PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 11 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 30

Correction

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 2015 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. Kegiatan Unit Pemrakarsa Eselon I Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Utama Eselon I Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 1. Mengajukan permintaan usulan program pembentukan peraturan dalam 2 (dua) tahun kedepan 2. Pengajuan Konsepsi usulan pembentukan peraturan dalam 2 (dua) tahun kedepan 1 2 1 No. Kegiatan Unit Pemrakarsa Eselon I Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Utama Eselon I Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 3. Melakukan harmonisasi usulan pembentukan peraturan dari unit pemrakarsa. 4. Menyusun hasil harmonisasi usulan pembentukan peraturan program 2 (dua) tahun kedepan usulan unit pemrakarsa dalam suatu daftar Proleg ANRI. 5. Rapat Koordinasi Proleg ANRI. 6. Penetapan prioritas 3 4 5 5 5 6 5 6 3 No. Kegiatan Unit Pemrakarsa Eselon I Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Utama Eselon I Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) pembentukan peraturan hasil Rapat Koordinasi Proleg ANRI dalam Keputusan Kepala ANRI. 7. Koordinasi pelaksanaan penyusunan program tahunan dalam DIPA ANRI. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN 7 7 LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM ANRI No. Kegiatan Pelaksana Unit Pemrakarsa Eselon I Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Deputi IPSK Sekretaris Utama Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (7) (8) 1. Penetapan prioritas pembentukan peraturan hasil 1 Proleg ANRI 2. Pengendalian program prioritas hasil Proleg. 3. Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka Penyusunan Materi/substansi 4. Penyempurnaan materi hasil pengkajian dan pengembangan 5. Koordinasi harmonisasi materi Rancangan dengan Pihak Terkait (unit pemrakarsa dan unit kerja terkait) 6. Koordinasi harmonisasi substansi 7. Penyempurnaan Rancangan Sesuai dengan hasil koordinasi 8. Finalisasi Rancangan Peraturan 5 6 7 8 4 3 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 9. Meminta dan mengolah masukan publik 10. Paraf persetujuan Eselon I 11. Perumusan Rancangan Final 12. Pembahasan interkementerian (khusus UU, PP, Perpres) 13. Harmonisasi pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian/lembaga terkait (khusus UU dan PP) 14. Finalisasi dengan instansi terkait 15. Penggandaaan dan penyebarluasan 9 10 11 12 13 14 15 11 ttd MUSTARI IRAWAN LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA ANRI BERSKALA NASIONAL No. Kegiatan Pelaksana Unit Pemrakarsa (Es I) Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Deputi IPSK Sekretaris Utama Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Penetapan prioritas pembentukan peraturan hasil Proleg ANRI 2. Pengendalian Program prioritas hasil Proleg 3. Penyusunan materi/ substansi NSPK 4. Penyempurnaan materi hasil pengkajian dan pengembangan. 5. Melakukan koordinasi harmonisasi Rancangan 1 2 5 4 3 Perka dengan Pihak Terkait (unit pemrakarsa dan unit lain) 6. Melakukan koordinasi harmonisasi substansi 7. Penyempurnaan Rancangan hasil koordinasi 8. Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala ANRI 9. Meminta dan mengolah masukan publik 10. Paraf persetujuan Eselon I 11. Perumusan Rancangan Final Perka ANRI 12. Penandatanganan Perka ANRI 13. Pengundangan Perka ANRI dalam Berita Negara 7 8 10 9 11 12 6 13 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUSTARI IRAWAN 14. Penggandaan (untuk Perka ANRI yang berlaku nasional) 15. Penyebarluasan (untuk Perka ANRI yang berlaku Nasional) 14 15 LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA ANRI BERSKALA INTERNAL NO KEGIATAN Pelaksana Unit Pemrakarsa (Es II) Eselon I Unit pemrakarsa Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Sekretaris Utama Kepala ANRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Penetapan prioritas pembentukan peraturan hasil 1 Proleg ANRI 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala ANRI 3. Melakukan Koordinasi Harmonisasi Rancangan Perka dengan Pihak Terkait (unit pemrakarsa dan unit lain) 4. Penyempurnaan Rancangan 5. Masukan seluruh Eselon I 6. Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala ANRI 7. Paraf persetujuan Eselon I 8. Penandatanganan Perka ANRI 9. Pengundangan Perka ANRI dalam Berita Negara 7 8 9 4 10 2 3 6 2 5 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN 10. Penggandaan (untuk Perka ANRI yang berlaku Nasional) 11. Penyebarluasan (untuk Perka ANRI yang berlaku Nasional) 11 12

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30