Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Juni 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
ttd.
AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 101
PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Afrika Selatan, (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan terpisah sebagai Pihak);
BERHASRAT untuk memperkuat kedekatan dan hubungan persahabatan yang telah ada antara rakyat kedua negara berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti yang termaktub dalam Persetujuan Lembaga Perdagangan Dunia (WTO);
BERMAKSUD untuk selanjutnya memajukan, membangun dan memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara atas dasar kesamaan, timbal balik dan saling menguntungkan;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
PASAL 1 KETENTUAN DASAR Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memajukan, melancarkan, memperkuat, mengkonsolidasi dan meragamkan perdagangan antara kedua negara sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan masing-masing negara yang juga sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional, konvensi-konvensi dan persetujuan-persetujuan dimana mereka adalah Pihak.
PASAL 2 KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
(1) Sesuai dengan Pasal 3 setiap Pihak harus memberikan Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat kepada negara dari Pihak lain sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan WTO untuk hal-hal yang berhubungan dengan
(a) Bea masuk dan semua biaya-biaya dan pajak-pajak yang dikenakan untuk mengimpor atau mengekspor barang-barang seperti cara-cara pengenaan bea-bea, biaya-biaya dan pajak-pajak;
(b) Ketentuan-ketentuan resmi yang dikenakan pada pemeriksaan pabean, transit, penggudangan dan pemuatan;
(c) pajak dalam negeri dan pungutan-pungutan lain yang dikenakan langsung ataupun tidak langsung pada barang-barang impor.
(2) Sesuai dengan Pasal 3 semua masalah-masalah yang berkaitan dengan sertifikat impor dan ekspor atau izin-izin dimana sertifikat-sertifikat atau izin-izin tersebut seperti yang dijelaskan pada UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturan yang berlaku, setiap Pihak harus memberikan ketentuan kepada Pihak lain kurang dari perlakuan terhadap negara sabahat seperti yang diberikan kepada Pihak negara ketiga.
(3) Apabila terdapat persoalan dalam memasuki pasar ketika hubungan perdagangan semakin berkembang, kedua belah pihak atas dasar permintaan oleh salah satu dari mereka, harus, dengan semangat kerjasama dan saling pengertian mencari jalan keluar yang tepat.
PASAL 3 PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT Ketentuan-ketentuan pada Pasal (2) tidak dapat diartikan sebagai kehendak melimpahkan dan melanjutkan dari (a) kemudahan-kemudahan yang mana Pihak telah menerima atau dapat menerima perlakuan dari negara-negara tetangga fasilitas untuk lintas batas;
(b) kemudahan-kemudahan dan manfaat-manfaat yang diterima oleh salah satu pihak kepada negara ketiga atau negara-negara yang berkaitan dengan perjanjian preferensi perdagangan;
(c) kemudahan-kemudahan atau manfaat-manfaat yang diperoleh dari salah satu Pihak atau diperoleh diluar skema manapun untuk perluasan kerjasama perdagangan dan ekonomi diantara sesama negara berkembang yang mana skema tersebut terbuka untuk partisipasi dari negara-negara berkembang dan untuk salah satu Pihak yang atau menjadi Pihak; atau
(d) kemudahan-kemudahan atau manfaat-manfaat yang berasal dari kegiatan kepabeanan bersama atau daerah bebas pajak atau keduanya, yang mana salah satu Pihak berpartisipasi atau dapat berpartisipasi.
PASAL 4 HAK MILIK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Para Pihak pada Persetujuan harus saling memberikan perlindungan atas kekayaan Intelektual sesuai dengan Aspek-Aspek Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Perjanjian mengenai Perdagangan. Perjanjian tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian akhir yang merangkum hasil perundingan Perdagangan Multilateral dalam Putaran Uruguay, yang telah ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.
PASAL 5 KEMUDAHAN UNTUK BARANG-BARANG TRANSIT Masing-masing Pihak, sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturannya memberikan kebebasan atas barang-barang transit suatu Pihak yang melalui wilayah Pihak lain.
PASAL 6 TATA CARA PROMOSI KEGIATAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN Masing-masing Pihak, sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturannya harus memberikan jaminan pada warga negara lain, sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini, memberikan segala kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
PASAL 7 KEMUDAHAN PAMERAN DAGANG Masing-masing Pihak, untuk maksud Persetujuan ini dan sesuai dengan UNDANG-UNDANG
dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara, mendorong pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan dari pihak lain untuk mengatur pameran dan pameran dagang, dan untuk memberikan kemudahan pameran dan pameran dagang tersebut.
PASAL 8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN DAGANG Sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan-peraturannya, satu Pihak harus mengizinkan impor dari negara pihak lain, bebas dari bea dan cukai, atas barang-barang yang dimaksudkan untuk pameran, demonstrasi, seminar, kongres dan konperensi di negara pihak lain dan tidak dimaksudkan untuk dijual yaitu :
(a) Barang-barang untuk dipamerkan atau dipertunjukan pada suatu pameran atau didemonstrasikan;
(b) Barang-barang yang diperlukan untuk tujuan demonstrasi atas mesin-mesin impor atau perlengkapan yang akan dipamerkan atau didemonstrasikan;
(c) Periklanan, bahan-bahan untuk demontrasi dan publikasi (termasuk poster, buku, pamflet, hasil rekaman film dan slide) dan alat-alat untuk yang diperlukannya;
(d) Bahan dekorasi dan konstruksi serta peralatan elektronika yang digunakan untuk tempat pameran sementara atau untuk dipamerkan atau pameran barang-barang seperti yang dimaksudkan dalam ayat (a) dalam pasal ini;
(e) Barang-barang atau peti kemas lain yang dimaksudkan untuk pameran dan demonstrasi.
PASAL 9 PENGATURAN PEMBAYARAN Seluruh pembayaran untuk barang dan jasa yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan persetujuan ini harus menggunakan mata uang yang dapat ditukarkan secara bebas sesuai dengan UNDANG-UNDANG dan peraturan masing-masing negara.
PASAL 10 TINDAKAN-TINDAKAN PERLINDUNGAN Persyaratan yang berlaku dalam kondisi tertentu tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang atau secara diskriminasi, ketentuan dalam persetujuan ini tidak membatasi hak kedua belah pihak untuk menerima atau melaksanakan tindakan:
(a) untuk alasan-alasan kesehatan, moral, tata tertib dan keamanan;
(b) untuk perlindungan tanaman dan binatang terhadap penyakit dan hama;
(c) untuk melindungi posisi keuangan dan neraca pembayaran; atau (d) untuk melindungi nilai-nilai artistik atas arsip nasional; nilai-nilai arkeologi atas sejarah.
PASAL 11 PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG Masing-masing pihak setuju untuk menunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas nama Pemerintah Republik Afrika Selatan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan atas nama Pemerintah Republik INDONESIA, sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan koordinasi persetujuan ini.
PASAL 12 PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA DIBIDANG PERDAGANGAN
(1) Untuk memudahkan pelaksanaan persetujuan ini secara efektif, untuk memperluas hubungan perdagangan diantara ke dua negara dan untuk meninjau kembali pelaksanaan dari persetujuan ini, masing-masing pihak akan membentuk Komite Bersama di bidang Perdagangan.
(2) Komite Bersama di bidang Perdagangan akan terdiri dari para wakil dari Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Afrika Selatan.
(3) Komite Bersama di bidang Perdagangan secara formal menyetujui peraturan prosedur.
(4) Masing-masing pihak harus merujuk kepada Komite Bersama sesuai dengan persetujuan yang tercantum dalam peraturan prosedur.
(5) Komite Bersama di bidang Perdagangan akan bertindak secara timbal balik sesuai dengan persetujuan.
(6) Komite Bersama di bidang Perdagangan akan bertemu pada waktu yang ditentukan oleh para pihak dan ditempat yang secara bergantian ditetapkan para pihak.
PASAL 13 PERTUKARAN INFORMASI PERDAGANGAN Dengan tujuan untuk pelaksanaan dari persetujuan masing-masing pihak akan bertukar informasi yang dapat menjadi kontribusi kepada pengembangan perdagangan dan kegiatan komersial antara kedua negara.
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Setiap perselisihan para Pihak sebagaimana dalam perjanjian harus diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan.
2. Para Pihak dapat merujuk suatu masalah kepada Komite Bersama jika dipandang masalah-masalah tersebut dapat digunakan agar persetujuan ini dapat berfungsi dengan baik.
3. Para Pihak akan memberikan kepada Komite Bersama informasi yang sekiranya relevan sebagai alat penguji suatu perselisihan dengan maksud untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
PASAL 15 PERUBAHAN PERSETUJUAN Masing-masing Pihak akan meminta, secara tertulis, perbaikan atau perubahan Persetujuan yang dilanjutkan dengan Pertukaran Nota melalui Saluran Diplomatik:
MENETAPKAN bahwa Konstitusi yang diperlukan, jika ada, dari masing-masing pihak yang
berhubungan dengan perubahan termaksud untuk dilengkapi. Setiap perbaikan atau perubahan yang telah disetujui oleh para pihak mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan oleh ke dua belah pihak. Perubahan-perubahan yang ada atau pembatasan terhadap Persetujuan tidak akan merugikan atau memberikan prasangka bagi setiap hak atau menimbulkan tambahan kewajiban bagi para pihak atau berdampak mempermalukan maksud baik atas Persetujuan tersebut sebelum masa berlakunya tanggal persetujuan secara efektif atas berbagai perubahan termaksud.
PASAL 16 JANGKA WAKTU BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN
1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir oleh para pihak yang disampaikan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, yang mana diperlukan dasar-dasar hukum terhadapnya guna memberikan dampak terhadap Perjanjian yang telah disetujui. Persetujuan ini akan berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya persetujuan tersebut secara otomatis diperpanjang untuk masa yang sama kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya persetujuan 3 (tiga) bulan sebelum masa Persetujuan ini berakhir.
2. Jangka waktu persetujuan tidak akan memberikan dampak terhadap masa berlaku serta lamanya beberapa pengaturan dan atau beberapa kontrak yang telah dibuat dibawah persetujuan termaksud sampai seluruh pengaturan dan atau kontrak yang diperjanjikan telah dilengkapi.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Cape Town pada tanggal 20 Nopember 1997 dalam dua rangkap, Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.
Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika timbul perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
AFRIKA SELATAN ttd.
ttd.
ALI ALATAS ALFRED B. NZO Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ============================================== PREAMBLE The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Republic of South Africa (hereinafter jointly referred to as the Parties and separately as a Party);
DESIRING to strengthen the close and friendly relations already existing between the peoples of the two countries in accordance with the principles as enshrined in the World Trade Organisation (WTO) Agreement;
WISHING to further promote, develop and strengthen trade relations between the two countries on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit;
HEREBY AGREE as follows;
ARTICLE 1 BASIC PROVISION The Parties shall take all appropriate measures to promote, facilitate, strengthen, consolidate and diversify the trade relations between the two countries, in accordance with the national laws of their respective countries as well as international treaties, conventions and agreements to which they are party.
ARTICLE 2 MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT
(1) Subject to Article 3, each party shall grant to the country of the other Party most-favoured-nation treatment in accordance with the principles enshrined in the WTO Agreement in all matters relating to-
(a) customs duties and all other charges and taxes applicable to importation or exportation of goods as well as methods of levying such duties, charges and taxes;
(b) legal provisions pertaining to customs cleareance, transit, storage and reloading;
(c) internal taxes and other levies of any kind applicable directly or indirectly to imported goods;
(2) Subject to Article 3, all matters relating to import and export licences or permission where such licences or permission are prescribed under its national laws, each Party shall grant to the country of the other Party treatment not less favourable than the most favourable treatment granted to any third country.
(3) In case problems of access to market in their trade relations emerge, both Parties upon request by one of them, shall, in the spirit of co-operation and mutual understanding, find an adequate solution.
ARTICLE 3 EXEMPTIONS FROM MFN The provisions of Articles 2 shall not be construed so as to provide for the granting or continuation of- (a) advantages which either Party has granted or may grant contiguous countries to facilitate frontier traffic;
(b) advantages or preferences granted by either Party to any third country or countries in accordance with a preferential trade agreement;
(c) advantages or preferences which either Party has granted or may grant under any scheme for the expansion ot trade an economic co-operation among developing countries which scheme is opern for participation by developing countries and to which either Party is or may become a party; or (d) advantages or preferences which result from the operation of a Customs Union or Free Trade Area or both, in which either party is participating or may participate.
ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS The Parties shall provide each other intellectual property protection, in accordance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights which forms an integral part of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations signed in Marakesh on 15 April 1994.
ARTICLE 5 FACILITATION OF TRANSIT OF GOODS Each Party shall, in accordance with its national law, provide freedom of transit of goods of the country of the other Party through its territory.
ARTICLE 6 PROMOTION OF CONDUCT OF TRADE AND ECONOMIC ACTIVITIES Each Party shall, in accordance with its national law, grant to the citizens of the other country, pursuant to the provisions of this Agreement, all possible assistance to facilitate their work and performance of their tasks.
ARTICLE 7 FACILITATION OF TRADE FAIRS Each Party shall, for the purpose of this Agreement and subject to the relevant national law of its country, encourage enterprises and firms of the country of the other Party to organise trade fairs and exhibitions in the first mentioned country and shall actively facilitate the staging of such fairs and exhibitions.
