Correct Article 50

BKKBN 52. RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Penggunaan Bahan Kimia 1. Penggunaan bahan kimia 2. Penggolongan bahan kimia 3. Kewajiban pelaporan 4. Tata cara permohonan dan penerbitan izin 5. Kewajiban pemegang izin 6. Tata cara pelaporan 7. Inspeksi 8. Sanksi administratif 9. Ketentuan Peralihan UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia Kementerian Perindustrian 53. RPP tentang Penyelenggaraan Perkoperasian 1. Definisi 2. Nama yang dilarang digunakan sebagai nama koperasi 3. Tata cara pengajuan permohonan persetujuan nama koperasi 4. Dalam satu kabupaten/kota tidak boleh ada nama koperasi yang sama 5. Jenis koperasi 6. Kriteria penjenisan koperasi 7. Pengembangan koperasi sektor riil 8. Konsolidasi vertikal pusat, gabungan dan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 17 Ayat (4), Pasal 77, Pasal 85, Pasal 111, Pasal 113 Ayat (2) Dan Pasal 120 Ayat (3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah www.bphn.go.id NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU PEMRAKARSA induk koperasi 9. Ketentuan umum 10. Pembubaran koperasi terjadi karena: a. keputusan rapat anggota b. jangka waktu berdirinya telah berakhir c. keputusan menteri 11. Persyaratan dan tata cara pembubaran karena keputusan rapat anggota 12. Persyaratan dan tata cara pembubaran karena keputusan menteri 13. Persyaratan dan tata cara jangka waktunya berdirinya telah berakhir 14. Persyaratan dan tata cara perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi 15. Penyelesaian 16. Pengumuman pembubaran koperasi 17. Hapusnya badan hukum koperasi 18. Peran pemerintah dan pemerintah daerah 19. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 20. Persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan 21. Pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif 22. Jenis sanksi administratif 23. Tata cara pengenaan sanksi administratif 24. Mekanisme pengenaan sanksi administratif 25. Pencabutan/penghentian sanksi administratif 26. Sumber modal koperasi 27. Ketentuan mengenai sertifikat modal koperasi - tata cara menentukan nilai smk www.bphn.go.id NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU PEMRAKARSA - tata cara konversi simpanan wajib dan simpanan pokok menjadi setoran pokok dan smk - tata cara pengalihan smk - tata cara penerbitan smk 28. Ketentuan mengenai modal penyertaan - sumber - perjanjian modal penyertaan - hak dan kewajiban para pihak - pengelolaan dan pengawasan - pengalihan modal penyertaan 29. Ketentuan Peralihan 30. Ketentuan Penutup 54. RPP tentang Koperasi Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah 1. Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam koperasi berbasis ekonomi syariah 2. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi berbasis ekonomi syariah 3. Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh koperasi berbasis ekonomi syariah 4. Pengembangan koperasi yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 87 Ayat (4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 55. RPP tentang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam 1. Kewajiban KSP menjamin simpanan anggotanya 2. Jumlah maksimal simpanan yang dijamin 3. Syarat simpanan yang dijamin 4. Keadaan yang mengakibatkan penggantian simpanan 5. Tata cara penggantian simpanan 6. Syarat menjadi peserta program penjaminan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 94 Ayat (5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah www.bphn.go.id NO JUDUL MATERI MUATAN AMANAT UU PEMRAKARSA 7. Hak dan kewajiban KSP yang menjadi peserta program penjaminan 8. Mekanisme pelaporan dari anggota penjaminan kepada LPS KSP 9. Pembentukan LPS KSP - modal awal dari pemerintah - struktur organisasi - syarat direktur dan komisaris - hak dan kewajiban 56. RPP tentang Koperasi Simpan Pinjam 1. Pendirian dan izin usaha simpan pinjam 2. Jaringan pelayanan simpan pinjam 3. Pengelolaan simpan pinjam 4. Usaha dan aspek kesehatan usaha 5. Permodalan simpan pinjam 6. Pembinaan simpan pinjam 7. Pembubaran simpan pinjam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian