KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN

KEPPRES Nomor 50 Tahun 1996

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA (selanjutnya disebut "para pihak"), BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan yang ada di antara kedua Pihak; MENGAKUI kepentingan bersama atas perdamaian dan stabilitas di kawasan; BERHASRAT untuk menyumbang pada keamanan dan stabilitas kawasan dengan tujuan menjamin keadaan dimana aspirasi kedua pihak dapat diwujudkan sebaik-baiknya demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara masing-masing dan kawasan; MENEGASKAN KEMBALI penghormatan terhadap kedaulatan, kebebasan politik, dan kesatuan wilayah dari semua negara; MENEGASKAN KEMBALI komitmen terhadap penyelesaian semua perselisihan internasional melalui cara-cara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan hukum internasional; MENGAKUI bahwa masing-masing Pihak mempunyai tanggung jawab utama atas keamanannya sendiri; MENYADARI sumbangan yang dapat diberikan kepada keamanan masing-masing dan keamanan kawasan melalui kerjasama dalam mengembangkan kemampuan nasional yang efektif di bidang pertahanan serta ketahanan nasional dan kemandirian; MENCATAT bahwa tidak ada satu hal pun dalam Persetujuan ini yang mempengaruhi komitmen-komitmen internasional yang ada dari salah satu Pihak; MAKA DENGAN INI MENYETUJUI sebagai berikut : PASAL 1 Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi pada tingkat Menteri secara berkala mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan bersama serta mengembangkan kerjasama sedemikian rupa yang dapat menguntungkan keamanan masing-masing dan kawasan. PASAL 2 Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi dalam hal terjadinya tantangan yang merugikan terhadap salah satu Pihak atau terhadap kepentingan keamanan bersama, dan apabila layak, mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tata cara masing-masing Pihak. PASAL 3 Para Pihak setuju untuk meningkatkan sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing kegiatan kerjasama yang menguntungkan kedua belah Pihak di bidang keamanan dalam lingkup yang akan ditentukan oleh kedua belah Pihak. PASAL 4 Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari salah satu Pihak tentang telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk pemberlakuan Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal delapan belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dalam Bahasa INDONESIA dan Inggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALI ALATAS Menteri Luar Negeri UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA ttd. GARETH EVANS Menteri Luar Negeri Kutipan: WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1550