Correct Article 13

1. Penetapan dan penegasan batas negara. 2. Pertahanan dan Keamanan. 3. Penegakan hukum. 4. Kelembagaan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan. Kementerian Dalam Negeri 16. RPP tentang Konservasi Energi UU Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 25 ayat (5) 1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi. 2. Kemudahan, insentif, dan disinsentif. 3. Sanksi administratif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17. RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik UU Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) Perubahan pengaturan mengenai: 1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 18. RPP. . . PRE S ID EI,J REPU BLI K lNOOi..j E 1l;:. NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 18. RPP tentang Komisi Banding Merek UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal 34 1. Tata cara permohonan pemeriksaan. 2. Penyelesaian banding. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 19. RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi UU Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2) 1. Tata cara perizinan. 2. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 20. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2All tentang Keimigrasian UU Nomor 6 Tahun 2oll tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan