Correct Article 16

(1) Pada setiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga MENETAPKAN pejabat : a. yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO; b. sebagai atasan langsung dari bendaharawan; c. sebagai bendaharawan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan Kesekretariatan yang bersangkutan/Panitera Mahkamah Agung; (3) Dalam penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 UNDANG-UNDANG Perbendaharaan INDONESIA (ICW); (4) Dalam hal bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditunjukkan maka Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)/Kantor Kas Negara (KKN) dilarang melakukan pembayaran kecuali untuk Belanja Pegawai. (5) Kepala Kantor/Satuan Kerja selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan MENETAPKAN atau MENETAPKAN kembali pejabat yang ditunjuk sebagai pembuatan daftar gaji.