Correct Article 1
KEPPRES Nomor 22 Tahun 1997 | Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang PERUBAHAN KEPPRES 18-1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 4-1996
Current Text
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, yaitu:
1. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemerintah atau badan ;usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
2. Uang kertas, uang logam, dan travellers cheque;
3. Makanan ternak dan unggas dan/atau badan baku untuk pembuatan makanan ternak dan unggas;
4. Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
5. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, dibawah air dan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang
belum dibuat di dalam negeri;
6. Buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri;
7. Alat perlengkapan kedokteran dan perawatan kesehatan yang digunakan langsung untuk keperluan Ruamah Sakit Umum milik Pemerintah maupun swasta yang belum diproduksi di dalam negeri serta tidak untuk diperdagangkan;
8. Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;
9. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan oleh dan untuk keperluan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT PAL, PT PINDAD dan PERUM DAHANA.
10. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan untuk pembangunan kapal Caraka Jaya;
11. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
12. Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
13. Perak dalam bentuk butiran (granule) maupun dalam bentuk batangan;
14. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Your Correction