Correct Article 11

(1) Panitia Antar Departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalah yang bersifat prinsip seperti kelengkapan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. (2) Kegiatan perancangan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga pemrakarsa yang secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antar Departemen. (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Panitia Antar Departemen untuk diteliti kesusuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. (4) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada dan meminta petunjuk langsung dari Menteri atau Pimpinan Lembaga mengenai perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, permasalahan yang dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan tersebut. Pasal 12 …