KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 21-1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAAN RAKYAT RI NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF

KEPPRES Nomor 42 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan PRESIDEN 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif, sehingga ketentuan Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 5

Susunan organisasi Tim Kerja Terpadu terdiri dari: a. Ketua Umum : Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguna-an Aparatur Negara; b. Ketua I : M. Yahya Harahap, S.H. c. Ketua II : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. d. Sekretaris Umum : Dr. Sapta Nirwandar; e. Sekretaris I : M. Ali Boediarto, S.H.; f. Sekretaris II : Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H.,LL.M. g. Anggota : 1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,S.H.,LL.M. 2. Prof. Dr, Ismail Suni, S.H.,MCL.; 3. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H. 4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqqie, S.H. 5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; 6. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL; 7. Prof. Dr. Sofian Effendi; 8. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M.; 9. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S.H. 10.Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.; 11.Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H.; h. Nara sumber : Hakim-hakim Agung Mahkamah Agung. Pasal II …

Article II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE