PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kriteria, Penetapan dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan

PERBAN Nomor 18 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA TOKOH

Article 4

Correction

Untuk ditetapkan sebagai tokoh nasional/ daerah provinsi/ daerah kabupaten/kota, Perseorangan harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

Article 5

Correction

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. WNI; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa dan negara; d. berkelakuan baik; dan e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Article 6

Kriteria khusus penetapan tokoh nasional terdiri atas: a. Tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah pusat, para menteri dan kepala/ketua lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa- peristiwa Nasional dan Internasional; d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinyadi tingkat Nasional/Internasional yang ditetapkan oleh PRESIDEN; e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional; atau f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang ditetapkan secara nasional.

Article 7

Kriteria khusus penetapan tokoh daerah provinsi/daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. Tokoh yang diakui sebagai tokoh daerah oleh pemerintah daerah; b. seseorang yang berjasa dalam kemajuan di berbagai bidang di tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; c. seseorang yang diakui berperan penting dalam peristiwa- peristiwaDaerah; d. seseorang yang direkomendasikan oleh masyarakat karena pengabdian dan prestasinya di tingkat daerah oleh gubernur atau bupati/wali kota; e. seseorang yang pernah mendapat penghargaan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; atau f. seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Article 11

Correction

(1) WNI yang ditetapkan sebagai tokoh nasional/ daerah provinsi/daerah kabupaten/kota, harus menyerahkan arsipnya kepada Lembaga Kearsipan. (2) Penyerahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Arsip Statis tokoh nasional diserahkan kepada ANRI; b. Arsip Statis tokoh daerah provinsi diserahkan kepada Lembaga Kearsipan daerah provinsi; dan c. Arsip Statis tokoh daerah kabupaten/kota diserahkan kepada Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota. (3) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang mewakili. (4) Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan sejak lahir hingga meninggal dunia; b. Arsip yang berkaitan dengan pendidikan dan kegiatan sosial; dan c. Arsip yang berkaitan dengan perjalanan karir sesuai dengan profesinya.

Article 12

(1) Arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan sejak lahir hingga meninggal terdiri atas: a. akte kelahiran; b. akte adopsi (jika ada); c. akte pernikahan/perceraian; d. kartu keluarga; e. kartu tanda penduduk; dan f. akte kematian (jika sudah meninggal). (2) Arsip yang berkaitan dengan pendidikan terdiri atas: a. raport/ijazah sejak sekolah dasar hingga pendidikan terakhir; b. prestasi bidang akademik/nonakademik; dan c. aktifitas dalam organisasi sekolah/kemahasiswaan. (3) Arsip yang berkaitan dengan perjalanan karir sesuai dengan profesinya terdiri atas; a. Aparatur Sipil Negara/Polisi Republik INDONESIA/Tentara Nasional INDONESIA/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (surat pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, prestasi, penghargaan); b. pengusaha/wirausaha; c. karyawan swasta; d. anggota, pengurus, anggota legislatif atau organisasi kemasyarakatan (sejak pengangkatan hingga pemberhentian, prestasi, penghargaan); atau e. ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Menteri atau jabatan lain (sejak pengangkatan hingga pemberhentian, prestasi, penghargaan); atau f. penghargaan lainnya.

Article 13

(1) Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis tokoh wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis. (2) Berita acara serah terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Lembaga Kearsipan atau pejabat yang ditunjuk dengan tokoh atau pihak yang mewakili. (3) Ketentuan mengenai format berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 16

Correction

Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2017 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KRITERIA, PENETAPAN DAN PENYERAHAN ARSIP PERSEORANGAN A. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP Pada hari ini , ....................., tanggal ......, bulan ..........., tahun ....... bertempat di .... (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.Nama : NIP/NIK : Jabatan*) : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (TOKOH yang menyerahkan). 2.Nama : NIP/NIK : Jabatan*) : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik INDONESIA, telah melaksanakan serah terima arsip ..... (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna nasional seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Arsip Nasional Republik INDONESIA. Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama. Dibuat di ......(tempat), ..... (tanggal) PIHAK KEDUA Jabatan*) ttd PIHAK PERTAMA Jabatan*) ttd Nama tanpa gelar**) Nama tanpa gelar**) NIP NIP *) Pimpinan instansi/Pencipta Arsip dapat diwakilkan. **) Huruf dicetak bold. Naskah Berita Acara diketik menggunakan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran 12 *) Dalam hal tertentu dapat diwakilkan B. DAFTAR ARSIP STATIS DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN Nama Tokoh : ............. (a)............... Alamat : ............. (b).............. No. Kode Klasifikasi Uraian Informasi arsip Kurun Waktu Jumlah Arsip Keterangan 1 2 3 4 5 6 ............... (tempat), tanggal, tahun............. Yang mengajukan Tokoh atau yang mewakili ttd. ( nama jelas ) Menyetujui, Kepala Lembaga Kearsipan ttd. ( nama jelas ) NIP………… Petunjuk Pengisian : (a) Nama Pencipta : Diisi nama tokoh; (b)Alamat : Diisi alamat tokoh; 1. Nomor : Nomor ur 2. Kode Klasifikasi : Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki klasifikasi arsip); 3. Uraian Informasi Arsip: Uraian informasi yang terkandung dalam arsip; 4. Kurun Waktu : Kurun w 5. Jumlah Arsip : Jumlah a 6. Keterangan : Informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian dan sebagainya. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kriteria, Penetapan dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16