingkat daerah terdiri dari: a. unit kearsipan pemerintah daerah provinsi; b. unit kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. unit kearsipan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (4) Akreditasi Unit Kearsipan dapat dilakukan terhadap unit kearsipan pada jenjang berikutnya. (5) Unit kearsipan selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta Akreditasi Kearsipan.

Article 14

(1) Aspek Akreditasi Unit Kearsipan meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan; dan b. sumber daya kearsipan. (2) Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap: a. kebijakan kearsipan; b. pembinaan kearsipan; dan c. pengelolaan arsip. (3) Sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap: a. sumber daya manusia kearsipan; b. prasarana dan sarana kearsipan; dan c. organisasi kearsipan.

Article 15

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan terhadap: a. jasa penyimpanan arsip; b. jasa alih media arsip; c. jasa penataan arsip; d. jasa otomasi kearsipan; e. jasa manual kearsipan; f. jasa penyediaan sumber daya manusia kearsipan; dan g. jasa perawatan dan pemeliharaan arsip.

Article 16

(1) Aspek Akreditasi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan meliputi: a. tata kelola jasa kearsipan; b. sumber daya kearsipan. (2) Tata kelola jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap: a. dasar hukum lembaga; b. manajemen jasa kearsipan; dan c. rekam jejak pelaksanaan jasa kearsipan. (3) Sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap: a. sumber daya manusia; dan b. prasarana dan sarana kearsipan.

Article 17

Akreditasi LP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan terhadap: a. pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis; dan b. pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan.

Article 18

Aspek Akreditasi LP3K meliputi: a. peserta; b. fasilitator; c. silabus; d. modul/bahan ajar; e. penyelenggara; dan f. prasarana dan sarana.

BAB IV

PELAKSANAAN AKREDITASI KEARSIPAN

Article 19

Correction

Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan meliputi kegiatan: a. penilaian mandiri; b. penilaian akreditasi; c. penetapan akreditasi; dan d. monitoring dan evaluasi.

Article 20

Correction

(1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pelaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk pengisian Instrumen Akreditasi Kearsipan dan pemenuhan Portofolio oleh Tim Akreditasi Kearsipan. b. pengisian Instrumen Akreditasi Kearsipan dan pemenuhan Portofolio oleh Peserta Akreditasi Kearsipan. c. verifikasi terhadap hasil pengisian Instrumen Akreditasi Kearsipan dan Portofolio oleh Tim Asesor Kearsipan. d. berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesor Kearsipan, Peserta Akreditasi Kearsipan dapat melakukan perbaikan terhadap hasil pengisian Instrumen Akreditasi dan Portofolio. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instrumen Akreditasi Kearsipan ditetapkan melalui Keputusan Kepala ANRI.

Article 21

(1) Penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pengamatan langsung oleh Tim Asesor Kearsipan; b. rekomendasi hasil pengamatan langsung kepada Peserta Akreditasi Kearsipan; c. tindak lanjut rekomendasi oleh Peserta Akreditasi Kearsipan; d. penetapan nilai sementara oleh Tim Asesor Kearsipan. (2) Hasil penilaian sementara dipaparkan oleh Tim Asesor Kearsipan pada rapat pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan. (3) Peserta Akreditasi Kearsipan menyampaikan pemaparan penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya pada rapat pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan. (4) Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan MEMUTUSKAN nilai dan kualifikasi akreditasi kearsipan. (5) Nilai dan kualifikasi akreditasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pertimbangan penetapan akreditasi kearsipan.

Article 22

(1) Kepala ANRI melaksanakan penetapan akreditasi kearsipan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5). (2) Perserta terakreditasi berhak mendapatkan sertifikat akreditasi kearsipan.

Article 23

Penetapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memiliki masa berlaku yang terdiri dari: a. 6 tahun bagi peserta terakreditasi AA. b. 5 tahun bagi peserta terakreditasi A. c. 3 tahun bagi peserta terakreditasi B. d. 2 tahun bagi peserta terakreditasi C.

Article 24

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga mutu penyelenggaraan kearsipan peserta terakreditasi. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada: a. Pimpinan lembaga dan/atau unit terakreditasi; dan b. Pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan di lingkungan ANRI. (4) Dalam hal lembaga dan/atau unit terakreditasi tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ANRI dapat melakukan pencabutan status terakreditasi.

BAB V

BOBOT PENILAIAN DAN KUALIFIKASI NILAI

Article 25

Correction

(1) Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada lembaga dan unit kearsipan terdiri dari: c. Penyelenggaraan Kearsipan sebesar 60%; dan d. Sumber Daya Kearsipan sebesar 40%. (2) Bobot penilaian penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Kebijakan Kearsipan sebesar 20%; b. Pembinaan Kearsipan sebesar 20%; c. Pengelolaan Arsip sebesar 60%. (3) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Sumber daya manusia sebesar 40%; b. Prasarana dan Sarana Kearsipan sebesar 30%; c. Organisasi sebesar 30%.

