KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL

KEPPRES Nomor 21 Tahun 1989

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, yang merupakan lampiran Keputusan PRESIDEN ini terdiri dari Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal yang tertutup untuk seluruh Penanaman Modal dan Bidang-Bidang Usaha yang hanya tertutup bagi Penanaman Modal Asing (LAMPIRAN I), serta bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk industri/pengusaha kecil (LAMPIRAN II). (2) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA.

Article 2

Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal ini berlaku selama 3(tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan per kembangan keadaan.

Article 3

(1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka UNDANG-UNDANG Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar UNDANG-UNDANG Penanaman Modal Asing dan UNDANG-UNDANG Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Khusus Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan.

Article 4

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Article 4

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. S O E H A R T O