INPRES

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1980/1981

INPRES Nomor 9 Tahun 1980

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

UMUM

Article 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I DKI Jakarta untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Article 2

BAB II

JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Article 5

Correction

Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan kredit sebesar Rp. 45.000.000.000,-

Article 6

Correction

Bantuan tersebut pada Pasal 5 merupakan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah DaerahTingkat I DKI Jakarta dari Bank Rakyat INDONESIA dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut: a. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh)tahun termasuk tenggang waktu 2 (dua)tahun b. Bunga 0% (nol persen) setahun.

Article 7

Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh kesempatan dari Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPENAS atas dasar permohonan yang diajukan para Gubernur masing-masing menentukan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I.

Article 8

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I MENETAPKAN jumlah bantuan kredit untuk masing- masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukan atas dasar: a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan. b. Pendapatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi Daerah Tingkat I. c. Permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta MENETAPKAN dana Bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di Wilayah DKI jakarta atas dasar: a. Jumlah dana bantuan Kredit yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI Jakarta. b. Pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi DKI Jakarta.

Article 9

(1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat INDONESIA setelah: a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan; b. Rencana di setujui oleh Gubernur Kepala Derah Tingkat I; c. Pengesahan Menteri Dalam Negeri (2) Gubernur Kepala Daerah.Tingkat I DKI jakarta menyampaikan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat INDONESIA setelah. a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I DKI Jakarta; b. Pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1980/1981

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14