Article 26

(1) Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada lembaga penyelenggara jasa kearsipan terdiri dari: a. tata kelola jasa kearsipan sebesar 60 %; dan b. sumber daya kearsipan sebesar 40%. (2) Bobot penilaian tata kelola jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. dasar hukum lembaga sebesar 20%; b. manajemen jasa kearsipan sebesar 20%; c. rekam jejak pelaksanaan jasa kearsipan sebesar 60%. (3) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penyimpanan arsip terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 30%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 70%. (4) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa alih media arsip atau lembaga jasa perawatan dan pemeliharaan arsip terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 50%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 50%. (5) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penataan arsip, lembaga jasa otomasi kearsipan, atau lembaga jasa manual kearsipan terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 80%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 20%. (6) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penyediaan sumber daya manusia kearsipan sebesar 100% untuk sumber daya manusia.

Article 27

Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada LP3K terdiri dari: a. peserta sebesar 10%; b. fasilitator sebesar 25%; c. silabus sebesar 20%; d. modul/bahan ajar sebesar 15%; e. penyelenggara sebesar 10%; dan f. prasarana dan sarana sebesar 20%.

Article 28

(1) Kualifikasi nilai akreditasi kearsipan ditentukan berdasarkan penghitungan bobot persentase pada setiap aspek akreditasi kearsipan. (2) Kualifikasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. nilai 90,01% - 100% memperoleh kualifikasi akreditasi kearsipan AA (istimewa). b. nilai 80,01% - 90,00% memperoleh kualifikasi akreditasi kearsipan A (sangat baik). c. nilai 70,01% - 80,00% memperoleh kualifikasi akreditasi kearsipan B (baik). d. nilai 60,01% - 70,00% memperoleh kualifikasi akreditasi kearsipan C (cukup). e. nilai 0,00% - 60,00% tidak memperoleh kualifikasi akreditasi kearsipan.

BAB Kesatu

Bobot Penilaian

Article 25

Correction

(1) Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada lembaga dan unit kearsipan terdiri dari: c. Penyelenggaraan Kearsipan sebesar 60%; dan d. Sumber Daya Kearsipan sebesar 40%. (2) Bobot penilaian penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Kebijakan Kearsipan sebesar 20%; b. Pembinaan Kearsipan sebesar 20%; c. Pengelolaan Arsip sebesar 60%. (3) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Sumber daya manusia sebesar 40%; b. Prasarana dan Sarana Kearsipan sebesar 30%; c. Organisasi sebesar 30%.

Article 26

(1) Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada lembaga penyelenggara jasa kearsipan terdiri dari: a. tata kelola jasa kearsipan sebesar 60 %; dan b. sumber daya kearsipan sebesar 40%. (2) Bobot penilaian tata kelola jasa kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. dasar hukum lembaga sebesar 20%; b. manajemen jasa kearsipan sebesar 20%; c. rekam jejak pelaksanaan jasa kearsipan sebesar 60%. (3) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penyimpanan arsip terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 30%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 70%. (4) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa alih media arsip atau lembaga jasa perawatan dan pemeliharaan arsip terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 50%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 50%. (5) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penataan arsip, lembaga jasa otomasi kearsipan, atau lembaga jasa manual kearsipan terdiri dari: a. sumber daya manusia sebesar 80%; b. prasarana dan sarana kearsipan sebesar 20%. (6) Bobot penilaian sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lembaga jasa penyediaan sumber daya manusia kearsipan sebesar 100% untuk sumber daya manusia.

Article 27

Bobot penilaian akreditasi kearsipan pada LP3K terdiri dari: a. peserta sebesar 10%; b. fasilitator sebesar 25%; c. silabus sebesar 20%; d. modul/bahan ajar sebesar 15%; e. penyelenggara sebesar 10%; dan f. prasarana dan sarana sebesar 20%.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 32

Correction

Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku: a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 02.B Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 02.C Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga dan Unit Kearsipan; c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan; d. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Akreditasi Sistem Kearsipan Dinamis; dan e. Ketentuan mengenai pedoman akreditasi kearsipan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik INDONESIA Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 33

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN LOGO AKREDITASI KEARSIPAN I. BENTUK LOGO AKREDITASI KEARSIPAN II. MAKNA LOGO AKREDITASI KEARSIPAN 1. Lingkaran emas pada logo akreditasi melambangkan keberhasilan dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan standar, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pita emas melambangkan penghargaan terhadap prestasi dan keberhasilan penyelenggaraan kearsipan. 3. Logo ANRI di dalam lingkaran emas melambangkan lembaga yang MENETAPKAN akreditasi kearsipan. 4. Warna biru di dalam lingkaran emas melambangkan sikap optimisme meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan kearsipan yang andal dan tangguh. 5. Bintang satu melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “cukup”. 6. Bintang dua melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Baik”. 7. Bintang tiga melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Sangat Baik”. 8. Bintang empat melambangkan lembaga atau unit yang memperoleh kualifikasi akreditasi “Istimewa”. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, MUSTARI IRAWAN

Peraturan Badan Nomor 28 Tahun 2015 tentang PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB II

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kedua

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33