KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN NAMA PENGADILAN NEGERI RANAI MENJADIPENGADILAN NEGERI NATUNA

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Nama Pengadilan Negeri Ranai yang berkedudukan di Ranai diubah menjadi Pengadilan Negeri Natuna.

Article 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Article 3

Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Natuna, yang telah diperiksa tapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ranai, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ranai.

Article 4

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada anggaran Mahkamah Agung.

Article 5

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 6... PRESIOEN FEPIJBLIK INDONESIA

Article 6

Prcsiden ini mulai berlaku padaL tang4al Keputusarr ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 .Januari 2023 PRESIDEN REPUBLITi INDONESIA, ttd. .IOKO WIDODO Salinan scsuai dcngan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NRGARA UPUtsLIK INDONESIA Pcrundang-undangan inistrasi I Iukum, il na Djam:rn SK No 155l(r9 A

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Nama Pengadilan Negeri Ranai yang berkedudukan di Ranai diubah menjadi Pengadilan Negeri Natuna.

Article 2

Daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Article 3

Article 4

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada anggaran Mahkamah Agung.

Article 5

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 6... PRESIOEN FEPIJBLIK INDONESIA