Article 1
Mencabut Keputusan PRESIDEN Nomor 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum.
KEPPRES Nomor 21 Tahun 2000
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.