Correct Article 5

(1) Penelitian khusus sebagaiman diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini dilaksanakan secara fungsional oleh Departemen, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembega Tertinggi/Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier pejabat pelaksana tersebut. (3) Menteri, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, atau Gubernur/Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).