ARTICLE 8 PARTICIPATION IN TRADE FAIRS Subject to its national law, a Party shall allow the importation from the country of the other Party, free from customs duties and other charges, of the following goods destined for any exhibition, demonstration, seminar, congress or conference in the country of the other Party and not intended for sale, namely- (a) goods to be displayed, exhibited or demonstrated at such a fair, exhibition or demonstration;
(b) goods necessary for the purpose of demonstrating foreign machines or apparatus to be displayed or exhibited;
(c) advertising, demonstration and publicity materials (including posters, books, pamhplets, sound recordings, films and lantern slides) and apparatus for the use of such materials;
(d) construction and decorating materials and electrical fittings for the temporary stands or for the display or exhibition of the goods contemplated in paragraph (a) of this article;
(e) any other goods or containers intended for fairs and exhibitions.
ARTICLE 9 PAYMENT ARRANGEMENT All payments for goods and services arising from the implementation of this Agreement shall be effected in freely convertible currencies in accordance with the national law of the respective countries.
ARTICLE 10 SAFEGUARD MEASURES Subject to the requirement that such measures are not applied in an arbitrary or discriminatory manner, the provision of this Agreement shall not limit the rights of either Party to adopt or execute measures-
(a) for reasons of public health, morals, order or security;
(b) for the protection of plants and animal against diseases and pests;
(c) to safeguard its external financial position and balance of payments; or (d) to protect national treasures of artistic, historical or archaeologic value.
ARTICLE 11 COMPETENT AUTHORITIES The Parties agree upon designating the Department of Industry and Trade on behalf of the Republic of INDONESIA, and the Department of Trade and Industry, on behalf of the Republic of South Africa, as competent authorities for the coordination and implementation of this Agreement.
ARTICLE 12 ESTABLISHMENT OF A JOINT TRADE COMMITTEE
(1) In order to facilitate the effective implementation of this Agreement, to further extend the trade relations between their countries and to review the working of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Trade Committee.
(2) The Joint Trade Committee shall consist of representatives of the Republic of INDONESIA on the one hand, and of representatives of the Republic of South Africa on the other.
(3) The Joint Trade Committee shall formally adopt its own rules of procedure.
(4) Each Party shall preside in turn over the Joint Trade Committee, in accordance with the arrangements to be laid down in its rules of procedure.
(5) The Joint Trade Committee shall act by mutual agreement.
(6) The Joint Trade Committee shall meet at such times as agreed by the Parties and at such venues alternately designated by the Parties.
ARTICLE 13 EXCHANGE OF TRADE INFORMATION For the purpose of implementation of this Agreement, the Parties shall exchange information which could contribute to the expansion of trade and commercial activities between their respective countries.
ARTICLE 14 SETTLEMENT OF DISPUTES
(1) Any dispute between the Parties on the interpretation of the implementation of this Agreement shall be settled amicably, through consultation or negotiation between the Parties.
(2) Either Party may refer a matter to the Joint Trade Committee if it considers such a matter to be incompatible with the proper functioning of this Agreement.
(3) The Parties shall supply the Joint Trade Committee with all relevant information required for the through examination of any dispute with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
ARTICLE 15 AMENDMENT OF THE AGREEMENT Either Party may request, in writing, revision or amendment of this Agreement through an Exchange of Notes through the diplomatic channel: provided that the constitutional requirements, if any, of the Parties concerning such amendment, have been complied with. Any revision or amendment which has been agreed to by the Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Parties. The amendment or the termination of this Agreement shall not adversely affect or in any way prejudice any rights or obligations accrued to or incurred by virtue of the application of this Agreement prior to the effective date of such amendment or termination.
ARTICLE 16 …
ARTICLE 16 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION OF THE AGREEMENT
(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, in writing, through the diplomatic channel, that their respective legal requirements for giving effect to this Agreement have been fulfilled. It shall be valid for a period of 3 (three) years, whereafter it shall automatically be extended for similar period unless either Party submits to the other a written notice of its intention to terminate this Agreement 3 (three) months before expiry of this Agreement.
(2) The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any arrangement and/or contract made under this Agreement until the completion of such arrangement and/or contract.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement.
DONE at Cape Town on this the 20th day of November 1997.
in duplicate in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
FOR AND ON BEHALF OF FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ttd.
ttd.
ALI ALATAS ALFRED B. NZO Minister for Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs